BANJARANGKAN, jarrakposbali.com – Anggaran desa bukan sekadar angka di atas kertas. Di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang mengetat, setiap rupiah dituntut memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Pesan itulah yang mengemuka saat Pemerintah Kabupaten Klungkung melanjutkan Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa, dan kelurahan di Kecamatan Banjarangkan, Selasa (15/9/2026).
Setelah sebelumnya menyasar Kecamatan Klungkung dan Dawan, kali ini tim monev mengambil sampel di Desa Tusan dan Desa Nyanglan. Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, turun langsung mendampingi proses pemantauan.
Monev tidak hanya berbicara soal kelengkapan administrasi. Empat bidang menjadi perhatian utama, yakni penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.
Bagi Pemkab Klungkung, kegiatan ini menjadi semacam cermin untuk melihat bagaimana pemerintahan desa berjalan di lapangan. Bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan seluruh proses tetap berada di jalur aturan dan kebutuhan masyarakat.
“Hasil potret ini akan kita sinkronkan dengan peraturan terbaru dan tata pelaksanaan yang seharusnya. Jika ada hal yang kurang dipahami atau diragukan oleh perangkat desa, di sinilah ruang untuk berkoordinasi langsung dengan tim monev kabupaten,” ujar Tjok Surya.
Namun, ada satu pesan yang disampaikan dengan nada lebih tegas: anggaran desa jangan sampai dikelola sembarangan.
Di tengah tuntutan efisiensi, pemerintah desa dituntut semakin disiplin, transparan, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran. Sebab, uang yang dikelola desa pada akhirnya merupakan instrumen untuk menghadirkan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Jangan main-main terkait tata kelola penggunaan anggaran, jangan sampai ada yang bermasalah. Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Pesan efisiensi itu semakin relevan ketika kondisi fiskal daerah mengalami penyesuaian dan pemotongan anggaran. Desa pun diminta tidak terjebak dalam pola lama: banyak kegiatan, tetapi dampaknya kecil.
Program yang bersifat seremonial perlu dikurangi. Sebaliknya, anggaran diarahkan pada kegiatan yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga, sekaligus membuka ruang bagi desa untuk berdiri lebih kuat melalui kekuatan yang dimilikinya sendiri.
Di sinilah potensi lokal menjadi penting. Desa tidak hanya diharapkan menunggu program dari atas, tetapi mampu membaca peluang dari sektor pertanian, ekonomi masyarakat, budaya, pariwisata, maupun potensi lainnya yang bisa dikembangkan menjadi sumber kesejahteraan.
“Saya minta dengan sangat, rancang kegiatan yang benar-benar tepat sasaran. Kurangi kegiatan yang bersifat seremonial, pastikan program yang dibuat langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, desa juga harus rajin menggali dan mengembangkan potensi lokal yang dimiliki,” pungkas Tjok Surya.
Monev di Tusan dan Nyanglan akhirnya bukan sekadar agenda pemeriksaan rutin. Ada pesan yang lebih besar di baliknya: ketika anggaran semakin terbatas, desa justru dituntut semakin kreatif.
Efisiensi bukan berarti menghentikan pembangunan. Efisiensi adalah memastikan uang yang tersedia benar-benar bekerja untuk rakyat.
Dan ketika ruang fiskal semakin sempit, jawaban desa bukan hanya menghemat pengeluaran, tetapi juga menggali kekuatan yang selama ini tumbuh di tanah sendiri agar potensi lokal tidak berhenti sebagai kebanggaan, melainkan berubah menjadi kekuatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.(JpBali).
