BANJARANGKAN, jarrakposbali.com – Pemerintahan desa kini tidak cukup hanya berjalan dengan rutinitas administrasi. Data harus tertib, pembangunan harus terukur, pelayanan terus diperbaiki, dan persoalan lingkungan perlu mendapat perhatian serius. Pesan itu mengemuka saat Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya memimpin Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Desa, dan Kelurahan di Kecamatan Banjarangkan, Rabu (16/9).
Monev tersebut menjadi ruang untuk melihat secara langsung sejauh mana program pemerintahan desa berjalan di lapangan. Tim sebelumnya telah turun melakukan peninjauan pada dua desa sampel, yakni Desa Tusan dan Desa Nyanglan.
Dari ruang administrasi hingga kondisi di lapangan, penyelenggaraan pemerintahan desa diperiksa secara menyeluruh. Evaluasi mencakup empat bidang utama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.
Hasil evaluasi menunjukkan sejumlah capaian yang dinilai sudah cukup baik. Bagi Wabup Tjok Surya, capaian tersebut perlu dijaga sebagai bagian dari proses memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan desa secara berkelanjutan.
Ia memberikan apresiasi kepada jajaran perangkat desa yang telah menjalankan tugas pemerintahan dengan baik. Pada saat yang sama, sejumlah kekurangan dalam data maupun kelengkapan administrasi diminta segera ditindaklanjuti.
“Secara umum penyelenggaraan pemerintahan sudah berjalan dengan baik. Saya berharap desa-desa lainnya juga bisa mengikuti standar ini. Tolong data dan kelengkapan administrasi yang masih kurang segera dilengkapi,” tegas Wabup Tjok Surya.
Yang menarik, pembahasan Monev tidak berhenti pada urusan administrasi pemerintahan. Persoalan sampah turut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat sehari-hari.
Desa didorong untuk memperkuat pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Peran masyarakat juga dinilai penting agar penanganan sampah dapat dilakukan secara konsisten dan menjadi bagian dari kebiasaan bersama.
Digitalisasi pelayanan kependudukan turut menjadi salah satu catatan dalam evaluasi. Berdasarkan data sementara tim Monev, Desa Aan mencatat capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) tertinggi di Kecamatan Banjarangkan dengan 30,74 persen.
Desa Getakan berada di posisi berikutnya dengan capaian 29,19 persen. Data tersebut menjadi gambaran bahwa peningkatan layanan pemerintahan juga bergerak ke arah pemanfaatan teknologi digital.
Bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung, Monev menjadi bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa berjalan sesuai target serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Wabup Tjok Surya berharap sinergi antara pemerintah kecamatan dan desa terus diperkuat. Tata kelola yang transparan dan akuntabel, didukung administrasi yang tertib, pembangunan yang berjalan, pelayanan digital yang berkembang, serta kepedulian terhadap lingkungan diharapkan semakin memperkuat kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Klungkung.(JpBali).
