GIANYAR, jarrakposbali.com – Pembangunan yang berkeadilan tidak cukup hanya menghadirkan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Di balik setiap kebijakan, ada hak perempuan dan laki-laki yang harus memperoleh ruang, kesempatan, serta perlindungan yang setara. Semangat inilah yang terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG).
Komitmen tersebut kembali diuji melalui Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan PUG Tahun 2025 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting ini dilaksanakan di Ruang Rapat Pusat Pemerintahan Kabupaten Gianyar, Senin (2/11) sore, sebagai bagian dari tahapan menuju Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2026.
Verifikasi lapangan menjadi momentum penting bagi Pemkab Gianyar untuk menunjukkan sejauh mana prinsip kesetaraan gender telah terintegrasi dalam kebijakan, program, hingga pelaksanaan pembangunan di daerah. Evaluasi ini mencakup penyelenggaraan PUG sepanjang 2024 dan 2025, setelah sebelumnya melalui tahapan verifikasi administratif.
Tim verifikator melakukan penilaian berdasarkan tiga komponen utama, yakni pelembagaan, pelaksanaan, dan inovasi. Ketiganya menjadi tolok ukur untuk melihat konsistensi pemerintah daerah dalam membangun tata kelola yang responsif gender, sekaligus memastikan bahwa komitmen yang tertuang dalam dokumen kebijakan benar-benar tercermin dalam implementasi di lapangan.
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan Pemerintah Daerah Wilayah I Kementerian PPPA, Eni Widiyanti, S.E., MPP., M.S.E., menyampaikan apresiasi atas partisipasi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam menyampaikan data serta informasi penyelenggaraan PUG.
Menurutnya, kelengkapan data dan informasi menjadi landasan penting dalam proses evaluasi, pendalaman kebijakan, serta penilaian objektif terhadap capaian pemerintah daerah. Verifikasi tersebut juga diarahkan untuk melihat bagaimana kebijakan, program, dan hasil pelaksanaan PUG mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan responsif gender.
Eni Widiyanti turut menekankan pentingnya dukungan terhadap tujuh proses pembangunan yang selaras dengan program pembangunan nasional. Integrasi perspektif gender diharapkan semakin mengakar dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
Di tingkat daerah, Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun, memaparkan berbagai capaian pelaksanaan PUG sekaligus membuka ruang bagi masukan dan arahan dari tim verifikator. Baginya, evaluasi ini menjadi kesempatan untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan PUG agar semakin berdampak bagi masyarakat.
Pemkab Gianyar juga terus mendorong kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan lembaga masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta pemerintah desa dan kelurahan. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa kesetaraan gender menjadi bagian dari kesadaran bersama dalam proses pembangunan.
Perhatian terhadap kesesuaian dokumen, data dukung, dan realisasi program di lapangan menjadi salah satu fokus utama. Dengan demikian, setiap capaian dapat dipertanggungjawabkan secara objektif dan menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PPPA serta seluruh tim verifikator. Terima kasih atas pendampingan dan masukan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar,” ujar Wakil Bupati Anak Agung Gde Mayun.
Bagi Kabupaten Gianyar, penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender merupakan bagian dari upaya membangun daerah yang inklusif, berkeadilan, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat. Verifikasi lapangan ini diharapkan menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan terhadap kebijakan yang telah berjalan.
Melalui komitmen, kolaborasi, dan evaluasi berkelanjutan, Pemkab Gianyar terus berupaya memastikan perspektif gender hadir dalam setiap denyut pembangunan. Sebab, kemajuan daerah pada akhirnya diukur dari sejauh mana seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan bermartabat.(JpBali).
