DENPASAR, jarrakposbali.com – Rancangan Perubahan APBD Bali 2026 mendapat sorotan tajam dari sejumlah fraksi DPRD Bali. Dari ruang paripurna, berbagai catatan diarahkan pada kualitas belanja, realisasi pendapatan, SiLPA, hibah, pinjaman daerah hingga pemerataan pembangunan.
Pandangan fraksi-fraksi tersebut menunjukkan satu perhatian utama, yakni bagaimana anggaran daerah benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat Bali.
Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD tidak menambah beban masyarakat. Optimalisasi pendapatan melalui retribusi pariwisata, pemanfaatan aset daerah dan digitalisasi pajak diminta disertai keterbukaan mengenai dasar kebijakan, mekanisme serta manfaatnya.
Fraksi ini juga meminta pemerintah memiliki skenario menghadapi kemungkinan penurunan kunjungan wisatawan. Efisiensi anggaran perlu tetap menjaga kualitas pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan.
Sorotan berikutnya datang dari Fraksi Golkar. Perubahan struktur APBD menjadi perhatian, terutama kenaikan pendapatan dari sekitar Rp6,5 triliun menjadi Rp6,6 triliun lebih dan belanja dari sekitar Rp7,2 triliun menjadi Rp7,5 triliun lebih. Defisit direncanakan mencapai sekitar Rp842,59 miliar.
Golkar juga mempertanyakan SiLPA 2025 sekitar Rp712 miliar. Angka tersebut dinilai perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk apakah berasal dari efisiensi atau terdapat program yang belum terlaksana, keterlambatan pengadaan maupun persoalan eksekusi anggaran.
Kenaikan belanja hibah sekitar Rp152 miliar turut menjadi perhatian. Fraksi meminta pemerintah memastikan penerima, dasar pemberian, manfaat dan mekanisme pengawasannya dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalan pemerataan pembangunan juga mengemuka. Pertumbuhan ekonomi Bali diingatkan agar memberikan ruang lebih besar bagi Bali Utara, Timur dan Barat sehingga pembukaan lapangan kerja dan pengurangan kesenjangan dapat berjalan lebih merata.
“Kami berterima kasih kepada semua fraksi yang telah memberikan pandangan terkait APBD Perubahan yang disampaikan. Secara keseluruhan isinya sangat konstruktif, kritis, tajam dan arahannya jelas,” kata Gubernur Bali Wayan Koster.
Fraksi Gerindra-PSI kemudian menempatkan efektivitas APBD sebagai salah satu titik penting pengawasan. Serapan anggaran dinilai perlu dilihat bersama hasil yang dihasilkan, mulai dari perbaikan jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan hingga penanganan sampah.
Transparansi Pungutan Wisatawan Asing juga diminta diperkuat, termasuk penjelasan mengenai target yang belum tercapai. Rencana pinjaman daerah, beban yang muncul serta pengelolaan aset dan penegakan tata ruang turut menjadi perhatian.
Sementara itu, Fraksi Demokrat-NasDem menyoroti peningkatan PAD sekitar Rp122 miliar dan masih rendahnya realisasi sejumlah komponen pendapatan maupun belanja modal. Pengendalian harga pangan, fasilitas kesehatan, konektivitas rujukan antardaerah, pengelolaan sampah serta potensi kebakaran hutan juga masuk dalam catatan fraksi.
Rangkaian pandangan tersebut membuat pembahasan Perubahan APBD 2026 memiliki ruang evaluasi yang cukup luas. Anggaran daerah dipandang perlu dibaca dari sisi pelaksanaan hingga dampaknya bagi masyarakat.
“Karena itu akan dijadikan pedoman untuk merespons terkait dengan materi APBD Perubahan supaya sesuai dengan harapan,” ujar Koster.
Pada akhirnya, paripurna DPRD Bali menjadi ruang untuk menguji kembali arah anggaran sebelum Perubahan APBD 2026 ditetapkan. Catatan mengenai pendapatan, belanja, SiLPA, hibah, pariwisata hingga pemerataan pembangunan kini menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Koster memastikan berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan dalam penyempurnaan kebijakan anggaran. Harapannya, setiap rupiah dalam Perubahan APBD 2026 memiliki arah yang jelas dan dapat diterjemahkan menjadi program yang manfaatnya terasa langsung di tengah masyarakat Bali.(JpBali).
