AMLAPURA- JARRAKPOSBALI.COM – Skandal penggunaan masker sisa erupsi Gunung Agung oleh Dinas Sosial Kabupaten Karangasem tanpa prosedur, terbongkar.
Bahkan tindakan pembagian yang menjurus pada pelanggaran aturan itu malah viral di media sosial dan sangat menjadi sorotan beberapa masyarakat Karangasem.
Usut punya usut, masker yang dibagi-bagikan itu adalah masker sisa bantuan bencana Gunung Agung dan pejabat terkait begitu latah menyalurkan secara liar alias tidak melalui prosedur yang tepat.
Kabarnya jumlah masker yang dikeluarkan itu mencapai 15 ribu pices, yang bersumber dari dua instansi, yakni BPBD Karangasem dan Dinas Sosial Karangasem. Tapi pengeluaran masker dari dua instansi patut diduga tanpa berita acara. Ini berarti telah terjadi pelanggaran aturan mengeluar sebuah bantuan.
Awalnya sebagian masyarakat Karangasem tak begitu menghiraukan aksi pembagian masker tersebut. Tapi ketika diketahui bahwa masker bencana Gunung Agung yang dibagikan sarat muatan politik, masyarakat Karangasem mulai angkat bicara.
Tokoh pemuda Karangasem asal Rendang, I Gusti Putu Eka Mulyawan Wira Senapati, mulai angkat bicara atas kondisi tersebut. Intelektual muda yang akrab disapa Gus Wawan, menilai ada yang aneh dibalik pembagian masker tersebut. Selain tidak tepat, pembagian masker tersebut sarat dengan kepentingan politik Pilkada.
“Kalau memang benar masker itu dikeluarkan BPBD dan Dinas Sosial, seharusnya yang menyerahkan ke masyarakat adalah Gugus Terpadu Pencegahan Covid-19 (Satgas-Covid-19). Penyebarannya bukan kepada masyarakat yang sehat, tapi ke Puskesmas-Puskesmas atau ke paramedis dan tim medis yang menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa masyarakat dari paparan virus corona,” ucap Gus Wawan.
Dia juga mengaku prihatin, di tengah paramedis dan tim medis RSUD Karangasem kekurangan masker dan APD lainnya, malah sebaliknya di luar sana seenaknya membagikan masker yang merupakan masker dari bencana Gunung Agung.
“Saya sering mendapat keluhan, kalau paramedis dan tim medis di RSUD Karangasem kehabisan stock masker. Agar bisa menggunakan masker mereka harus mencucinya berulang-ulang. Sungguh memprihatinkan,” jelasnya.
Sayang, DPRD Karangasem malah tutup mata terhadap pelanggaran aturan itu. Para wakil rakyat membisu seribu bahasa.
Maka itu, Gus Wawana mendesak DPRD Karangasem agar segera mengusut tuntas pembagian masker bencana Gunung Agung yang nyeleneh itu. “Atas nama masyarakat, saya berharap bapak-bapak Dewan terhormat di DPRD Karangasem secepatnya menyelesaikan persoalan ini. Sebagai fungsi kontrol dan pengawasan Dewan wajib melakukan itu, apalagi berkaitan dengan pembagian masker yang bersumber dari bantuan bencana Gunung Agung,” desak Gus Wawan.
Ditempat terpisah Ketua Ormas Lembaga Pengawas Kebijakan Publik Pemerintah yang baru terbentuk di bulan Februari I G Putu Suastika juga ikut angkat bicara.
“Jika betul masker itu adalah masker pasca erupsi Gunung Agung, kami akan pantau dan akan bersurat resmi kepada dua instansi tersebut termasuk Dinas Kesehatan kabupaten Karangasem. Karena masker tersebut masih layak fungsi atau tidak. Dan apa jaminan yang membagikan masker itu jika ternyata masker itu berdampak negatif kepenggunannya??? Jangan ini dipakai ajang politik dong,” kritik Suastika.
Bagaimana komentar Kadissos Karangasem, I Gede Basma? Saat dikonfirmasi media ini melalui WhatsApp (WA) pukul 20.20 wita dan dijawab pukul 20.57 wita, malah tutup mulut. Ia enggan memberikan penjelasan dengan dalih bukan kewenangannya untuk memberikan keterangan kepada wartawan soal skandal bagi-bagi sisa masker erupsi Gunung Agung yang tidak procedural itu. “Maaf Pak wartawan, untuk koment hal tersebut bukan kapasitas saya, silahkan di Sekretariat Pemda , protokoler. Terima kasih,” ujar Kadis Basma singkat menjawab pertanyaan media ini via akun WA.
Padahal Sabtu (4/4/2020) siang Kadis Basma memberikan keterangan kepada salah satu media online yang intinya bahwa pembagian masker sisa bantuan erupsi Gunung Agung itu atas perintah pimpinannya.
Lalu pertanyaannya kenapa malam hari dikonfirmasi media ini ia menolak memberikan keterangan dan menyatakan bukan kewenangannya. Sikap tutup mulut ala Kadis Basma ini memunculkan kecurigaan di publik apakah dia ditegur pimpinannya atau karena ingin calling down. Hanya Basma yang bisa menjawab kecurigaan publik ini.
Penulis: Francelino
Editor: Jering Buleleng
