MANGUPURA, jarrakposbali.com I Mengundang Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, DLHK, Diskominfo dan Dinas Perhubungan, Komisi II DPRD Badung menggelar rapat kerja sesi pertama di Ruang Rapat Gosana II Sekretariat DPRD Kabupaten Badung pada Jumat, (18/3/2022).
Sementara di tempat yang sama juga digelar rapat kerja sesi kedua dengan menggundang Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perkim dan Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM.
Raker tersebut bertujuan memperkenalkan struktur baru yang dibentuk pada Komisi II DPRD Badung, sesuai dengan Tatib. Mengingat ada penyegaran-penyegaran struktur kepengurusan komisi.
Ketua Komisi II Gusti Lanang Umbara dikonfirmasi wartawan menyebutkan, selain itu, Komisi II DPRD Badung juga ingin diperkenalkan kegiatan-kegiatan serta program kerja di tiap OPD terkait di tahun 2022.
“Dari hasil rapat pada Jumat ini kemudian akan ditindaklanjuti dengan rapat kerja secara khusus sesuai dengan skala prioritas,” terang Lanang Umbara.
Dijelaskan pula, ada dua hal yang menjadi penghambat anggaran. Yakni anggaran itu tidak ada dari sumbernya atau ada di sumbernya tetapi tidak mendapatkan anggaran.
“Sehingga ketika anggaran ini ada tetapi tidak mendapatkan prioritas tentunya kami mempunyai sebuah kebijakan atau kepentingan politik karena sesuai tupoksi kami di anggota Dewan ada tiga tugas pokok dan fungsi kami yaitu fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan,” jelasnya.
Saat kemudian masing-masing OPD terganjal anggaran, pihaknya akan memperjuangkan melalui kewenangan-kewenangan politik yang dimiliki DPRD Badung. Sepanjang program itu mendesak, serta sesuai dengan visi dan misi Pemkab Badung.
Ketua Komisi II menyebutkan semua program kerja yang dijabarkan penting. Namun saat ini yang menjadi darurat kepariwisataan di Badung (khususnya terkait kelonggaran-kelonggaran yang diberikan pemerintah pusat).
Bagaimana kemudian menarik kembali para wisatawan datang ke Badung, karena hal tersebut merupakan sumber atau urat nadi perekonomian kabupaten. Karena 90 persen sumber perekonomian Badung berasal dari pariwisata.
Salah satunya cara yang pasti dilakukan yakni promosi langsung ke luar negeri. Karena wisatawan yang diharapkan datang ke Badung tentunya banyak yang dari luar negeri.
“Karenanya kita melakukan promosi ke luar negeri,” ucap Ketua Komisi.
Selain pariwisata, yang menjadi darurat juga adalah penanggulangan sampah. Sesuai dengan paparan DLHK, TPA di Suwung akan segera ditutup. Tentu saja ini menjadi perhatian khusus agar Badung tidak lagi kewalahan dalam pengelolaan sampah. (Red/Jp)
