ASITA Bali Dorong Tata Kelola Pariwisata Lebih Rapi

BALI, jarrakposbali.com – Pariwisata Bali selama ini sering diukur lewat angka kunjungan dan tingkat hunian hotel. Namun di balik capaian itu, ada pekerjaan yang lebih menentukan keberlanjutan destinasi, yakni tata kelola. Hal inilah yang mengemuka saat Ketua ASITA Bali , I putu Winastra, bertemu Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, dimana acara bertempat di Ruang Bapemperda Lantai 2, Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (20/4/2026).

Dalam pemaparanya Ketua ASITA Bali , I putu Winastra , menerangkan bahwa Bali sebenarnya telah memiliki arah yang jelas melalui Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali, yang diperkuat Pergub Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali. Regulasi tersebut menjadi pijakan agar pertumbuhan pariwisata tetap berjalan sejalan dengan budaya, lingkungan, dan kepentingan masyarakat lokal.

“Di atas kertas, arah kebijakannya sudah matang. Tantangan terbesar justru ada pada implementasi di lapangan,” ujar Ketua ASITA Bali, I Putu Winastra.

Menurutnya, masih ada sejumlah persoalan yang terus muncul. Mulai dari usaha wisata tanpa standar yang jelas, praktik ilegal, hingga tarik menarik kewenangan antar lembaga. Di beberapa kawasan wisata, persoalan sederhana seperti parkir, tarif transportasi, dan kenyamanan layanan masih kerap ditemui wisatawan.

“Hal-hal kecil sering kali menjadi kesan besar bagi wisatawan. Ketika layanan dasar belum rapi, citra destinasi ikut terdampak,” katanya.

Ia juga mendorong adanya perlindungan yang sehat bagi industri lokal. Gagasan ini dinilai penting agar pelaku usaha Bali dan Indonesia memiliki ruang tumbuh yang seimbang di tengah kompetisi global yang semakin terbuka.

“Proteksi yang dimaksud bukan menutup persaingan, tetapi menciptakan kesempatan yang adil bagi usaha lokal untuk berkembang,” tegasnya.

Sorotan lain tertuju pada Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sebagai pintu masuk utama Bali. Pengalaman wisatawan, menurut ASITA, sering terbentuk sejak menit-menit pertama saat tiba. Karena itu penataan area penjemputan, transportasi resmi, kebersihan fasilitas, dan kenyamanan terminal dinilai sangat penting.

“Sering kali lima belas menit pertama di bandara menentukan kesan awal wisatawan terhadap Bali,” ungkap Winastra.

Selain infrastruktur, pihaknya juga menyoroti kebutuhan sumber daya manusia. Regenerasi pramuwisata dinilai perlu dipercepat, terutama untuk memenuhi kebutuhan pasar berbahasa Italia, Prancis, Spanyol, hingga Mandarin yang terus berkembang.

“Guide yang baik sering menjadi wajah Bali yang paling lama diingat wisatawan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan ASITA Bali karena dinilai mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Menurutnya, pelaku industri pariwisata merupakan pihak yang setiap hari berhadapan langsung dengan dinamika wisatawan, sehingga pandangan mereka penting menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan daerah.

Ia menilai Bali memang membutuhkan tata kelola pariwisata yang semakin adaptif, tertib, dan responsif terhadap perubahan zaman. Regulasi yang sudah ada, seperti Perda dan Pergub tentang kepariwisataan, perlu terus diperkuat melalui pengawasan yang konsisten serta koordinasi antarinstansi agar implementasinya terasa nyata di masyarakat.

“Masukan dari ASITA sangat konstruktif. Ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata Bali tumbuh bersama semangat kolaborasi. Pemerintah, DPRD, dan pelaku usaha harus duduk bersama agar kebijakan tidak berhenti di atas kertas,” ujar Agung Bagus Pratiksa Linggih.

Terkait perlindungan usaha lokal, ia berpandangan bahwa keberpihakan kepada pelaku usaha Bali perlu dilakukan dalam koridor persaingan sehat dan aturan nasional yang berlaku. Menurutnya, UMKM pariwisata, travel agent lokal, transportasi resmi, hingga pemandu wisata harus mendapat ruang berkembang karena mereka menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi daerah.

Ia juga menyoroti pentingnya penataan transportasi di kawasan wisata dan bandara. Wisatawan saat ini mengutamakan kemudahan akses, kepastian harga, serta rasa aman. Karena itu, menurutnya, sistem transportasi yang tertib akan memberi dampak langsung terhadap citra Bali sebagai destinasi kelas dunia.

“Wisatawan datang mencari pengalaman yang nyaman. Ketika transportasi tertata, pelayanan jelas, dan keamanan terjaga, mereka akan pulang membawa kesan baik,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga memandang penguatan sumber daya manusia juga menjadi prioritas. Regenerasi pramuwisata, peningkatan kompetensi bahasa asing, dan adaptasi digital perlu didorong agar masyarakat lokal tetap menjadi pelaku utama di sektor pariwisata.

Pada akhirnya, ia menegaskan DPRD Bali akan terus membuka ruang dialog dengan asosiasi, pelaku usaha, dan masyarakat. Menurutnya, pariwisata Bali akan tetap kuat jika dibangun dengan tata kelola yang baik, identitas budaya yang terjaga, serta manfaat ekonomi yang dirasakan luas oleh masyarakat Bali.(JpBali).