SINGARAJA, jarrakposbali.com – Polres Buleleng menyiapkan 495 personel dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka pengamanan proses pemilu. Operasi ini akan berlangsung selama 222 hari, sejak 19 Oktober 2023-20 Oktober 2024.
Selain personel di Polres Buleleng, Polri juga telah menyiapkan 2.000 personel Brimob power on hand Kapolri dan 8.000 personel Dalmas Nusantara yang siap dimobilisasi ke seluruh Indonesia
Mengawali operasi ini, Polres Buleleng melakukan gelar pasukan di Taman Kota Singaraja, pada Selasa, 17 Oktober 2023 pagi, sekaligus melakukan pemeriksaan kesiapan akhir personel dan sarana prasarana jajaran Polres Buleleng.
“Operasi terhitung mulai 19 Oktober 2023, tapi mulai hari ini (Selasa, 17 Oktober 2023) mulai melakukan pengamanan objek vital seperti KPU Kabupaten Buleleng, gudang logistik pemilu, dan Bawaslu Kabupaten Buleleng,” ujar Kapolres Buleleng, AKBP I Made Dhanuardana.
Pemilu serentak kali ini dinilai memiliki tingkat kesulitan tersendiri, lantaran rentang waktu yang berdekatan serta geografis dan jumlah pemilih yang besar di Buleleng.
Meskipun begitu, AKBP Dhanuardana mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan upaya preventif yakni pencegahan dini atau cooling system ke masyarakat, agar Pemilu 2024 berjalan aman dan damai.
Masyarakat juga diminta menjauhi politik SARA, karena tidak ada kaitannya dengan politik.
Pihaknya juga mengatakan bahwa semua wilayah merupakan daerah prioritas pengamanan. Menurut Kapolres Dhanuardana, hal ini juga sesuai dengan data intelijen.
“Harapannya pemilu berjalan dengan damai dan masyarakat juga menyambutnya dengan kegembiraan,” lanjut Kapolres Buleleng.
Sementara itu, perang antara Hamas melawan Israel yang memicu pro dan kontra, dikhawatirkan membawa dampak buruk bagi Indonesia yang akan memasuki tahun politik.
Adanya perang tersebut ditakutkan membangunkan pergerakan sel-sel terorisme yang selama ini tertidur. Seluruh personel Polri terlebih Polres Buleleng, diharapkan bergerak cepat mengantisipasi gerakan-gerakan yang berujung pada radikalisme, terorisme dan intoleransi.
“Optimalkan preemptive strike agar pelaku teror berhasil ditangkap sebelum melancarkan aksinya, sehingga kita bisa memastikan tidak ada letupan sekecil apapun”, tegas AKBP Dhanuardana. (fJr/JP)
