Komis I DPRD Bali Gelar Raker Terkait Terkait Penyerobotan Tanah
Rapat Kerja Berakhir Damai, PT GAIN Meminta Maaf Kepada Yayasan Kepustakaan Bung Karno
DENPASAR-BALI, jarrrakposbali.com | Kasus sengketa tanah dari pihak PT Garuda Adhimatra Indonesia (PT GAIN-GWK), terhadap Yayasan Kepustakaan Bung Karno (YKBK), akhirnya berakhir damai dimana kedua belah pihak setelah mendapat penjelasan yang jelas dari dari OPD Dinas terkait dalam hal ini BPN Badung, Kanwil BPN, BKAD Provinsi Bali, acara bertempat di ruang rapat gabungan Lt. III Gedung DPRD Provinsi Bali Jalan Kusuma Atmaja 3 Renon Denpasar, Rabu (26/4/2023).
Tindak lanjut terhadap kasus penyerobotan tanah ini dimana sebelumnya Komisi I DPRD Bali sudah mengadakan rapat dua kali, pada 31 Maret dan 26 April hari ini.
“Karena ada aspirasi yang masuk dari Yayasan Kepustakaan Bung Karno bahwa Yayasan ini telah diberikan somasi tiga kali terkait masalah penyerobotan tanah,” terang Budiutama, seusai rapat kerja Komisi I DPRD Bali.
Terhadap kasus tersebut dipastikan tidak ada penyerobotan tanah milik Pemerintah Provinsi Bali, yang dilakukan Yayasan oleh Kepustakaan Bung Karno yang diduga overlap sebelumnya oleh pihak tanah milik PT GAIN.
“Padahal Yayasan Kepustakaan Bung Karno yang membangun di lahan Pemprov yang disewa itu sudah diajak ke lokasi untuk menentukan lokasi tanahnya seluas 26 are,” jelas Budiutama.
Kadek Swandewi selaku perwakilan dari Manajemen PT Garuda Adhimatra Indonesia (PT GAIN-GWK) , setelah mendapatkan penjelasan dari BPN Badung, Kanwil BPN, BKAD Provinsi Bali, akhirnya meminta maaf atas kekeliruan yang dilakukan selama ini yang mengklaim Yayasan Kepustakaan Bung Karno (YKBK), yang diduga telah melakukan penyerobotan tanah milik PT GAIN di Kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK), Desa Ungasan, Badung.
“Selaku perwakilan GWK kami minta maaf,”pintanya .
Sementara itu dari pengurus Yayasan Kepustakaan Bung Karno, Gus Marhaen mengatakan, dengan adanya kegaduhan ini, menyebabkan nama baik yayasan tercemar.
“Kami dikatakan menyerobot 20 are tanah.
Kami meminta keadilan terkait pencemaran nama baik,” jelasnya.
Pihak GWK wajib hukumnya meminta maaf kepada pemerintah dan kami atas kegaduhan ini. Dalam kesempatan ini saya bersyukur dan berdoa agar masalah ini cepat selesai.
“Tapi, nama baik kami sangat hancur lebur. Tolong nama baik kami yang disebut penyerobotan diklarifikasi,”pungkasnya.
Turut hadir dalam rapat kerja komisi I DPRD Bali, Ketua Komisi I memimpin Raker, yakni Sekretaris Komisi I DPRD Bali I Made Supartha, SH, bersama beberapa anggota di antaranya Dr. I Ketut Rochineng, SH, MH, dan Dr. Somvir. Turut hadir Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali Andry N, dari Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Kepala BPN Badung Heryanto bersama jajaran, Manajemen PT GAIN (GWK) diwakili Kadek Swandewi, perwakilan BPKAD Provinsi Bali, dan Gus Marhaen dari Yayasan Kepustakaan Bung Karno (YKBK).(td/jp).
