MANGUPURA , jarrakposbali.com – Arah pembangunan Kabupaten Badung tahun 2027 mulai dikupas melalui meja pembahasan anggaran. Komisi II DPRD Badung di bawah kepemimpinan I Made Sada menggelar rapat koordinasi bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mencermati rencana program, kegiatan, serta alokasi anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027, Selasa (3/11/2026).
Rapat yang melibatkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Badung tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan arah kebijakan anggaran daerah.
Di balik angka-angka yang tertuang dalam RAPBD, terdapat kebutuhan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, pembahasan program dan alokasi anggaran menjadi perhatian Komisi II DPRD Badung dalam menjalankan fungsi penganggarannya.
Dipimpin I Made Sada, rapat koordinasi diarahkan untuk mencermati berbagai rencana kegiatan pada masing-masing perangkat daerah. Program yang dirancang diharapkan memiliki perencanaan yang terukur, relevan dengan kebutuhan daerah, serta mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Badung.
Sektor pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, dan kawasan permukiman memiliki peran strategis dalam mendukung kualitas infrastruktur serta lingkungan hunian masyarakat. Pembahasan terhadap sektor tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan perencanaan anggaran berjalan secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
Komisi II DPRD Badung terus menjalankan peran pengawasan dan penganggaran melalui koordinasi bersama OPD. Proses ini menjadi ruang untuk mencermati kebutuhan program, menyelaraskan rencana kegiatan, serta memperkuat kualitas pembahasan RAPBD 2027.
Turut hadir dalam rapat tersebut Anggota Komisi II DPRD Badung, I Wayan Edy Sanjaya, I Nyoman Gede Wiradana, I Wayan Sukses, I Made Suparta, I Nyoman Artawa, dan I Made Sudira.
Pembahasan RAPBD 2027 menjadi momentum penting bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan perencanaan serta kebutuhan anggaran. Melalui koordinasi yang intensif, Komisi II DPRD Badung berupaya mengawal proses penganggaran agar tetap terarah dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.(JpBali).
