Bali Menuju 2029 Tanpa Rumah Tak Layak Huni
Kolaborasi Gubernur Wayan Koster dan Wamen Fahri Hamzah fokus benahi RTLH, kawasan kumuh, hingga desain perkotaan dan perdesaan Bali
jarrakposbali.com, DENPASAR – Rumah-rumah sederhana berdinding bambu yang rapuh di pedesaan Bali perlahan akan berganti wajah. Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI menargetkan mulai 2026, rumah tidak layak huni (RTLH) di Pulau Dewata dihapuskan secara bertahap hingga tuntas pada 2029.
Pertemuan antara Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Menteri Perumahan serta Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Jumat (3/10), menjadi awal komitmen besar ini.
“Berdasarkan data, terdapat 33.086 unit rumah tidak layak huni di Bali, terbanyak di Karangasem. Kami targetkan seluruhnya selesai ditangani pada 2029,” ujar Gubernur Koster.
Tidak hanya soal perumahan, pertemuan itu juga membahas penanganan banjir besar akibat curah hujan tertinggi dalam 70 tahun terakhir yang melanda sejumlah wilayah Bali.
“Semua rumah rusak sudah tertangani, jalan dan jembatan sedang diperbaiki. Mitigasi bencana harus lebih kuat, termasuk audit empat sungai besar untuk reboisasi dan penataan ulang,” jelas Koster.
Dalam paparannya, Koster menyoroti keunggulan Bali yang memiliki desa adat kuat, angka kemiskinan terendah, hingga IPM peringkat lima nasional. Namun, ia juga mengingatkan tentang ancaman alih fungsi lahan, kemacetan, hingga sampah akibat tingginya arus wisatawan.
“Pariwisata menyumbang 66 persen ekonomi Bali, tapi sangat sensitif terhadap bencana. Karena itu, kami rancang transformasi ekonomi agar Bali bisa bertahan dengan atau tanpa pariwisata,” katanya.
Sementara itu, Wamen Fahri Hamzah menilai Bali bukan sekadar destinasi wisata, melainkan wajah Indonesia di mata dunia.
“Bali dengan 6,5 juta wisatawan asing adalah etalase Indonesia. Maka desain perumahan dan permukiman di sini harus terintegrasi, modern, tetapi tetap menghormati budaya lokal,” tegas Fahri.
Kementerian pun menargetkan renovasi 400 ribu rumah di seluruh Indonesia, dengan prioritas Bali mulai 2026. Kawasan kumuh di sepanjang sungai dan pesisir juga menjadi perhatian serius.
“Kawasan pesisir Bali harus kita jadikan bercahaya seperti Maldives, menjadi kampung nelayan modern yang higienis dan ramah wisata,” ujar Fahri.
Terkait keterbatasan lahan, Fahri juga mendorong konsep rumah bersusun dua hingga tiga lantai, tanpa mengganggu aturan budaya tentang ketinggian bangunan di Bali.
“Kita bisa adaptasikan rumah bersusun sebagai perumahan subsidi, agar tidak menggerus lahan subur Bali,” katanya.
Kolaborasi pusat dan daerah diharapkan menjadikan Bali sebagai model penataan perumahan yang berkelas dunia. Bagi Koster, ini sejalan dengan Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun yang tengah ia susun.
“Jika alokasi perumahan bisa ditambah pada 2026, kami optimistis RTLH di Karangasem, Gianyar, Jembrana, dan Bangli bisa dipercepat. Bali harus tampil sebagai wajah terbaik Indonesia,” pungkas Koster.(JpBali).
