DENPASAR, jarrakposbali.com – Ada satu kenyataan yang kini tidak bisa diabaikan. Bali semakin ramai, semakin diminati, dan semakin menjadi wajah Indonesia di mata dunia. Jutaan wisatawan datang setiap tahun, ekonomi terus bergerak, namun pada saat yang sama tekanan terhadap lingkungan, infrastruktur, dan ruang hidup masyarakat juga semakin terasa.
Kesadaran itulah yang mempertemukan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali dalam satu meja. Di Gedung Wiswa Sabha Utama, Senin (20/7), Gubernur Bali Wayan Koster dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memimpin Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali. Pertemuan ini menjadi langkah untuk menyatukan arah pembangunan agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pelestarian alam dan budaya Bali.
Di hadapan jajaran kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga BUMN, Gubernur Wayan Koster memaparkan gambaran besar Bali hari ini. Sepanjang 2025, Pulau Dewata menerima sekitar 16,3 juta wisatawan, terdiri dari lebih dari tujuh juta wisatawan mancanegara dan sekitar 9,3 juta wisatawan domestik.
Jumlah tersebut hampir empat kali lipat dibandingkan jumlah penduduk Bali yang berkisar 4,5 juta jiwa. Aktivitas masyarakat dan wisatawan yang terus meningkat menjadi penopang ekonomi daerah sekaligus menghadirkan tantangan baru yang harus diantisipasi sejak sekarang.
“Ini menunjukkan tingginya mobilitas dan aktivitas di Bali, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan,” ujar Gubernur Wayan Koster.
Besarnya kunjungan wisatawan turut membawa dampak ekonomi yang sangat signifikan. Bali menyumbang hampir setengah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dengan nilai perputaran ekonomi sektor pariwisata mencapai sekitar Rp176 triliun sepanjang 2025.
Pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,82 persen. Tingkat kemiskinan menjadi yang terendah secara nasional, pengangguran tetap rendah, dan pendapatan masyarakat terus mengalami peningkatan. Angka-angka tersebut menjadi gambaran bahwa sektor pariwisata masih menjadi mesin utama pembangunan Bali.
“Peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi kunci menjaga daya saing dan keberlanjutan pariwisata Bali,” tegas Koster.
Namun di balik capaian itu, pemerintah juga melihat sisi lain yang memerlukan perhatian serius. Alih fungsi lahan, kemacetan, meningkatnya volume sampah, ancaman terhadap ketersediaan air bersih, hingga tekanan terhadap ekosistem menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat berbagai program strategis, mulai dari pengelolaan sampah berbasis sumber, penyediaan air bersih di wilayah yang membutuhkan, penguatan ketahanan energi, hingga percepatan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan penyeberangan yang lebih terintegrasi.
“Kita akan terus mengecek progres melalui rakor lanjutan untuk memastikan semua tetap on track, satu visi, satu rencana, dan satu eksekusi,” kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.
Bagi pemerintah pusat, pembangunan Bali tidak cukup hanya membangun jalan, pelabuhan, atau transportasi. Yang dibangun adalah sebuah ekosistem yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan identitas budaya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, setiap kementerian memperoleh peran sesuai bidangnya. Ada yang menangani pengelolaan sampah, penyusunan master plan pariwisata, perlindungan lahan pangan, pengembangan transportasi massal, layanan water taxi, hingga pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Perbedaan pandangan harus bersifat konstruktif demi menghasilkan kebijakan terbaik bagi masyarakat,” ujar AHY.
Sinergi itu juga melibatkan pemerintah daerah dan BUMN. Pemerintah daerah didorong memperkuat penegakan hukum lingkungan, mengendalikan alih fungsi lahan, serta meningkatkan edukasi pengelolaan sampah dari sumbernya. Sementara BUMN diarahkan memperkuat konektivitas udara dan laut yang terhubung dengan ekosistem pariwisata nasional.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Bali tidak lagi dipandang sebagai proyek sektoral, melainkan sebagai agenda bersama yang melibatkan banyak pihak dengan tujuan yang sama, yaitu menjaga Bali tetap nyaman bagi masyarakat sekaligus menarik bagi dunia.
“Pemerintah pusat hadir untuk mendukung kebutuhan daerah tanpa mengabaikan karakteristik dan kearifan lokal Bali,” tegas AHY.
Rapat koordinasi itu pada akhirnya bukan sekadar menyusun daftar program atau membagi tugas antarkementerian. Ada pesan yang lebih besar yang ingin dibangun, yakni memastikan Bali tetap tumbuh tanpa kehilangan jati dirinya. Infrastruktur diperkuat agar mobilitas semakin lancar. Lingkungan dijaga agar alam tetap lestari. Budaya dipertahankan sebagai ruh yang memberi identitas bagi Pulau Dewata.
Komitmen bersama yang lahir dari pertemuan tersebut menjadi fondasi untuk menyelaraskan setiap langkah pembangunan. Di tengah arus kunjungan wisatawan yang terus meningkat, Bali ingin memastikan bahwa kemajuan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan budaya untuk generasi yang akan datang.(JpBali).
