BADUNG, jarrakposbali.com – Suasana Ruang Gosana II Gedung DPRD Badung Pada Kamis 9 April 2026 terasa lebih padat dari biasanya. Sejumlah kepala OPD hadir membawa catatan dan data, seolah tahu bahwa pertemuan kali ini bukan sekadar rutinitas. Rapat Kerja Komisi I DPRD Badung menjadi ruang bersama untuk membaca kembali perjalanan satu tahun anggaran yang telah berjalan.
Sebanyak 11 Organisasi Perangkat Daerah duduk bersama dalam forum tersebut. Mereka mewakili berbagai bidang, mulai dari kepegawaian, pelayanan perizinan, hingga urusan kebencanaan dan ketertiban umum. Pembahasan terfokus pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2025, yang menjadi cerminan kinerja pemerintahan selama satu tahun terakhir.
“Hasilnya cukup baik, karena kita sudah mengevaluasi program yang berjalan maupun yang masih terkendala,” ujar I Gusti Lanang Umbara.
Diskusi berjalan dalam ritme yang cukup tenang, namun tetap detail. Angka serapan anggaran menjadi salah satu poin yang mendapat perhatian. Di banyak OPD, realisasi anggaran berada di kisaran 75 hingga 90 persen. Angka ini memberikan gambaran bahwa program berjalan, meskipun belum sepenuhnya maksimal.
“Memang ada yang belum mencapai target, itu menjadi bahan evaluasi kita bersama,” lanjutnya.
Beberapa faktor muncul sebagai penyebab belum optimalnya serapan anggaran. Kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat menjadi salah satu latar belakang. Selain itu, dinamika kepegawaian juga ikut memengaruhi, terutama dengan adanya pegawai yang pensiun dan peralihan status tenaga kontrak menjadi PPPK.
“Ada kebijakan efisiensi dan juga perubahan komposisi pegawai yang memengaruhi pelaksanaan program,” jelas Lanang Umbara.
Di tengah hasil yang dinilai cukup baik, Komisi I tetap memberikan catatan. Pelayanan publik menjadi titik yang terus diingatkan. Dalam banyak kasus, masyarakat merasakan langsung kualitas pelayanan dari OPD, sehingga peningkatan di sektor ini dianggap penting untuk menjaga kepercayaan publik.
“Kinerja sudah baik, tetapi tetap perlu penyempurnaan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” katanya.
Selain pelayanan, kebutuhan sarana dan prasarana juga menjadi bagian dari pembahasan. Kendaraan operasional hingga fasilitas kantor dinilai masih perlu diperkuat. Hal ini berkaitan langsung dengan efektivitas kerja di lapangan, terutama bagi instansi yang bersentuhan dengan ketertiban dan pelayanan cepat.
“Kita dorong peningkatan fasilitas, termasuk kendaraan operasional seperti truk sampah dan mobil patroli Satpol PP,” ungkapnya.
Isu lain yang mengemuka adalah kebutuhan sumber daya manusia. Badung sebagai daerah dengan aktivitas ekonomi dan pariwisata tinggi membutuhkan dukungan SDM yang memadai. Dalam konteks ini, koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi langkah yang terus diupayakan.
“Kami mendorong BKPSDM untuk aktif berkoordinasi agar ada kebijakan khusus terkait kebutuhan pegawai di Badung,” tambahnya.
Rapat kerja itu kemudian ditutup dengan catatan dan rencana rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah. Di banyak kasus, forum seperti ini sering kali menjadi jembatan antara evaluasi dan perbaikan. Pada akhirnya, yang diharapkan tetap sederhana, bagaimana program berjalan lebih efektif dan masyarakat merasakan manfaatnya secara nyata.(JpBali).
