MANGUPURA, jarrakposbali.com – Kadang sebuah teguran menyentuh lebih jauh dari sekadar kritik. Begitu suasana yang muncul saat Presiden Prabowo Subianto menyinggung kondisi sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul.Pada Senin 2 Febroari 2026.
Tayangan slide yang memuat foto pantai Badung dengan sampah berserak membuat isu lama ini terasa kembali mendesak. Di banyak kasus, pantai yang dikenal sebagai wajah pariwisata Indonesia memang kerap menerima limpahan sampah saat musim angin berubah.
Di Badung, respons terhadap pernyataan Presiden muncul dengan nuansa apresiatif. Anggota DPRD Badung dari Fraksi PDI Perjuangan, I Gusti Lanang Umbara, menilai apa yang disampaikan Presiden sebagai bentuk perhatian.
“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Presiden, atas kepedulian dan kecintaannya pada Pulau Bali. Teguran ini memacu dan mengingatkan kami semua untuk sadar menjaga kebersihan,” ujar Lanang Umbara, Rabu (4/2/2026).
Lanang kemudian menjelaskan kondisi di lapangan yang sering kali tidak terlihat dalam unggahan media sosial. Fenomena sampah yang memadati pantai bukan sekadar persoalan lokal.
“Realita yang sesungguhnya, sampah-sampah yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan ton itu, delapan puluh persen adalah dari pulau luar Bali yang terdekat,” jelasnya.
Ia menguraikan pola pergerakan sampah yang terbawa arus dan angin muson. Pada akhirnya, wilayah pesisir barat seperti Kuta, Kedonganan, dan Canggu menjadi titik singgah terbesar bagi sampah kiriman.
“Saat angin barat, sampah menumpuk di pantai sisi barat. Ketika angin timur, Tanjung Benoa yang jadi tujuan sampah kiriman,” ujarnya.
Lanang berharap persoalan lintas wilayah ini mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Banyak pihak di Badung merasa upaya daerah saja tidak cukup.
“Bali adalah pulau pariwisata, wajah Indonesia. Karena ini sampah lintas pulau, Pemerintah Pusat harus ikut turun tangan menanganinya,” tegasnya.
Permintaan lain yang ikut disampaikan berkaitan dengan rencana penutupan TPA Suwung. Volume sampah kiriman yang masih tinggi membuat opsi pembuangan sangat terbatas.
“Kami memohon kepada Bapak Presiden untuk menunda penutupan TPA Suwung hingga PSEL beroperasi. Sampah kiriman ini perlu tempat, sedangkan kami tidak diperbolehkan membeli mesin incinerator sendiri,” ucapnya.
Soal penertiban di darat, Lanang memastikan pemerintah daerah sudah memperketat regulasi. Banyak kegiatan pembersihan digelar rutin melibatkan desa adat hingga aparat keamanan.
“Dari tingkat Banjar sampai Kecamatan, kami sudah melarang dan memberi sanksi tegas warga yang membuang sampah ke sungai,” katanya.
Pada akhirnya, Lanang melihat persoalan sampah sebagai urusan bersama. Pantai yang tercemar tidak hanya merugikan Bali, tetapi meredupkan wajah Indonesia di mata dunia. Ia berharap pesan Presiden menjadi pengingat agar semua pihak menjaga sungai, laut, dan pesisir. Kesadaran itu sering kali lahir ketika masyarakat melihat bahwa sampah yang diabaikan di hulu akan kembali menampakkan diri di hilir.(JpBali).
