MANGUPURA, jarrakposbali.com – Kebutuhan air bersih di Badung Selatan kian mendesak. Di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, kesenjangan pasokan air menjadi persoalan serius yang membutuhkan langkah strategis dan perencanaan matang.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026-2027, yang membahas Jawaban Pemerintah (Japem) atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin (9/11/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III, Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung. Sejumlah agenda penting dibahas, mulai dari penyertaan modal daerah untuk perusahaan daerah, pencabutan Perda Administrasi Kependudukan, hingga Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Kesenjangan Pasokan Air Jadi Perhatian
Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, yang memimpin rapat paripurna, menegaskan bahwa seluruh usulan, saran, pertimbangan, serta kritik konstruktif dari masing-masing fraksi telah dijawab oleh Bupati Badung.
Ia menjelaskan, mekanisme pembahasan Raperda telah diatur dalam Tata Tertib DPRD Badung Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 9 ayat (3). Ketentuan tersebut menjadi landasan bagi DPRD untuk melakukan pembahasan mendalam sebelum memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah.
“Jadi, kewajiban Bapak Bupati untuk memberikan jawaban atas usul, saran, termasuk juga kritikan konstruktif dari dewan tersebut,” kata Anom Gumanti.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Bupati Badung atas jawaban pemerintah yang diberikan terhadap berbagai masukan fraksi. Selanjutnya, DPRD akan menjalankan tahapan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku.
Untuk Raperda APBD 2027, pembahasan akan dilanjutkan melalui rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sebelum memasuki tahapan persetujuan dan penetapan APBD.
Kebutuhan 2.000 Liter per Detik, Pasokan Baru 800 Liter
Di balik pembahasan empat Raperda tersebut, persoalan ketersediaan air di Badung Selatan menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian serius.
Anom Gumanti mengungkapkan, kebutuhan air di kawasan Badung Selatan saat ini diperkirakan mencapai 2.000 liter per detik. Sementara kemampuan pasokan baru berada di kisaran 800 liter per detik.
Kondisi tersebut menyisakan kesenjangan sekitar 1.200 liter per detik. Angka ini menjadi gambaran nyata tantangan pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayah yang terus berkembang.
“Karena ini kan kita baru berbicara 2.000 liter per detik. Nanti setelah dibangun jalan, itu kan pasti ada pembangunan yang lebih besar, juga membutuhkan salah satunya air,” ungkapnya.
Menurut Anom Gumanti, pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi fokus pemerintah daerah perlu diikuti dengan perencanaan kebutuhan air secara berkelanjutan. DPRD Badung berencana mengundang jajaran direksi PDAM untuk membahas proyeksi kebutuhan air dan kapasitas pelayanan ke depan.
Pembahasan tersebut dinilai penting agar perkembangan infrastruktur di Badung Selatan dapat berjalan seiring dengan kesiapan sarana pendukung, khususnya penyediaan air bersih bagi masyarakat dan kawasan pembangunan.
SWRO Kuta, Sawangan, dan Nusa Dua Masuk Pertimbangan
Salah satu opsi strategis yang disoroti Ketua DPRD Badung adalah pembangunan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), teknologi pengolahan air laut menjadi air tawar.
Kawasan Kuta disebut sebagai salah satu lokasi yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan fasilitas tersebut. Bahkan, peluang pembangunan SWRO di kawasan Sawangan dan Nusa Dua juga terbuka, sepanjang didukung kajian yang komprehensif.
Anom Gumanti menegaskan bahwa pembangunan SWRO harus memiliki dasar perencanaan yang jelas, terutama melalui kajian kelayakan atau Feasibility Study (FS).
“Itu kita bicara 2.000 liter per detik. Kebutuhan kita jauh daripada itu. Maka langkah yang harus berani melakukan langkah SWRO ini. Ya, kalau itu di Kuta, silakan saja. Satu kan Feasibility Study-nya harus jelas,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi estuari yang dinilai semakin menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan air, terutama saat musim kemarau ketika debit air mengalami penyusutan.
Dalam konteks tersebut, penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama diharapkan dapat mendukung pengembangan sumber air alternatif, termasuk pemanfaatan air sungai sebagai tambahan pasokan bagi Badung Selatan.
Pembangunan Harus Memperhatikan Lingkungan
DPRD Badung menilai setiap rencana pembangunan fasilitas pengolahan air harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial secara menyeluruh.
Kajian kelayakan menjadi instrumen penting untuk memastikan proyek yang direncanakan dapat memberikan manfaat jangka panjang serta tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar.
“Kalau memang itu sudah sangat sesuai, tidak mengganggu lingkungan, tidak berdampak kepada sosial, sementara itu bisa berfungsi untuk mengatasi kekurangan air, wajib didukung,” pungkas Anom Gumanti.
Ia membuka peluang pengembangan SWRO di sejumlah kawasan lain di Badung Selatan, termasuk Sawangan dan Nusa Dua. Namun, seluruh rencana tersebut harus didasarkan pada kajian teknis, lingkungan, dan sosial yang matang.
“Jadi, kalau memang itu sangat sesuai tidak mengganggu lingkungan dan tidak berdampak sosial, sementara itu berfungsi mengatasi kekurangan air, kenapa tidak didukung? Itu wajib didukung. Ya, silakan lagi yang lain nanti, mungkin di daerah Sawangan, daerah Nusa Dua, dan lain sebagainya. Tapi, yang jelas dasarnya adalah Feasibility Study-nya jelas,” ujarnya.
Empat Raperda Menentukan Arah Kebijakan Badung
Selain Raperda penyertaan modal daerah pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, rapat paripurna juga membahas Raperda penyertaan modal daerah pada PT Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara.
Dua Raperda lainnya meliputi pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta Raperda APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027.
Anom Gumanti menjelaskan, pencabutan Perda Administrasi Kependudukan dilakukan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
“Jadi supaya tidak ada konflik atau tumpang tindih antara peraturan itu, maka otomatis peraturan yang berada di bawahnya akan dicabut,” jelasnya.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua I Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II I Made Wijaya, dan Wakil Ketua III I Made Sunarta.
Dari pihak eksekutif, hadir Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, direksi perusahaan daerah, camat, kepala desa dan lurah se-Badung, serta unsur terkait lainnya.
Melalui tahapan pembahasan yang berkelanjutan, DPRD Badung berharap empat Raperda tersebut dapat menjadi landasan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi daerah. Khusus untuk penyertaan modal pada sektor air minum, perhatian terhadap kesenjangan pasokan Badung Selatan menjadi agenda penting yang membutuhkan tindak lanjut konkret, perencanaan terukur, serta dukungan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.(JpBali).
