Bangli Percepat Pembenahan Retribusi Pariwisata Kintamani
Rapat koordinasi lintas instansi digelar di Rumah Jabatan Wakil Bupati Bangli untuk menindaklanjuti masukan DPD Bali terkait tata kelola pungutan wisata di kawasan Kintamani.

BANGLI, jarrakposbali.com – Udara Kintamani yang sejuk selama ini selalu menjadi daya tarik bagi wisatawan. Di balik ramainya kunjungan itu, ada pekerjaan rumah yang sering kali muncul dalam banyak daerah wisata, yakni bagaimana memastikan retribusi dipungut secara tertib, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi daerah.
Kesadaran itulah yang terasa dalam rapat koordinasi yang digelar Pemerintah Kabupaten Bangli, Rabu 22 April 2026. Sejumlah pimpinan daerah berkumpul untuk membahas langkah percepatan pembenahan sistem retribusi pariwisata Kintamani, kawasan yang menjadi salah satu wajah utama pariwisata Bangli.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Rumah Jabatan Wakil Bupati Bangli itu dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bangli Ketut Suastika dan dihadiri Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar, unsur Forkopimda, Sekda Kabupaten Bangli, Inspektur, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perhubungan, serta jajaran terkait lainnya.
Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut atas rekomendasi Anggota DPD Bali Dr. Arya Weda Karna yang sebelumnya disampaikan pada 2 April 2026 di Kintamani. Masukan itu menyoroti beberapa hal yang dinilai perlu segera dibenahi dalam mekanisme pemungutan retribusi pariwisata.
Dalam banyak kasus, kawasan wisata yang berkembang cepat membutuhkan sistem layanan yang ikut tumbuh. Pengelolaan tiket masuk, arus kendaraan, kenyamanan wisatawan, hingga akuntabilitas pendapatan daerah sering kali saling berkaitan. Karena itu, pembahasan tidak hanya menyentuh sisi administrasi, tetapi juga koordinasi lintas perangkat daerah.
Yang menarik, forum ini menunjukkan bahwa isu retribusi tidak dilihat sekadar soal angka penerimaan. Pada akhirnya, yang dibangun adalah kepercayaan publik bahwa setiap pungutan memiliki dasar hukum yang jelas, pelayanan yang layak, dan arah penggunaan yang bisa dirasakan masyarakat.
“Retribusi pariwisata harus dikelola dengan tertib, transparan, dan memberi dampak langsung bagi kemajuan Kintamani serta kesejahteraan masyarakat Bangli,” ujar Ketua DPRD Bangli Ketut Suastika.
Kintamani selama ini dikenal karena panorama alamnya yang sulit dilupakan. Kini, Bangli sedang berupaya memastikan keindahan itu berjalan seiring dengan tata kelola yang rapi. Rapat koordinasi ini menjadi penanda bahwa pariwisata yang sehat tidak hanya ramai dikunjungi, tetapi juga dikelola dengan tanggung jawab.(JpBali).



