Raperda Ke-16 DPRD Bali, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

DENPASAR, jarrakposbali.com | DPRD Provinsi Bali laksanakan Rapat Paripurna ke-16 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023, dengan agenda Penyampaian Penjelasan Dewan terhadap Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Bali tentang Penanggulangan Bencana, acara bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Senin (5/6/2023).

Gubernur Bali I Wayan Koster dalam sambutannya menyampaikan bahwa, berdasarkan Rapat Paripurna Dewan hari Jumat,(Sukra, Kliwon, Watugunung) tanggal 19 Mei 2023 yang lalu, bersama-sama sudah kita terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini tidak terlepas dari sinergi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan serta dukungan dari DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

“Saya merasa bersyukur, raihan opini WTP ini diikuti dengan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Bali serta keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Hal ini sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali EraBaru.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat,Sesuai ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ijinkan Saya menyampaikan penjelasan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran2022.

Secara umum Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:Laporan Realisasi Anggaran, yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam satu periode pelaporan, dengan

rincian sebagai berikut:Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar 5,59 triliun rupiah lebih,sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar 5,88 triliun rupiah lebih atau105,17 persen.

Belanja dan Transfer Daerah dalam Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar 7,54 triliun rupiah lebih, sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar 6,74 triliun rupiah lebih atau 89,49 persen.

Pembiayaan daerah terdiridari:Penerimaan Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar 2,05 triliun rupiah lebih, sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar 1,29 triliun rupiah lebih atau 63,10 persen;Pengeluaran Pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar 105milyar rupiah, sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar 100 milyar rupiah atau 95,24 persen;Dari perhitungan komponen Laporan Realisasi Anggaran tersebut, diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar 330,13 milyar rupiah lebih.

Silpa tersebut sebagian besar merupakan Silpa terikat, diantaranya 214,85 milyar rupiah lebih adalah pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang belum terealisasi, Kas di Kas BLUD sebesar 56,78 milyar rupiah lebih, Kas Lainnya di Bendahara BOS SMA/SMK Negeri sebesar 12,77 milyar rupiah lebih, Sisa Dana Dak Fisik/Non Fisik sebesar 35,04 milyar rupiah lebih, dan Kas Murni hanya sebesar 10,67 milyar rupiah lebih.

Selanjutnya Saya sampaikan Laporan Saldo Anggaran Lebih sebagai berikut:Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar 850,34 milyar rupiah lebih; Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar 850,29 milyar rupiah lebih;Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar 330,13 milyar rupiah lebih.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, Neraca Pemerintah Provinsi Bali, menyajikan informasi posisi Keuangan Daerah mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali pada akhir Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Aset yang dimiliki sebesar 13,10 triliun rupiah lebih; Kewajiban sebesar 1,91 triliun rupiah lebih; dan Ekuitas Dana sebesar 11,19 triliun rupiah lebih.

Laporan Operasional dapat saya sampaikan sebagai berikut: Pendapatan-LO sebesar 6,15 triliun rupiah lebih; Beban Daerah sebesar 5,97 triliun rupiah lebih; Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar 184,68 milyar rupiah lebih; Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar 26,96 milyar rupiah lebih; danBeban Luar Biasa sebesar 5,76 juta rupiah lebih.

Dari Perhitungan terhadap komponen Laporan Operasional tersebut diperoleh Surplus Laporan Operasional sebesar 211,64 milyar rupiah lebih.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun 2022 saya sampaikan sebagai berikut: Saldo Kas Awal sebesar 850,34 milyar rupiah lebih; Arus kas dari aktivitas operasi sebesar 586,57milyar rupiah; Arus kas dari aktivitas investasi minus sebesar 1,55 triliun rupiah lebih;Arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar 443,50 milyar rupiah lebih; dan Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2022 sebesar 330,19 milyar rupiah lebih.

Selanjutnya Laporan Perubahan Ekuitas Selama Periode Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Bali Saya sampaikan sebagai berikut: Ekuitas Awal sebesar 10,51 triliun rupiah lebih; Surplus Laporan Operasional sebesar 211,64 milyar rupiah lebih;Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar 462,02 miliar rupiah lebih; dan Ekuitas akhir sebesar 11,19 triliun rupiah lebih.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, Demikian penjelasan Saya terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran2022, Saya berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat berjalan dengan lancar untuk mendapat persetujuan bersama sesuai mekanisme Peraturan Perundang-undangan, dan segera dapat ditindaklanjuti ke Pemerintah Pusat Untuk dievaluasi. Semoga Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan tuntunan dan bimbingan kepada kita semua,”tutup Gubernur Bali Wayan Koster mengakhiri sambutannya.(td/jp).