Berita

Pemerintah dan APH Diminta Tindak Perusahan Tak Penuhi Syarat Perijinan

JEMBRANA, jarrakposbali.com ! Adanya perusahan tambak udang di pesisir Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Jembrana yang tidak memenuhi beberapa perijinan, ternyata membuat gerah LSM Jarrak Bali.

Aparat terkait, termasuk aparat penegak hukum (APH) turun tangan dan menindaklanjuti masalah tersebut. Mengingat, perusahan yang tidak melengkapi perijinan selain melanggar aturan juga menyebabkan kebocoran pendapatan daerah maupun negara.

Ketua LSM Jarrak Bali I Made Ray Sukarya mengatakan, untuk bagunan gedung secara permanen di area usaha tambak udang tersebut, semestinya mengurus ijin persetujuan bangunan gedung (PBG) terlebih dahulu, baru bisa membangun.

Aturan atau ketentuan ini dibuat menurut Ray Sukarya adalah untuk kontribusi bagi perusahan atau pribadi terhadap pendapatan daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten melalui sektor perijinan.

“Jika ini tidak diikuti, tentu saja melanggar aturan dan merupakan kebocoran pendapatan daerah. Lalu untuk apa mentolerir perusahan yang tidak mematuhi aturan terlebih kontribusi untuk daerah tidak ada,” tegasnya.

Demikian halnya dengan pemanfaatan air bawah tanah (ABT) bagi perusahan untuk menjalankan kegiatan usahanya haruslah melengkapi perijinannya.

Usaha tambak udang milik investor asal Jakarta yang tidak memenuhi perijinan

Kewenangan mengeluarkan ijin ABT ini bagi perusahan adalah pemerintah pusat dengan melibatkan Konsultan. Tentunya dalam proses pengurusan tetap melibatkan kearifan lokal (pemerintah daerah), misalnya disertai rekomendasi yang dikeluarkan pemerintah daerah termasuk PDAM.

Karena itu menurut Ray Sukarya, tidak ada alasan lagi bagi aparat terkait termasuk APH menindak perusahan-perusahan yang menjalankan kegiatan usahanya tanpa memenuhi ketentuan perijinan yang berlaku. Termasuk usaha udang yang berlokasi di pesisir pantai Yehembang tersebut.

Dimana, usaha tambak udang milik investor asal Jakarta tersebut diduga membangun gedung permanen tanpa melengkapi perijinan PBG dan membangun sumur bor untuk memanfaatkan air bawah tanah tampa ijin ABT.

Sebelumnya, untuk pembangunan sumur bor di lokasi tambak udang tersebut menurut penanggungjawab tambak Joshua, ijin ABT masih dalam proses pengajuan. Sementara untuk ijin BPG, dia menyebutkan sudah klir atau telah mengantongi ini.

Pernyataan Joshua tersebut ternyata hanya ngibul belaka karena berdasarkan keterangan Kadis PUPR Pemkab Jembrana I Wayan Sudiarta, bangunan gedung di area tambak udang tersebut dipastikan tidak memiliki ijin BPG.

Pemilik tambak udang tersebut menurut Sudiarta memang sempat mengajukan ijin BPG, namun permohonan tersebut dikembalikan lantaran dari aturannya tidak memungkinkan untuk dikeluarkan ijin persetujuan bangunan gedung.(ded)

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button