MANGUPURA, jarrakposbali.com – Ruang Gosana II Lantai 2 DPRD Badung pagi itu dipenuhi diskusi yang mengalir tenang namun substansial. Di banyak kasus, rapat kerja kerap dianggap rutinitas kelembagaan. Namun kali ini, pertemuan Komisi IV DPRD Kabupaten Badung dengan manajemen RSD Mangusada bergerak pada satu kepentingan mendasar.
Rapat Kerja yang digelar Kamis, 8 Januari 2026, tersebut menjadi ruang evaluasi menyeluruh atas pelayanan rumah sakit daerah sekaligus pemetaan kebutuhan alat kesehatan penunjang. Hadir dalam forum itu anggota Komisi IV DPRD Badung, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Direktur RSD Mangusada, Dewan Pengawas, tim perumus, serta para dokter spesialis.
Diskusi berjalan dengan fokus pada laporan layanan yang selama ini berjalan dan kebutuhan sarana medis yang dinilai mendesak. Yang menarik, pembahasan tidak berhenti pada data administrasi, tetapi juga menyentuh pengalaman riil pasien dan keluarga yang mengakses layanan.
Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, menyampaikan bahwa rapat kerja ini berangkat dari aspirasi masyarakat yang secara konsisten diterima pihaknya.
“Rapat kerja ini kami laksanakan karena ada banyak harapan masyarakat yang dititipkan kepada kami, agar pelayanan di RSD Mangusada bisa terus ditingkatkan dan benar-benar menjadi yang terbaik,” ujarnya.
Menurut Graha Wicaksana, RSD Mangusada memiliki posisi strategis sebagai wajah pelayanan kesehatan pemerintah daerah. Kualitas layanan rumah sakit secara langsung membentuk persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah, khususnya dalam urusan yang bersifat mendasar seperti kesehatan.
“Kesehatan adalah urusan mandatori. Ketika layanan kesehatan berjalan dengan baik, dampaknya terasa pada peningkatan taraf hidup dan kebahagiaan masyarakat. Karena itu, kami berharap pemerintah daerah benar-benar memprioritaskan pemenuhan layanan yang paling dibutuhkan,” jelasnya.
Komisi IV DPRD Badung secara khusus mendorong penguatan layanan kesehatan strategis yang menjadi prioritas nasional. Layanan-layanan ini dinilai memiliki dampak luas dan langsung terhadap keselamatan serta kualitas hidup masyarakat.
Pembahasan mengerucut pada pentingnya kesiapan fasilitas dan tenaga medis sebelum rumah sakit mengembangkan layanan lain yang bersifat tambahan.
“Pelayanan jantung, stroke, kanker, uronefro, serta ibu dan anak adalah layanan dasar prioritas nasional. Kami berharap itu bisa dilengkapi terlebih dahulu sebelum pengembangan layanan lainnya,” kata Graha Wicaksana.
Selain soal fasilitas medis, rapat kerja juga menyoroti sistem pelayanan harian. Komisi IV menekankan pentingnya tata kelola antrean yang jelas, pengaturan pasien BPJS dan pasien umum yang tertib, serta ketersediaan kamar rawat inap yang transparan dan terpantau.
Di banyak kasus, persoalan-persoalan dasar inilah yang sering dirasakan langsung oleh masyarakat saat membutuhkan layanan cepat dan pasti.
“Semua pasien harus diperlakukan sama. Daftar antrean, pengelolaan kamar, itu hal-hal dasar yang perlu dipastikan berjalan baik. Kami meminta Dinas Kesehatan bersama Direktur RSD Mangusada untuk menaruh perhatian serius pada aspek ini,” tegasnya.
Pada akhirnya, Rapat Kerja ini tidak hanya menjadi forum evaluasi, tetapi juga penanda komitmen bersama untuk memperbaiki layanan kesehatan secara berkelanjutan. Komisi IV DPRD Badung berharap rekomendasi yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti, sehingga RSD Mangusada semakin dipercaya sebagai rumah sakit rujukan daerah yang responsif, manusiawi, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.(JpBali).
