Aksi Damai Forum Driver Pariwisata Bali
Para Pengemudi Pariwisata Bali Berkumpul di Wantilan DPRD Provinsi Bali, untuk Menyampaikan Aspirasi dan Mencari Solusi Atas Permasalahan Transportasi di Pulau Dewata

DENPASAR,jarrakposbali.com I Pada Senin, 6 Januari 2025, Wantilan DPRD Provinsi Bali menjadi saksi dari aksi damai yang dilakukan oleh Forum Driver Pariwisata Bali. Dengan penuh semangat dan tekad, para pengemudi ini berkumpul untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait berbagai permasalahan transportasi yang terjadi di Pulau Dewata. Suasana aksi berlangsung tertib, menggambarkan solidaritas dan harapan akan solusi yang lebih baik untuk keberlangsungan industri transportasi pariwisata di Bali.
Aksi damai yang dilakukan oleh Forum Driver Pariwisata Bali di Wantilan DPRD Provinsi Bali mendapat perhatian penuh dari jajaran pemerintah dan legislatif setempat. Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, SH, secara langsung menerima aspirasi para pengemudi pariwisata ini, didampingi oleh Wakil Ketua I dan III DPRD Provinsi Bali, para pimpinan komisi, serta anggota DPRD lainnya.
Tidak hanya itu, sejumlah pihak terkait juga turut hadir untuk mendukung dialog dan mendengarkan permasalahan yang disampaikan, di antaranya Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Bali beserta jajarannya, serta perwakilan dari berbagai dinas, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Dinas Koperasi dan UKM, hingga Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan transportasi yang menjadi perhatian utama para driver pariwisata di Bali. Diskusi yang konstruktif diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret demi keberlanjutan industri transportasi pariwisata yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Pulau Dewata.
Dalam aksi damai di Wantilan DPRD Provinsi Bali, Forum Driver Pariwisata Bali, melalui koordinator aksi I Made Darmayasa, menyampaikan enam tuntutan utama yang menjadi harapan besar bagi keberlangsungan transportasi pariwisata di Pulau Dewata. Tuntutan tersebut mencerminkan keprihatinan dan aspirasi para driver untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih adil, tertata, dan mendukung perekonomian lokal.
Adapun enam tuntutan tersebut meliputi: pembatasan kuota mobil taksi online, penertiban dan penataan ulang keberadaan vendor angkutan sewa khusus termasuk rental mobil dan motor, serta pembuatan standardisasi tarif untuk angkutan sewa khusus. Selain itu, mereka juga mengusulkan pembatasan rekrutmen driver hanya bagi warga dengan KTP Bali, kewajiban bagi kendaraan pariwisata untuk menggunakan plat DK (Bali) dengan identitas yang jelas, dan standarisasi terhadap driver pariwisata yang berasal dari luar Bali.
“Kami ingin memastikan bahwa sistem transportasi pariwisata di Bali berjalan dengan adil dan mendukung perekonomian lokal, tanpa mengorbankan kenyamanan wisatawan maupun pengemudi lokal. Harapan kami, pemerintah dapat segera menindaklanjuti aspirasi ini demi keberlanjutan transportasi yang lebih baik,” ungkap I Made Darmayasa di sela-sela aksi damai.
Dengan enam poin tuntutan ini, Forum Driver Pariwisata Bali berharap adanya perhatian serius dari pihak pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan perubahan yang mereka dambakan.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, SH, menyatakan bahwa pihaknya akan mengakomodasi tujuan dari aksi ini dengan langkah-langkah konkret, termasuk membahas dan mengkaji tuntutan bersama pihak-pihak terkait.
“Kami mendukung penuh aspirasi yang disampaikan oleh Forum Driver Pariwisata Bali. Semua tuntutan yang diajukan akan kami bahas secara mendalam dengan melibatkan perwakilan forum, agar dapat mencapai kesepakatan yang adil dan memberikan manfaat bagi semua pihak,” ujar Dewa Made Mahayadnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Provinsi Bali akan memastikan bahwa proses pembahasan berlangsung inklusif, melibatkan perwakilan Forum Driver Pariwisata Bali, dan menghasilkan solusi yang sesuai dengan harapan para pengemudi.
Dengan respons positif dari DPRD Provinsi Bali, aksi damai ini tidak hanya menjadi momentum untuk menyuarakan aspirasi, tetapi juga langkah awal menuju perubahan nyata bagi sistem transportasi pariwisata di Bali.(jpbali).
Editor : Putu Gede Sudiatmika.