DENPASAR, jarrakposbali.com – Anggaran daerah pada akhirnya harus berbicara tentang kehidupan masyarakat. Tentang bagaimana pelayanan publik semakin mudah dijangkau, pendidikan semakin berkualitas, layanan kesehatan semakin kuat, transportasi semakin lancar, dan pembangunan memberikan manfaat yang dirasakan hingga ke tingkat desa. Prinsip inilah yang menjadi penekanan Gubernur Bali Wayan Koster dalam penyusunan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027.
Dalam Rapat Paripurna ke-56 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, Jumat (30/10/2026), Koster menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027. Di hadapan para wakil rakyat, ia menegaskan bahwa kebijakan anggaran harus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat Bali.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali itu dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya. Koster hadir bersama Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai masukan, kritik, dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi.
Bagi pemerintah daerah, pembahasan APBD merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran memiliki arah penggunaan yang jelas. Program yang dirancang perlu terukur, memiliki sasaran yang konkret, serta mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target pembangunan Bali.
Koster mengapresiasi berbagai pandangan fraksi yang dinilainya sebagai bagian penting dalam penyempurnaan rancangan anggaran. Ia menegaskan bahwa efektivitas belanja daerah harus menjadi perhatian utama agar kebijakan fiskal benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
PAD Rp4,5 Triliun, Optimalisasi Menjadi Kunci
Salah satu perhatian utama dalam RAPBD Bali 2027 adalah kemampuan daerah menjaga penerimaan sekaligus membiayai kebutuhan pembangunan. Pemerintah Provinsi Bali merancang pendapatan daerah lebih dari Rp5,7 triliun, dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai lebih dari Rp4,5 triliun.
Proyeksi tersebut disusun dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan selama tiga tahun terakhir, perkembangan kondisi perekonomian, pemutakhiran basis data wajib pajak dan wajib retribusi, serta pemetaan potensi pendapatan daerah.
Besarnya target PAD menuntut pengelolaan penerimaan yang cermat. Pemerintah daerah perlu memastikan potensi yang tersedia dapat dioptimalkan melalui administrasi yang lebih baik, kepatuhan wajib pajak, dan pengawasan terhadap sumber-sumber penerimaan.
Koster menegaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah harus ditempuh melalui langkah-langkah yang terukur dengan memperhatikan kondisi masyarakat dan keberlanjutan kegiatan ekonomi.
“Pendapatan daerah dioptimalkan melalui perluasan basis penerimaan, peningkatan kepatuhan, dan optimalisasi potensi yang belum tergarap,” demikian arah kebijakan yang disampaikan dalam jawaban gubernur terhadap pandangan fraksi-fraksi.
Pendekatan ini menjadi penting karena kualitas pendapatan daerah turut menentukan kemampuan pemerintah membiayai berbagai kebutuhan publik. Optimalisasi PAD diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas tata kelola perpajakan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pendidikan dan Kesehatan Tetap Menjadi Prioritas
Di sektor belanja, RAPBD 2027 diarahkan untuk memenuhi kewajiban anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memperkuat pelayanan publik, serta mendukung program pembangunan yang memberikan manfaat jangka panjang.
Pendidikan menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian. Anggaran direncanakan untuk mendukung pembayaran gaji dan tunjangan guru serta tenaga kependidikan, pembangunan ruang kelas baru dan unit sekolah baru, operasional satuan pendidikan, serta kegiatan kepemudaan dan olahraga.
Kualitas pendidikan memiliki hubungan langsung dengan kesiapan generasi muda menghadapi perubahan sosial dan ekonomi. Karena itu, penganggaran perlu memastikan kebutuhan dasar penyelenggaraan pendidikan berjalan baik sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan di satuan pendidikan.
Pada sektor kesehatan, Koster sependapat dengan pandangan fraksi-fraksi mengenai pentingnya memperkuat pelayanan promotif dan preventif. Upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan sekaligus menekan kebutuhan biaya pengobatan.
Orientasi tersebut menempatkan pelayanan dasar sebagai bagian penting dalam kebijakan pembangunan. Masyarakat membutuhkan layanan yang mudah dijangkau, berkualitas, dan mampu menjawab kebutuhan sehari-hari.
Desa Adat dan Ekonomi Berbasis Budaya Bali
Perhatian terhadap desa adat juga menjadi bagian dari pembahasan RAPBD 2027. Koster mengapresiasi masukan fraksi-fraksi mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa adat serta pengembangan ekonomi melalui Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA).
Pemerintah Provinsi Bali telah memberikan arahan penggunaan dana hibah sebesar Rp300 juta per desa adat untuk mendukung tiga aspek utama kehidupan adat Bali, yakni Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
Ketiganya berkaitan dengan hubungan spiritual, kehidupan sosial masyarakat, serta kelestarian lingkungan. Pengelolaan dana tersebut diharapkan mampu mendukung keberlangsungan adat sekaligus memperkuat kapasitas desa adat dalam menjalankan perannya di tengah perkembangan zaman.
Koster menegaskan bahwa pengaturan teknis penggunaan dana tetap diserahkan kepada masing-masing desa adat dengan menghormati otonomi yang dimiliki.
“Penjabaran detailnya kita serahkan pada desa adat sebagai penghormatan terhadap otonomi desa adat,” ujar Koster.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya ruang bagi desa adat untuk menentukan kebutuhan sesuai kondisi masing-masing. Pada saat yang sama, akuntabilitas penggunaan dana tetap menjadi unsur penting agar bantuan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi krama desa adat.
Penguatan BUPDA juga membuka ruang bagi desa adat untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki. Pengelolaan usaha yang baik diharapkan dapat memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya Bali.
Antrean BBM dan Kemacetan Menjadi Catatan Penting
Dalam jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi, Koster turut menyoroti persoalan antrean bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di Bali. Peristiwa tersebut menjadi pengingat mengenai pentingnya kesiapsiagaan pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi kebutuhan dasar masyarakat.
Gangguan distribusi BBM dapat memengaruhi mobilitas warga, aktivitas transportasi, dan kegiatan ekonomi. Karena itu, koordinasi dengan pihak terkait menjadi bagian penting dalam mengantisipasi persoalan serupa pada masa mendatang.
“Ke depan, kita harus memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait supaya kejadian ini tidak terulang kembali,” tegas Koster.
Persoalan transportasi juga mendapat perhatian dalam pembahasan anggaran. Masukan fraksi-fraksi mengenai percepatan integrasi moda transportasi publik, penanganan titik-titik krusial kemacetan, dan penguatan koordinasi lintas sektor menjadi bagian dari agenda yang perlu ditindaklanjuti.
Bali membutuhkan sistem transportasi yang mampu mendukung mobilitas penduduk, kegiatan ekonomi, dan aktivitas pariwisata. Dalam konteks tersebut, kebijakan anggaran memiliki peran untuk memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan, serta mendukung koordinasi antarpemangku kepentingan.
Kebijakan Upah Perlu Memperhatikan Kebutuhan Pekerja
Persoalan kesejahteraan pekerja turut masuk dalam pembahasan. Koster mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi telah menugaskan tim untuk melakukan kajian komprehensif terkait penetapan upah minimum tenaga kerja.
Kajian tersebut mengombinasikan berbagai parameter pengupahan dengan indikator Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Hasil kajian diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan upah minimum yang memperhatikan kebutuhan pekerja, kemampuan dunia usaha, serta keberlanjutan kegiatan ekonomi.
Kebijakan pengupahan memiliki kaitan erat dengan daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha. Oleh sebab itu, proses penyusunannya membutuhkan perhitungan yang cermat agar keputusan yang diambil memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menunggu APBD yang Memberikan Dampak Nyata
Jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi menjadi bagian dari proses penyempurnaan RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027. Berbagai masukan DPRD diharapkan dapat memperkuat arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Pada tahap berikutnya, perhatian akan tertuju pada bagaimana prioritas yang telah dirumuskan diterjemahkan menjadi program yang terukur, pelaksanaan yang efektif, serta hasil pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
Target pendapatan lebih dari Rp5,7 triliun dan PAD lebih dari Rp4,5 triliun memberikan gambaran mengenai kapasitas fiskal yang direncanakan pemerintah provinsi. Namun, keberhasilan anggaran juga akan terlihat dari kualitas pelayanan, ketepatan penggunaan belanja, dan kemampuan program menjawab kebutuhan masyarakat.
Sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dan DPRD menjadi faktor penting dalam menjaga agar kebijakan anggaran berjalan sesuai sasaran. Pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban pelaksanaan program perlu terus diperkuat sepanjang tahun anggaran.
Pada akhirnya, APBD Bali 2027 akan memperoleh makna paling nyata ketika masyarakat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang semakin baik, layanan kesehatan yang semakin kuat, transportasi yang semakin tertata, desa adat yang semakin berdaya, serta kesempatan ekonomi yang semakin terbuka menjadi bagian dari harapan yang perlu diwujudkan melalui kebijakan anggaran.
Bagi Bali, pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan perencanaan yang matang, pengelolaan keuangan yang akuntabel, dan keberpihakan yang terukur kepada kepentingan masyarakat. Di situlah kualitas APBD diuji, melalui manfaat yang dihasilkan dan tanggung jawab pemerintah dalam menggunakan setiap rupiah uang publik.(JpBali).
