Dua Tahun Asta Cita, Pariwisata Indonesia Ditantang Beralih dari Kuantitas ke Kualitas

DENPASAR, Jarrakposbali.com — Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk mengevaluasi arah pembangunan pariwisata nasional. Di tengah besarnya potensi Indonesia sebagai destinasi wisata dunia, pengembangan pariwisata dinilai perlu melampaui orientasi pada jumlah kunjungan dengan memperkuat kualitas, pemerataan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan perlindungan budaya lokal.

Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Refleksi 2 Tahun Asta Cita: Menggali Visi Pariwisata Berkelanjutan dan Berbasis Budaya” yang berlangsung di Kayman Resto, Denpasar, Bali, Minggu (25/10/2026). Diskusi menghadirkan aktivis pemuda Hindu Bali I Kadek Nova Semadi dan Direktur Lembaga Kajian dan Studi Kebijakan Publik (Lanskap) Bali, I Wayan Agus Pebriana, dengan Gusti Ngurah Arya Pratama Putra sebagai moderator.

Forum tersebut membahas tantangan sekaligus peluang pembangunan pariwisata Indonesia agar mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan serta identitas budaya bangsa.

Pariwisata Berkualitas Jadi Arah Pembangunan

Direktur Lanskap Bali, I Wayan Agus Pebriana, menegaskan bahwa keberhasilan sektor pariwisata tidak semestinya hanya diukur berdasarkan banyaknya wisatawan yang datang. Aspek lama tinggal, kualitas pengalaman, kontribusi terhadap perekonomian lokal, serta penghormatan terhadap budaya dan lingkungan juga harus menjadi bagian dari indikator keberhasilan.

“Pertumbuhan pariwisata nasional tidak bisa lagi diukur dari berapa banyak orang datang, tapi dari seberapa lama mereka tinggal, seberapa dalam mereka menghargai budaya, dan seberapa besar manfaatnya kembali ke masyarakat lokal. Bali lestari adalah kunci, tapi Indonesia tidak boleh hanya Bali saja,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pergeseran strategi dari mass tourism atau pariwisata massal menuju quality tourism atau pariwisata berkualitas.

Dalam pendekatan ini, peningkatan jumlah wisatawan harus berjalan seiring dengan peningkatan mutu layanan, kenyamanan, keamanan, pengalaman budaya, serta belanja wisatawan yang memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat setempat.

Pengembangan pariwisata juga perlu memperhatikan daya dukung lingkungan dan kesiapan infrastruktur. Tanpa perencanaan yang terukur, pertumbuhan kunjungan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap lingkungan, memperbesar persoalan sampah, dan mengurangi kenyamanan masyarakat maupun wisatawan.

Karena itu, pembangunan pariwisata membutuhkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga menjamin keberlanjutan destinasi dalam jangka panjang.

Bali Jangan Hanya Mengejar Jumlah Kunjungan

Sebagai salah satu destinasi pariwisata utama Indonesia, Bali menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian alam, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat lokal.

I Kadek Nova Semadi menyoroti pentingnya menjaga kualitas pengalaman wisatawan, termasuk memastikan kesesuaian antara harga akomodasi dan layanan yang diberikan. Kepatuhan wisatawan terhadap aturan serta norma yang berlaku di daerah tujuan wisata juga menjadi bagian penting dalam menjaga kenyamanan dan citra destinasi.

Pariwisata yang berkualitas, menurut arah pemikiran yang dibahas dalam forum tersebut, bukan sekadar menghadirkan fasilitas mewah atau menetapkan harga tinggi. Lebih dari itu, kualitas harus tercermin dalam pelayanan, kebersihan, keamanan, tata kelola destinasi, dan penghormatan terhadap masyarakat serta budaya setempat.

Bali juga perlu memperkuat karakter pariwisatanya dengan menjadikan budaya, tradisi, alam, dan kearifan lokal sebagai keunggulan yang dijaga secara konsisten.

Dengan demikian, daya tarik Bali tidak hanya bergantung pada keindahan alam dan fasilitas pariwisata, tetapi juga pada keberlanjutan budaya dan kualitas kehidupan masyarakatnya.

Pemerataan Pariwisata, Buka Potensi Daerah

Selain kualitas, pemerataan manfaat ekonomi menjadi salah satu persoalan penting dalam pembangunan pariwisata nasional. Aktivitas pariwisata di Bali masih banyak terkonsentrasi di wilayah selatan, sedangkan daerah lain memiliki potensi alam, budaya, dan tradisi yang dapat dikembangkan lebih optimal.

Kabupaten Buleleng, Karangasem, dan Bangli, misalnya, memiliki karakteristik dan daya tarik tersendiri yang dapat dikembangkan melalui konsep pariwisata sesuai potensi masing-masing daerah.

Pengembangan wisata spiritual, agrowisata, wisata perkebunan, desa wisata, wisata budaya, hingga wisata edukasi dapat menjadi alternatif untuk memperluas persebaran aktivitas ekonomi.

Namun, pengembangan tersebut membutuhkan dukungan yang terintegrasi. Infrastruktur, aksesibilitas, promosi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta kesiapan masyarakat menjadi faktor penting agar destinasi baru mampu berkembang secara berkelanjutan.

Desa wisata juga memiliki peluang besar karena menawarkan pengalaman yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, tradisi, kesenian, kuliner, dan lingkungan alam.

Melalui pengelolaan yang tepat, masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan pariwisata, tetapi juga dapat mengambil peran sebagai pelaku utama yang memperoleh manfaat ekonomi dari potensi daerahnya.

Penguatan UMKM, koperasi, dan usaha lokal menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Produk kerajinan, kuliner tradisional, hasil pertanian, serta jasa berbasis komunitas perlu memperoleh ruang yang lebih luas dalam rantai ekonomi pariwisata.

Dengan begitu, pertumbuhan pariwisata diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi hingga ke tingkat desa dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

Lingkungan dan Tata Ruang Tidak Boleh Dikorbankan

Persoalan lingkungan menjadi tantangan lain yang membutuhkan perhatian serius. Alih fungsi lahan, pembangunan yang tidak sesuai tata ruang, persoalan sampah, serta tekanan terhadap kawasan pesisir merupakan sejumlah isu yang perlu ditangani melalui perencanaan dan pengawasan yang konsisten.

Dalam konteks tersebut, investasi pariwisata harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan yang bertanggung jawab. Pertumbuhan usaha dan pembangunan fasilitas wisata perlu memperhatikan ketentuan tata ruang, daya dukung lingkungan, serta kepentingan masyarakat di sekitar kawasan pengembangan.

Penegakan regulasi juga menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan lingkungan dan ruang hidup masyarakat demi keuntungan ekonomi jangka pendek.

Pariwisata berkelanjutan menuntut keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan komunitas lingkungan dalam menjaga destinasi. Pengelolaan sampah, perlindungan sumber air, konservasi kawasan alam, serta penggunaan sumber daya secara bijaksana perlu menjadi bagian dari tata kelola pariwisata.

Keindahan alam merupakan salah satu modal utama pariwisata Indonesia. Oleh sebab itu, menjaga kelestarian lingkungan bukan sekadar kewajiban, melainkan investasi untuk mempertahankan daya tarik destinasi bagi generasi mendatang.

Budaya Bali Harus Tetap Menjadi Fondasi

Selain lingkungan, pelestarian budaya menjadi perhatian utama dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal, terutama di Bali yang memiliki tradisi, seni, adat istiadat, dan kehidupan spiritual yang kuat.

Nilai Tri Hita Karana, yang menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan, dapat menjadi landasan dalam membangun pariwisata yang menghormati alam sekaligus kehidupan masyarakat.

Pengembangan pariwisata berbasis budaya harus memastikan bahwa tradisi dan identitas lokal tidak sekadar dijadikan komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasar wisata.

Tempat suci, ritual keagamaan, tradisi sakral, dan ruang adat perlu dihormati sesuai ketentuan serta nilai yang hidup di tengah masyarakat. Komersialisasi yang mengabaikan kesakralan berisiko mengikis makna budaya yang justru menjadi salah satu kekuatan utama pariwisata Bali.

Karena itu, desa adat, komunitas budaya, seniman, tokoh masyarakat, dan generasi muda perlu dilibatkan dalam menentukan arah pengembangan pariwisata di wilayahnya.

Keterlibatan tersebut penting agar masyarakat memiliki ruang untuk menjaga, mengembangkan, dan mewariskan budaya kepada generasi berikutnya tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

Kolaborasi Menentukan Masa Depan Pariwisata

Refleksi dua tahun Asta Cita menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa adat, pelaku usaha, perguruan tinggi, komunitas budaya, dan masyarakat.

Pemerintah memiliki peran dalam menyiapkan kebijakan, infrastruktur, dan pengawasan. Pelaku usaha perlu menjalankan kegiatan secara bertanggung jawab, sedangkan masyarakat harus memperoleh ruang yang memadai untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi.

Kolaborasi tersebut perlu diarahkan pada pembangunan pariwisata yang mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat UMKM, menjaga lingkungan, serta mempertahankan identitas budaya daerah.

Keberhasilan pembangunan pariwisata pada akhirnya tidak cukup dilihat dari pertumbuhan angka kunjungan atau besarnya investasi yang masuk. Ukuran yang tidak kalah penting adalah seberapa besar manfaat ekonomi yang diterima masyarakat, seberapa terjaga lingkungan destinasi, dan seberapa kuat budaya lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman.

Diskusi publik di Denpasar tersebut menegaskan pentingnya menempatkan kualitas, pemerataan, dan keberlanjutan sebagai bagian integral dari arah pembangunan pariwisata Indonesia.

Dengan pengelolaan yang tepat, pariwisata tidak hanya menjadi penggerak ekonomi, tetapi juga sarana memperkuat identitas bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kekayaan alam dan budaya Indonesia untuk generasi mendatang.(Ad)