DENPASAR, jarrakposbali.com – Perubahan APBD 2026 menjadi ruang penting bagi Pemerintah Provinsi Bali dan DPRD Bali untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat.
Dalam Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama DPRD Bali, Senin (14/9), Gubernur Bali menyampaikan apresiasi atas pandangan umum seluruh fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
Beragam kritik, saran dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi dipandang sebagai bagian penting dalam menyempurnakan arah kebijakan anggaran Bali.
Gubernur menegaskan, pembahasan perubahan APBD tidak berhenti pada persoalan angka pendapatan dan belanja. Di dalamnya terdapat arah pembangunan, kualitas pelayanan publik dan keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan masyarakat.
Karena itu, masukan DPRD akan menjadi bahan evaluasi Pemerintah Provinsi Bali untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah semakin adaptif, prudent, efektif, efisien, transparan dan berorientasi pada hasil.
“Pemerintah Provinsi Bali sangat terbuka terhadap kritik, saran dan masukan dari DPRD. Ini adalah bagian dari proses demokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan setiap kebijakan dan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali.”
Salah satu perhatian utama dalam pembahasan tersebut adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Pemerintah Provinsi Bali akan terus mengoptimalkan pendapatan melalui perbaikan sistem pemungutan, digitalisasi pajak, peningkatan kepatuhan, optimalisasi retribusi, pemanfaatan aset daerah dan peningkatan produktivitas BUMD.
Pengelolaan pendapatan juga diarahkan semakin tertib dan akuntabel, termasuk penerimaan dari retribusi dan Pungutan Wisatawan Asing. Setiap penerimaan diharapkan dapat dipertanggungjawabkan serta kembali memberikan manfaat bagi pembangunan dan masyarakat.
Di sisi belanja, percepatan realisasi belanja modal menjadi perhatian tersendiri. Pemerintah Provinsi Bali akan mendorong pelaksanaan proyek prioritas sekaligus memperkuat pengawasan agar pembangunan jalan, trotoar, pasar, fasilitas pendidikan, kesehatan dan berbagai infrastruktur dasar berjalan sesuai target dan memiliki kualitas yang baik.
“Efisiensi tidak boleh dimaknai sekadar mengurangi belanja, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat optimal dan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik.”
Perhatian pemerintah juga diarahkan pada ketahanan ekonomi Bali. Pariwisata tetap menjadi sektor penting, namun penguatan pertanian, perikanan, industri, perdagangan, UMKM, digitalisasi dan konektivitas terus didorong agar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi semakin tersebar.
Pemanfaatan aset daerah secara produktif juga menjadi bagian dari strategi tersebut. Aset pemerintah diharapkan dapat dikembangkan untuk mendukung green tourism, sport tourism dan kegiatan ekonomi lain yang mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pada sisi pembiayaan, kebijakan SiLPA dan rencana pinjaman daerah akan ditempatkan dalam koridor kehati-hatian. Kemampuan fiskal, kewajiban pembayaran dan manfaat pembangunan menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan pembiayaan.
Hal serupa berlaku untuk hibah dan penyertaan modal daerah. Pemerintah Provinsi Bali menekankan pentingnya verifikasi, transparansi, pengawasan dan evaluasi manfaat agar setiap rupiah yang disalurkan memiliki tujuan yang jelas.
Pada akhirnya, pembahasan Perubahan APBD 2026 menjadi momentum untuk menyatukan kembali arah kebijakan pemerintah dan aspirasi DPRD. Pemerataan pembangunan Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat, pengendalian inflasi, penyediaan hunian, pengelolaan sampah, lingkungan, transportasi publik hingga penguatan layanan kesehatan ikut menjadi bagian dari agenda pembangunan.
Gubernur menegaskan, Pemerintah Provinsi Bali siap membangun komunikasi dan kolaborasi bersama DPRD untuk menyempurnakan rancangan perubahan APBD tersebut.
“Harapan kita, apa yang kita sepakati bersama dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Bali yang sejahtera, maju, berkeadilan, serta tetap menjaga alam, budaya dan jati diri Bali.”
Dengan semangat kolaborasi tersebut, perubahan APBD 2026 diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan daerah. Anggaran diarahkan menjadi instrumen yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat perekonomian, menjaga lingkungan dan memastikan pembangunan Bali bergerak secara lebih merata.(JpBali).
