DPRD Bali Bahas Raperda APBD dan Penyertaan Modal Daerah

jarrakposbali.com, DENPASAR – Pada Senin, 29 September 2025, berlangsung Rapat Paripurna ke-5 DPRD Provinsi Bali yang dipimpin oleh Ketua DPRD, Dewa Made Mahayadnya. Bertempat di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, rapat ini membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sangat penting bagi perekonomian dan kemajuan Bali. Kedua raperda tersebut adalah APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026 dan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali.

Rapat Paripurna ke-5 DPRD Bali membuka sebuah babak baru dalam upaya penguatan pembangunan Bali, dengan pembahasan Raperda APBD Semesta Berencana dan Penyertaan Modal Daerah yang memfokuskan pada pendanaan untuk sektor-sektor penting. Dalam kesempatan ini, Gubernur Bali, I Wayan Koster, memaparkan kedua raperda yang memiliki dampak besar terhadap pembangunan daerah.

“APBD Semesta Berencana dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, seimbang, dan berbasis pada kearifan lokal Bali,” ujar Gubernur Koster saat membuka penjelasannya.

“APBD Semesta Berencana ini disusun dengan prinsip efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan untuk menjamin kemajuan perekonomian daerah tanpa mengabaikan pelestarian budaya Bali,” kata Gubernur Koster, menekankan pentingnya keseimbangan antara modernisasi ekonomi dan pelestarian budaya.

Gubernur Koster menjelaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2026 diperkirakan berada di kisaran 6,00% hingga 6,50%. Untuk mencapai target ini, Pemerintah Provinsi Bali merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp5,3 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,9 triliun dan Pendapatan Transfer sebesar Rp1,4 triliun.

“Meskipun terjadi defisit anggaran sebesar Rp759 miliar, kami berencana untuk menutupi defisit ini dengan pembiayaan daerah, yang akan berasal dari SiLPA tahun 2025,” ungkap Koster, menjelaskan strategi pembiayaan untuk memastikan kelancaran program-program pembangunan.

Selain pembahasan APBD, Gubernur Koster juga mengungkapkan rencana penyertaan modal daerah pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali. Penyertaan modal sebesar Rp1,4 triliun selama tiga tahun ini bertujuan untuk mempercepat kontribusi Pusat Kebudayaan Bali dalam pengembangan industri kecil dan menengah berbasis budaya Bali. Dengan modal tambahan ini, diharapkan Bali dapat meningkatkan daya saing ekonomi berbasis budaya.

“Penyertaan modal ini akan memperkuat perekonomian berbasis budaya Bali dan mengoptimalkan pengembangan industri kreatif yang menjadi identitas daerah kita,” tambah Koster.

Penyertaan modal ini akan dilakukan secara bertahap, mulai dari tahun anggaran 2026 hingga 2028. Gubernur Koster menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sektor budaya sebagai bagian integral dari perekonomian Bali.

“Dengan langkah-langkah ini, kami berkomitmen untuk memperkuat perekonomian Krama Bali dan menjaga agar Bali tetap menjadi pusat kebudayaan dunia,” pungkas Koster.

Di akhir penjelasannya, Gubernur Koster mengajak seluruh anggota Dewan untuk memberikan saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan kedua Raperda ini. Harapannya, kedua Raperda tersebut dapat segera disetujui untuk memberikan dampak positif bagi kemajuan Bali yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Bali berkomitmen untuk mengatasi tantangan ekonomi dengan menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian budaya lokal yang sudah ada.

“Saya berharap, dengan kerja sama yang baik antara Pemerintah Provinsi Bali dan DPRD, kita dapat menciptakan Bali yang lebih maju dan tetap mempertahankan kekayaan budaya yang menjadi warisan bagi generasi mendatang,” tutup Koster, mengakhiri penjelasannya.

Dengan langkah-langkah yang matang dan terencana, Bali diharapkan terus berkembang dengan menjaga keseimbangan antara modernisasi ekonomi dan pelestarian budaya lokal.(JpBali).