jarrakposbali.com, BANGLI – Pada Senin, 27 Oktober 2025, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangli digelar untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangli tahun anggaran 2026.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bangli, Ketut Suastika, didampingi oleh Wakil Ketua Inyoman Budiada dan Komang Carles, serta dihadiri oleh Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bangli.
Rapat ini membahas tiga agenda utama, yaitu penetapan tata tertib DPRD, pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD mengenai RAPBD 2026, dan jawaban daerah atas pandangan tersebut.
Tujuan dari rapat ini adalah untuk memastikan bahwa proses penyusunan anggaran daerah berjalan secara transparan dan efektif. Partisipasi aktif dari semua pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah hingga DPRD, sangat diharapkan untuk mewujudkan kemajuan bagi Kabupaten Bangli.
“Kami berharap pembahasan RAPBD 2026 dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Bangli. Semua pihak harus berkolaborasi untuk menghasilkan anggaran yang adil dan merata,” ujarnya.
Fraksi Gabungan Restorasi Raya, yang dipimpin oleh I Ketut Guna, SH, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas upaya peningkatan pendapatan daerah.
Namun, mereka mengusulkan agar tidak hanya bergantung pada pajak dan retribusi daerah, melainkan juga mengoptimalkan potensi lokal seperti pariwisata desa adat dan pertanian organik yang ramah lingkungan.
Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya efektivitas dalam penggunaan anggaran yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar.
“Penting bagi kita untuk lebih kreatif dalam mengelola aset daerah dan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Pariwisata dan pertanian organik harus dimaksimalkan sebagai pendorong utama pendapatan daerah,” tegasnya.
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) juga memberikan pandangan kritis terhadap RAPBD 2026. Mereka menyoroti perlunya diversifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan infrastruktur yang berkelanjutan, serta pemberdayaan UMKM lokal.
Mereka juga mengusulkan penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi melalui sistem e-planning dan e-budgeting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Kami mendukung kebijakan fiskal yang fokus pada ekonomi hijau dan pemberdayaan UMKM lokal. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan ketahanan sosial-ekonomi yang berkelanjutan,” sebutnya.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi langkah Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan PAD dan mendorong kebijakan berbasis potensi pariwisata dan ekonomi kreatif. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat tanpa membebani sektor usaha kecil. Fokus anggaran harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan prioritas pada pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat desa dan UMKM.
“Anggaran harus berfokus pada peningkatan layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat desa dan UMKM untuk mendukung kesejahteraan Bersama,” bebernya.
Dengan berbagai pandangan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bangli, RAPBD 2026 diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun dapat digunakan dengan bijaksana dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Bangli. Proses pembahasan ini akan terus berjalan dengan harapan dapat mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Bangli.(JpBali).
