BeritaDaerahMangupura

Rapat Kerja Komisi IV DPRD Badung Bahas Raperda APBD 2026

Fokus pada Penyelesaian Masalah Guru dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan di Badung

MANGUPURA,jarrakposbali.com – Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, memimpin rapat kerja yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Rapat yang diadakan di Ruang Rapat Gosana II, Kantor Sekretariat DPRD Badung, Selasa (4/11/2025).

Dalam rapat tersebut, Graha Wicaksana menekankan pentingnya program kerja prioritas dan strategis yang harus dijalankan oleh OPD terkait. Salah satu isu utama yang dibahas adalah status 394 guru yang masih belum memiliki status yang jelas karena gagal lulus P3K dan masalah masa pengabdian yang belum memenuhi syarat.

“Kami berharap agar Disdikpora Badung dapat segera melakukan konsultasi dengan Kementerian Pendidikan untuk memastikan nasib guru-guru ini. Kami tidak ingin mereka hanya dirumahkan,” ujar Graha Wicaksana.

Selain itu, Ketua Komisi IV juga menyampaikan mengenai anggaran yang terbatas, terutama dalam hal dana BOS yang hanya bisa digunakan untuk biaya pegawai sebanyak 20%. Ia menegaskan perlunya kebijakan yang lebih fleksibel agar sekolah-sekolah di Badung tetap dapat beroperasi dengan baik.

“Kami juga berharap agar sekolah-sekolah yang ada di Badung, terutama yang membutuhkan perbaikan, dapat segera direnovasi. Pada 2026, kami akan perbaiki sekitar 22 sekolah,” tambahnya.

Di sisi lain, Graha Wicaksana juga mengadakan diskusi dengan Dinas Kesehatan (Diskes) Badung mengenai rencana pembangunan fasilitas kesehatan, termasuk Puskesmas Pembantu di Pecatu dan Tuban.

“Kami berharap Puskesmas di Kuta Selatan dapat segera dibangun, karena pelayanan kesehatan yang memadai sangat dibutuhkan masyarakat,” kata Graha Wicaksana.

Pentingnya peningkatan fasilitas kesehatan juga menjadi fokus utama dalam rapat ini. Selain pembangunan Puskesmas, Graha Wicaksana juga berharap agar Rumah Sakit Suwiti dan Giri Asih dapat segera beroperasi dengan fasilitas BPJS untuk melayani masyarakat.

“Kami ingin agar Rumah Sakit Suwiti bisa langsung melayani masyarakat, jangan hanya beroperasi di pusat kota,” ungkap Graha Wicaksana.

Dalam rapat tersebut, Graha Wicaksana juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait keterbatasan mobil jenazah di Badung. Terkadang, upacara adat yang melibatkan banyak jenazah menyebabkan kekurangan mobil jenazah yang tersedia.

“Kami berharap agar mobil jenazah bisa lebih banyak, karena kebutuhan akan mobil jenazah meningkat seiring dengan meningkatnya upacara adat,” tegasnya.

Rapat Kerja Komisi IV DPRD Badung juga turut dihadiri oleh anggota Komisi IV DPRD Badung, I Wayan Joni Pargawa, Ni Putu Sekarini, dan Nyoman Sudana. Dalam kesempatan ini, turut hadir juga Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung, I Gusti Made Dwipayana, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, dr. Made Padma Puspita beserta stafnya.

“Kami akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di Badung. Semua ini demi kesejahteraan masyarakat Badung,” ucap Kadis Kesehatan Badung, dr. Padma Puspita.

Dengan dilaksanakannya rapat ini, diharapkan berbagai isu yang ada, terutama mengenai status guru dan fasilitas kesehatan, dapat segera diselesaikan. Komisi IV DPRD Badung berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik di Kabupaten Badung.

“Kami berharap bahwa setiap keputusan yang diambil bisa memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat,” tutup Graha Wicaksana.(JpBali).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button