DENPASAR, jarrakposbali.com – Ada satu momen penting dalam setiap siklus pengelolaan keuangan daerah. Bukan ketika angka demi angka disusun di atas dokumen anggaran, melainkan saat seluruh proses itu dipertanggungjawabkan secara terbuka di hadapan publik melalui DPRD. Di ruang sidang utama DPRD Provinsi Bali, Senin (20/7), proses tersebut mencapai salah satu tahap akhirnya.
Pemerintah Provinsi Bali bersama DPRD resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai pijakan untuk melangkah menuju pengelolaan keuangan yang semakin berkualitas.
Rapat Paripurna ke-46 DPRD Provinsi Bali diawali dengan penyampaian laporan akhir pembahasan Raperda oleh Ketua Koordinator Pembahasan, Drs. Gede Kusuma Putra. Dalam laporannya, DPRD memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Bali kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk ke-13 kali secara berturut turut.
Selain itu, DPRD menilai sejumlah indikator makro ekonomi Bali masih menunjukkan kinerja yang positif. Pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Gini, Indeks Pembangunan Manusia hingga inflasi dinilai berada pada kondisi yang lebih baik dibandingkan rata rata nasional.
“Opini Wajar Tanpa Pengecualian merupakan capaian yang patut diapresiasi. Namun yang lebih penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan daerah mampu menghadirkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.”
Meski memberikan apresiasi, DPRD juga menaruh perhatian pada sejumlah catatan hasil pemeriksaan BPK RI. Dua temuan yang menjadi sorotan berkaitan dengan pengelolaan hibah dan pelaksanaan jasa manajemen konstruksi. DPRD meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi melalui penguatan sistem verifikasi, pengawasan, evaluasi, serta pengendalian pengelolaan keuangan daerah.
DPRD juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, mulai dari optimalisasi pendapatan daerah, percepatan penanganan rumah tidak layak huni, pengurangan ketimpangan pembangunan antarwilayah, pemanfaatan aset pemerintah pusat yang belum produktif, hingga penguatan keamanan kawasan pariwisata melalui pemasangan CCTV di titik titik strategis.
“Rekomendasi DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan tata kelola pemerintahan agar pembangunan daerah berjalan lebih efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.”
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Pendapat Akhir Gubernur Bali yang dibacakan Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta menegaskan bahwa seluruh saran, kritik, dan rekomendasi DPRD merupakan bentuk kemitraan yang sehat antara lembaga legislatif dan eksekutif.
Pemerintah Provinsi Bali menyatakan berkomitmen menjaga disiplin fiskal, memperkuat transparansi pengelolaan anggaran, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana.
“Persetujuan bersama ini merupakan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat pelayanan publik, dan memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Bali.”
Ketukan palu sidang yang mengesahkan persetujuan bersama bukan sekadar penanda berakhirnya agenda rapat paripurna. Di balik dokumen pertanggungjawaban itu tersimpan harapan agar setiap angka dalam APBD benar benar menjelma menjadi jalan yang lebih baik, sekolah yang lebih layak, layanan kesehatan yang semakin mudah dijangkau, ruang publik yang lebih aman, hingga kesempatan ekonomi yang semakin terbuka bagi masyarakat Bali.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah anggaran tidak diukur dari tebalnya laporan ataupun banyaknya tabel yang disajikan. Nilainya akan terlihat ketika masyarakat merasakan perubahan dalam kehidupan sehari hari. Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 menjadi pengingat bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah pada akhirnya harus kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat yang nyata, berkelanjutan, dan mampu menjaga Bali tetap tumbuh dengan jati dirinya.(JpBali).
