JAKARTA,jarrakposbali.com I Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menyatakan telah mempelajari potensi kebocoran anggaran negara dan menekankan pentingnya langkah pencegahan. Hal ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
“Bapak Presiden saat pelantikan 20 Oktober 2024 mengatakan kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran anggaran, karena ini membahayakan masa depan kita dan generasi mendatang,” ungkap Jenderal Sigit.Pada rapat bersama Komisi III DPR, Senin (11/11/24).
Jenderal Sigit kemudian melakukan pendalaman mengenai penyebab kebocoran anggaran. Kapolri mengungkapkan bahwa suap, penggelapan pajak, dan pemalsuan cukai menjadi faktor utama penyebab kebocoran anggaran negara.
“Terkait hal tersebut, kami melakukan pendalaman terhadap potensi kebocoran dan keuangan negara, termasuk suap, penghindaran pajak, penggelapan pajak, penyelundupan, dan pemalsuan cukai,” ujar Jenderal Sigit.
Menurut Jenderal Sigit, potensi lain di sektor pajak adalah tax avoidance, yang menyebabkan hilangnya penerimaan negara. Selain itu, penyimpangan juga sering terjadi dalam perdagangan internasional.
Kapolri mengungkapkan bahwa di sektor PNBP, khususnya sumber daya alam di sektor minerba, banyak permasalahan. Selain itu, masalah juga terjadi di sektor perikanan dan kelautan, serta PNBP lainnya.
“Penggunaan keuangan negara juga banyak kebocoran, dari tingkat pusat hingga desa, yang berdampak pada kesinambungan pembangunan daerah dan menimbulkan kesenjangan yang perlu kita antisipasi,” ujar Jenderal Sigit.
Jenderal Sigit menambahkan, strategi untuk mencegah kebocoran anggaran dilakukan sesuai dengan Asta Cita Prabowo, yang mencakup swasembada pangan, swasembada energi, dan hilirisasi. Strategi ini meliputi peningkatan penegakan hukum yang profesional, membangun kesadaran masyarakat tentang pemanfaatan sumber daya alam (SDA), meningkatkan pendapatan negara dari pengelolaan SDA, serta berkolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan stakeholder terkait. Selain itu, teknologi akan dioptimalkan dalam pencegahan dan penegakan hukum di bidang SDA.
Mantan Kabareskrim itu menjelaskan bahwa strategi tersebut dibagi menjadi jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk rencana jangka pendek, fokus utama adalah pembentukan satgas dan peningkatan pengawasan di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, satwa yang dilindungi, serta migas.
Rencana jangka menengah fokus pada optimalisasi penegakan hukum, menjaga kualitas lingkungan hidup dan kawasan industri, serta mendukung iklim investasi. Sementara itu, rencana jangka panjang bertujuan untuk memperbaiki lingkungan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan industri yang bermanfaat, menghilangkan pertambangan ilegal, dan meningkatkan pendapatan negara.(jpbali).
Editor : Putu Gede Sudiatmika.
