BADUNG, jarrakposbali.com – Di balik selesainya pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan berakhirnya rangkaian Pesta Kesenian Bali (PKB), masih tersimpan sejumlah catatan yang dinilai penting untuk menjadi bahan perbaikan. Bagi Komisi IV DPRD Kabupaten Badung, evaluasi bukan sekadar melihat apa yang telah selesai dikerjakan, melainkan memastikan setiap kebijakan benar benar memberikan manfaat bagi masyarakat, baik di bidang pendidikan maupun pelestarian budaya.
Semangat itulah yang mewarnai rapat kerja Komisi IV DPRD Badung bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) serta Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung di Ruang Rapat Gosana II DPRD Badung, Rabu (22/7/2026).
Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, menjelaskan pembahasan sengaja difokuskan pada dua perangkat daerah yang baru saja menyelesaikan agenda besar. Disdikpora menuntaskan proses SPMB, sementara Dinas Kebudayaan menyelesaikan partisipasi Kabupaten Badung dalam Pesta Kesenian Bali.
“Selama ini di Kabupaten Badung sudah berjalan dengan baik, meskipun ada sedikit sedikit yang memang memerlukan perbaikan untuk kedepannya,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana.
Di sektor pendidikan, perhatian dewan tidak hanya berhenti pada proses penerimaan peserta didik. Ketersediaan tenaga pendidik, peningkatan kualitas guru hingga kondisi sarana dan prasarana sekolah menjadi bagian penting yang dinilai perlu terus diperkuat agar mutu pendidikan di Badung semakin merata.
“Harapan kami semua sekolah yang ada di Kabupaten Badung bisa memenuhi standar yang baik sehingga siswa merasa nyaman dalam mengikuti proses belajar,” katanya.
Komisi IV juga menyoroti kondisi geografis sejumlah wilayah di Badung Utara yang memiliki karakter berbeda dengan kawasan perkotaan. Rencana regrouping sekolah dinilai perlu mempertimbangkan akses masyarakat, sehingga kebijakan efisiensi tidak justru menambah beban bagi peserta didik yang harus menempuh perjalanan lebih jauh setiap hari.
“Contohnya di Pangsan maupun Petang. Jarak tempat tinggal masyarakat cukup berjauhan. Kalau dilakukan regrouping, yang kasihan justru siswanya karena harus menempuh perjalanan yang lebih jauh,” ungkapnya.
Sementara itu, evaluasi terhadap pelaksanaan PKB lebih diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola. DPRD mendorong proses penunjukan duta seni dilakukan semakin terbuka melalui mekanisme festival atau seleksi, sekaligus melakukan penyaringan terhadap seniman yang tampil agar tidak terjadi keterlibatan ganda dalam satu ajang.
“Ke depan mekanisme penunjukan duta akan diformat lebih transparan. Persoalan seniman yang tampil ganda juga akan dilakukan screening agar pelaksanaannya semakin baik,” jelasnya.
Bagi Komisi IV, anggaran sekitar Rp7 miliar yang dialokasikan untuk keikutsertaan Badung dalam PKB bukan dipandang sebagai biaya semata. Nilai tersebut dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga keberlangsungan seni tradisi yang menjadi identitas daerah sekaligus ruang pembinaan bagi para pelaku seni.
“Kami melihat ini bukan sekadar pengeluaran anggaran. Ini adalah investasi untuk pelestarian seni dan budaya. Kalau memang diperlukan peningkatan anggaran pada tahun berikutnya, silakan diajukan,” tegas Graha Wicaksana.
Rapat kerja tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari keberanian melakukan evaluasi secara terbuka. Pendidikan yang berkualitas membutuhkan pemerataan layanan hingga pelosok wilayah, sementara pelestarian budaya memerlukan tata kelola yang terus disempurnakan agar tetap relevan bagi generasi berikutnya.
Melalui evaluasi yang dilakukan Komisi IV DPRD Badung, dua sektor strategis tersebut diharapkan terus bergerak seiring. Pendidikan yang semakin kuat akan melahirkan sumber daya manusia yang unggul, sedangkan budaya yang terawat akan menjaga jati diri Kabupaten Badung di tengah perkembangan zaman.(JpBali).
