Korupsi LPD Kelungah Memanas, Kejari Karangasem Jebloskan 3 Penerima Kredit ke Lapas

KARANGASEM, jarrakposbali.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem resmi menahan tiga tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kelungah, Kamis (12/11/2026). Ketiga tersangka berinisial IWD (53), IWJ (47), dan MNA alias INJ (57) tersebut merupakan pihak penerima kredit macet.
Ketiganya langsung dititipkan di Lapas Kelas IIB Karangasem untuk masa penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai 12 November hingga 1 Desember 2026.
Penyidik terpaksa melakukan penahanan karena para tersangka dinilai tidak kooperatif selama proses pemeriksaan. Mereka kedapatan memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta serta diduga berupaya memengaruhi saksi-saksi lain.
Peran Masing-Masing Tersangka
Dalam kasus ini, ketiga tersangka memiliki peran berbeda terkait pencairan kredit bermasalah di LPD setempat:
• IWD (53): Menerima kredit Rp300 juta untuk membayar tanah. Ia juga diduga mengarahkan dua pihak lain agar mengajukan pinjaman masing-masing Rp250 juta untuk mengambil alih utangnya.
• IWJ (47): Mengajukan kredit Rp250 juta dengan agunan tanah yang hendak ia beli. Dana itu dipakai untuk membeli tanah, biaya sertifikat, hingga kebutuhan pribadi sampai akhirnya macet.
• MNA alias INJ (57): Bersepakat dengan IWD untuk mengajukan pinjaman Rp400 juta memakai nama istrinya. Kredit tersebut juga macet hingga melewati jatuh tempo.
Negara Rugi Rp950 Juta
Perbuatan ketiga tersangka ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp950 juta. Nilai tersebut merupakan bagian dari total kerugian keseluruhan kasus korupsi LPD Desa Adat Kelungah yang mencapai Rp2,69 miliar (Rp2.694.053.170).
Dari hasil penyidikan, ditemukan sederet pelanggaran prosedur dalam penyaluran kredit. Mulai dari pencairan yang melampaui batas maksimum, pelanggaran wilayah pelayanan, kelalaian prinsip kehati-hatian, hingga syarat administrasi yang cacat.
Perkara ini sendiri merupakan hasil pengembangan dari kasus yang sebelumnya telah menjerat mantan Kepala LPD Desa Adat Kelungah. Saat ini, berkas perkara mantan kepala LPD tersebut tengah dalam proses persidangan terpisah.
Ancaman Pasal Berlapis
Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau Pasal 3 UU Tipikor. Penyidik juga menyertakan ketentuan Pasal 18 UU Tipikor serta UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.



