DENPASAR, jarrakposbali.com – Kreativitas bukan sekadar melahirkan karya, tetapi juga bagaimana menjaga agar karya tersebut tidak dicuri, ditiru, atau diklaim pihak lain. Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi kreatif, perlindungan hukum menjadi kebutuhan penting bagi para pelaku kreatif di Kota Denpasar.
Kesadaran inilah yang didorong Pemerintah Kota Denpasar melalui Gathering Komunitas Kreatif lintas sektor yang digelar bersama Badan Kreatif Denpasar (Bekraf) di Gedung Dharma Negara Alaya, Jumat (13/11).
Kegiatan ini menjadi ruang bertemunya berbagai komunitas dan pelaku ekonomi kreatif untuk memahami pentingnya Kekayaan Intelektual (KI) sebagai perlindungan sekaligus penguatan nilai ekonomi sebuah karya.
Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Denpasar, AA Ngurah Mahendra Putra, saat membacakan sambutan Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, menegaskan bahwa Denpasar memiliki potensi kreativitas yang luar biasa.
“Sebuah kota juga harus dibangun dengan ide-ide besar, kreativitas masyarakat, serta keberanian untuk melahirkan sesuatu yang baru. Energi tersebut saya lihat tumbuh dalam komunitas-komunitas kreatif di Kota Denpasar,” ujarnya.
Menurutnya, potensi tersebut harus mampu berkembang menjadi kekuatan ekonomi. Kreativitas tidak boleh berhenti sebagai hobi atau sekadar karya yang dinikmati, tetapi harus memiliki nilai tambah, membuka peluang usaha, dan menciptakan kesejahteraan.
Karena itu, perlindungan Kekayaan Intelektual menjadi salah satu langkah penting agar kreativitas masyarakat memiliki kepastian hukum dan daya saing.
“Jangan hanya bangga karena karya kita dikenal orang, tetapi pastikan karya kita juga terlindungi dan memiliki nilai ekonomi,” ungkapnya.
Pesan tersebut mendapat dukungan dari Ketua Harian Bekraf Kota Denpasar, Arie Setya Wibawa. Ia mengingatkan bahwa masih banyak pelaku ekonomi kreatif yang belum menyadari pentingnya melindungi hasil karya mereka.
Padahal, tanpa perlindungan hukum, sebuah karya berpotensi ditiru, disalahgunakan, bahkan menimbulkan sengketa kepemilikan.
Arie mengibaratkan Kekayaan Intelektual seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) yang menjadi kelengkapan penting dalam berkendara.
“Seperti halnya SIM, KI juga menjadi elemen penting agar karya dan kreativitas memiliki perlindungan hukum, sekaligus menghindari plagiarisme dan potensi sengketa karya di kemudian hari,” ujarnya.
Sementara itu, narasumber dari BRIDA Kota Denpasar, Rintan Saraswati, memaparkan berbagai bentuk perlindungan Kekayaan Intelektual yang dapat dimanfaatkan pelaku ekonomi kreatif.
Mulai dari merek, desain industri, hak cipta, paten, hingga desain tata letak sirkuit terpadu. Setiap jenis karya memiliki mekanisme perlindungan yang berbeda sehingga perlu dipahami sesuai kebutuhan masing-masing pelaku usaha.
“Kami mendorong setiap pelaku ekonomi kreatif agar membentengi diri dengan KI, sehingga ke depan setiap karya dan kreativitas dapat terlindungi. BRIDA Kota Denpasar siap mengawal proses pendaftaran KI bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Denpasar,” tegasnya.
Gathering ini menjadi pengingat bahwa membangun ekosistem ekonomi kreatif tidak cukup hanya dengan mendorong masyarakat terus berkarya. Ada tanggung jawab untuk memastikan setiap ide, inovasi, dan hasil kreativitas mendapatkan perlindungan yang layak.
Sebab, karya yang hebat bukan hanya karya yang dikenal luas, tetapi juga karya yang memiliki identitas, kepastian hukum, dan nilai ekonomi.
Denpasar ingin kreativitasnya terus tumbuh. Namun, lebih dari itu, setiap karya anak bangsa harus terlindungi dan mampu menjadi kekuatan ekonomi yang membanggakan.(JpBali).
