DENPASAR, jarrakposbali.com – Di balik tumpukan dokumen anggaran setebal ratusan halaman, tersimpan arah pembangunan Bali untuk tahun-tahun berikutnya. Angka demi angka yang dipaparkan dalam rapat paripurna bukan sekadar laporan keuangan, melainkan cerminan bagaimana setiap rupiah uang rakyat dikelola dan dipertanggungjawabkan.
Suasana Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali di Renon, Denpasar, Jumat (10/7/2026), menjadi ruang evaluasi bersama ketika seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025. Berbagai apresiasi disampaikan, namun kritik, catatan, hingga rekomendasi strategis juga mengemuka sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif.
Rapat Paripurna Ke-43 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Ketua Komang Nova Sewi Putra bersama mayoritas anggota dewan. Hadir mewakili Gubernur Bali, Wakil Gubernur Nyoman Giri Prasta, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, kelompok ahli DPRD, hingga insan media.
Dua agenda utama dibahas dalam sidang tersebut, yakni penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta pendapat Gubernur terhadap Raperda Inisiatif DPRD mengenai Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah.
“Laporan keuangan bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat ukuran efektivitas kebijakan, kualitas pelayanan publik, sekaligus komitmen pemerintah dalam mengelola kepercayaan masyarakat.”
Fraksi Partai Golkar menjadi salah satu fraksi yang memberikan perhatian besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Realisasi PAD yang mencapai lebih dari Rp4,62 triliun atau 109,76 persen dari target dinilai sebagai capaian yang patut diapresiasi. Lonjakan retribusi daerah yang melampaui 200 persen menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah mampu menjadi sumber penerimaan baru yang sangat potensial.
Namun, fraksi juga mengingatkan agar keberhasilan tersebut tidak berhenti pada satu aset saja. Potensi aset daerah lainnya dinilai masih terbuka lebar untuk dioptimalkan demi memperkuat kemandirian fiskal Provinsi Bali.
“Keberhasilan meningkatkan PAD harus menjadi awal untuk mengelola seluruh aset daerah secara lebih produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.”
Sorotan berikutnya tertuju pada pungutan bagi wisatawan asing. Meski telah memberikan kontribusi ratusan miliar rupiah terhadap pendapatan daerah, tingkat kepatuhan wisatawan dinilai masih jauh dari harapan. Dari jutaan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali, baru sekitar sepertiga yang memenuhi kewajiban pembayaran melalui aplikasi Love Bali.
Kondisi tersebut mendorong munculnya usulan agar sistem pembayaran diintegrasikan dengan layanan penerbangan internasional maupun mekanisme Visa on Arrival sehingga prosesnya menjadi lebih mudah sekaligus meningkatkan kepatuhan.
“Potensi pendapatan sektor pariwisata masih sangat besar. Integrasi sistem pembayaran menjadi langkah yang dapat memperkuat efektivitas implementasi kebijakan.”
Fraksi PDI Perjuangan memusatkan perhatian pada sisi belanja daerah. Meskipun pendapatan melampaui target, serapan belanja yang berada pada angka 88,42 persen memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan program pemerintah.
Fraksi meminta pemerintah memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran. Evaluasi tersebut dipandang penting agar setiap program pembangunan mampu berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
“Keberhasilan anggaran tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan, tetapi juga dari seberapa optimal anggaran tersebut mampu diwujudkan menjadi pelayanan dan pembangunan.”
Sementara itu, Fraksi Gerindra PSI menyoroti ketimpangan struktur PAD. Besarnya realisasi retribusi daerah belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan pada kelompok pendapatan lainnya. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam penyusunan target APBD Perubahan Tahun 2026 agar struktur pendapatan daerah semakin seimbang.
Di sisi lain, Fraksi Demokrat NasDem membawa perhatian pada pemerataan pembangunan. Usulan rehabilitasi RSUD Karangasem kembali disuarakan melalui tambahan Bantuan Keuangan Khusus yang dinilai penting untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat di wilayah Bali bagian timur.
“Pengelolaan APBD pada akhirnya harus bermuara pada pemerataan pembangunan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Bali tanpa terkecuali.”
Setelah seluruh pandangan umum disampaikan, masing-masing fraksi menyerahkan dokumen resmi kepada Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya untuk diteruskan kepada Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta sebagai wakil pemerintah daerah. Tahapan ini menjadi awal dari proses pembahasan lanjutan yang akan menentukan berbagai penyempurnaan terhadap pertanggungjawaban APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna tersebut memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan DPRD berjalan melalui ruang dialog yang terbuka. Apresiasi diberikan atas capaian pendapatan daerah, sementara kritik dan rekomendasi disampaikan untuk memperbaiki kualitas belanja, memperkuat pengelolaan aset, meningkatkan kepatuhan pungutan wisatawan asing, serta memastikan setiap rupiah APBD benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan yang semakin merata di seluruh Bali.(JpBali).
