DENPASAR, jarrakposbali.com – Korupsi tidak selalu dimulai dari ruang kantor pemerintahan. Celahnya bisa tumbuh dari kebiasaan sederhana di rumah: ketika gaya hidup dipaksakan melebihi kemampuan, ketika tuntutan ekonomi semakin besar, atau ketika integritas mulai dikompromikan.
Karena itu, upaya membangun pemerintahan yang bersih tidak cukup hanya dengan memperbaiki sistem. Integritas juga harus tumbuh dari keluarga.
Pesan itulah yang mengemuka saat Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Pemerintah Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (16/9/2026).
Koster memberikan dukungan penuh terhadap Program Keluarga Berintegritas yang digagas KPK. Baginya, keluarga merupakan ruang pertama tempat seseorang belajar tentang kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan dan integritas.
Sebab, sebelum seseorang menjadi pejabat, pegawai, pengusaha maupun pemimpin, ia terlebih dahulu tumbuh dalam lingkungan keluarga.
“Keterlibatan keluarga itu sangat penting dan menjadi kunci pembentukan karakter sejak dini. Oleh sebab itu, saya sangat tertarik jika Program Keluarga Berintegritas ditanamkan oleh semua pihak. Tidak hanya di sektor pegawai negeri dan swasta, tetapi semua kalangan juga wajib terlibat. Mari kita mulai dari diri kita sendiri,” tegas Gubernur Koster.
Bagi Koster, integritas juga berkaitan erat dengan cara keluarga mengelola kehidupan dan keuangan. Penghasilan harus menjadi batas dalam menentukan gaya hidup.
Ia mengingatkan, ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran dapat menciptakan tekanan. Ketika kebutuhan dan keinginan lebih besar daripada kemampuan, risiko mencari jalan pintas pun dapat muncul.
“Jika masuknya 10, mari gunakan 8 ke bawah sehingga sisanya bisa kita tabung. Jangan sampai masuknya 10, tetapi penghabisannya melebihi 10. Nanti bingung mencari penutupnya sehingga menimbulkan risiko dan tekanan,” ujar Koster.
Pesan dari keluarga kemudian ditarik Koster ke dalam sistem pemerintahan. Pemprov Bali, kata dia, terus mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah reformasi birokrasi, termasuk penyederhanaan struktur perangkat daerah dari 49 menjadi 38. Pengisian jabatan juga diarahkan melalui sistem merit dengan mempertimbangkan kompetensi, prestasi dan persyaratan administrasi.
“Pengisian jabatannya dilakukan dengan sistem merit, jadi betul-betul berdasarkan prestasi, kelengkapan administrasi, dan murni tanpa adanya sistem bayar-membayar,” kata Gubernur Koster.
Namun, membangun sistem bersih tidak berhenti pada struktur dan regulasi. Koster juga menaruh perhatian pada bagaimana pelayanan publik diberikan kepada masyarakat.
Digitalisasi menjadi salah satu instrumen yang didorong Pemprov Bali. Pelayanan berbasis digital dinilai dapat memangkas proses yang tidak perlu, meningkatkan transparansi sekaligus mengurangi interaksi langsung yang berpotensi membuka ruang terjadinya pungutan liar.
Dengan kata lain, teknologi digunakan bukan sekadar untuk mempercepat pelayanan, tetapi juga untuk mempersempit ruang penyimpangan.
“Sebaik apapun sistem digital yang kita miliki, apabila oknumnya kurang berintegritas, semua akan menjadi sia-sia. Karena itulah pentingnya peran serta keluarga dalam melakukan kontrol terhadap pasangannya, terlebih jika memiliki jabatan,” tegasnya.
Di titik inilah pesan Koster bertemu dengan gagasan KPK. Sistem dapat diperbaiki, pelayanan dapat didigitalisasi, dan celah administrasi dapat dipersempit. Namun, seluruhnya kembali kepada manusia yang menjalankan sistem tersebut.
Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo menegaskan, keluarga mempunyai posisi strategis dalam membentuk karakter seseorang. Keluarga menjadi lingkungan sosial pertama untuk mengenalkan kejujuran, tanggung jawab, disiplin, moral dan etika.
KPK sendiri menempatkan pendidikan, pencegahan dan penindakan sebagai tiga strategi utama pemberantasan korupsi.
“Keluarga dapat menjadi benteng integritas, tetapi juga dapat menjadi sumber tekanan apabila nilai-nilai integritas tidak dijaga.”
Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berbicara tentang penangkapan dan hukuman. Ada pekerjaan yang jauh lebih panjang: membangun kebiasaan jujur sebelum godaan datang, membangun sistem sebelum celah dimanfaatkan, dan membangun keluarga yang mampu saling mengingatkan sebelum penyimpangan terjadi.
Program Keluarga Berintegritas yang digelar di Bali pun membawa pesan sederhana namun kuat: pemerintahan yang bersih membutuhkan sistem yang kuat, tetapi sistem yang kuat membutuhkan manusia yang berintegritas.(JpBali).
