ASITA Bali Menatap Masa Depan: “Repositioning” Pariwisata dari Sekadar Ramai Menjadi Lebih Tertata dan Merata

DENPASAR, jarrakposbali.com – Bali tidak sedang kekurangan wisatawan. Yang sedang dipertanyakan adalah bagaimana Bali mengelola masa depan pariwisatanya.

Di tengah geliat pariwisata yang terus bergerak, Pulau Dewata menghadapi persoalan yang semakin kompleks: kepadatan wisatawan di kawasan tertentu, kemacetan, tekanan terhadap lingkungan dan infrastruktur, alih fungsi lahan, hingga tantangan tata kelola dan persaingan usaha yang belum sepenuhnya berjalan dalam koridor yang sama.

Karena itu, menjelang Musyawarah Daerah (MUSDA) XV ASITA Bali yang akan digelar 16 Oktober 2026, tema “Repositioning The Future Tourism” tidak diposisikan sekadar sebagai slogan organisasi.

Tema tersebut menjadi ajakan untuk melihat kembali arah perjalanan pariwisata Bali: apakah Bali akan terus mengejar pertumbuhan jumlah kunjungan, atau mulai lebih serius menata kualitas, pemerataan manfaat, legalitas usaha, keberlanjutan, serta ruang tumbuh bagi masyarakat dan pengusaha lokal.

Ketua ASITA Bali periode 2021–2026, I Putu Winastra, menilai Bali membutuhkan repositioning sebuah perubahan arah dan cara pandang dalam mengelola pariwisata.

“Kita tidak bisa terus menjalankan pariwisata dengan pola yang sama. Bali membutuhkan repositioning, bukan hanya dalam cara kita menjual destinasi, tetapi juga dalam cara kita mengelola pariwisata itu sendiri.”

Bagi ASITA Bali, repositioning tersebut setidaknya memiliki dua dimensi penting: repositioning kelembagaan dan repositioning destinasi.

Dari organisasi industri menjadi bagian dari solusi

Repositioning kelembagaan diarahkan agar ASITA semakin solid sebagai organisasi yang mewadahi perusahaan perjalanan wisata yang legal dan profesional.

Namun, peran tersebut tidak berhenti pada kepentingan internal anggota.

ASITA ingin menjadi bagian dari percakapan yang lebih besar mengenai masa depan pariwisata Bali memberikan masukan, gagasan, sekaligus solusi terhadap berbagai kebijakan yang bersentuhan langsung dengan industri perjalanan wisata.

“ASITA tidak ingin hanya berbicara mengenai kepentingan anggota. Kami ingin menjadi bagian dari solusi dan memberikan kontribusi terhadap kebijakan pariwisata Bali.”

Gagasan tersebut sejalan dengan perkembangan peran ASITA Bali dalam sejumlah agenda pariwisata, termasuk pengembangan destinasi melalui sport tourism dan promosi destinasi di luar kawasan Bali Selatan.

Bali jangan hanya dikenal karena Selatan

Persoalan berikutnya adalah konsentrasi aktivitas wisata.

Selama ini kawasan Bali Selatan menjadi salah satu pusat utama pergerakan wisatawan. Dampaknya terlihat dalam berbagai tekanan, mulai dari kepadatan lalu lintas hingga beban terhadap lingkungan dan infrastruktur.

Di sisi lain, Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat memiliki kekayaan destinasi serta potensi ekonomi yang belum sepenuhnya mendapatkan porsi pengembangan yang seimbang.

Menurut Winastra, pemerataan tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai upaya “memindahkan wisatawan”.

“Ini bukan hanya persoalan memindahkan wisatawan dari satu wilayah ke wilayah lain. Ini adalah upaya mengurangi tekanan di satu wilayah sekaligus membuka peluang ekonomi di wilayah lainnya.”

Ketika destinasi baru berkembang, rantai ekonomi lokal ikut bergerak. Peluang tidak hanya muncul bagi hotel atau operator perjalanan, tetapi juga bagi UMKM, restoran, transportasi, pemandu wisata, pelaku ekonomi kreatif hingga masyarakat di sekitar destinasi.

Dengan demikian, pemerataan destinasi pada akhirnya bukan sekadar persoalan geografis.

Ia adalah persoalan pemerataan kesempatan ekonomi.

Gagasan untuk memperluas pergerakan wisatawan ke Bali Utara dan Bali Barat juga telah muncul dalam berbagai agenda pengembangan pariwisata Bali, termasuk melalui konsep Bali and Beyond dan pengembangan destinasi berbasis event.

Legalitas bukan sekadar administrasi

Di tengah transformasi industri perjalanan wisata yang semakin cepat, ASITA Bali juga menyoroti persoalan legalitas usaha.

Menurut Winastra, masih terdapat praktik usaha pariwisata yang berjalan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk dalam penjualan paket wisata, akomodasi maupun jasa guiding.

Persoalan tersebut, menurutnya, tidak semestinya ditempatkan sebagai pertarungan antara pelaku usaha konvensional dan platform digital.

Yang menjadi persoalan adalah kesetaraan aturan main.

“Kami tidak anti-online dan tidak melihat ini sebagai persaingan antara online dan offline. Yang kami minta sederhana: aturan harus berlaku secara konsisten kepada semua pelaku usaha.”

Pelaku usaha yang telah memiliki izin, membayar pajak, menggunakan tenaga kerja lokal dan memenuhi kewajibannya, menurut ASITA, perlu mendapatkan kepastian.

Sebaliknya, pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan harus mendapatkan pembinaan atau penindakan sesuai aturan.

Sebab, ketika standar kepatuhan berbeda antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya, persoalannya bukan lagi sekadar kompetisi bisnis.

Ini menyangkut keadilan dalam ekosistem pariwisata.

Investasi penting, tetapi masyarakat lokal tidak boleh tersisih

ASITA Bali juga menegaskan bahwa penguatan pengusaha lokal bukan berarti menutup pintu terhadap investasi.

Bali tetap membutuhkan investasi untuk mengembangkan berbagai sektor pariwisata.

Namun, investasi diharapkan berjalan dalam koridor aturan dan membangun kemitraan yang memberikan manfaat nyata bagi ekonomi lokal.

“Kami tidak anti-investasi. Bali tetap membutuhkan investasi. Tetapi investasi harus berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian lokal. Masyarakat Bali harus menjadi bagian dari pertumbuhan pariwisata, bukan hanya menjadi penonton.”

Dalam kerangka tersebut, ASITA mendorong terbentuknya kemitraan yang lebih sehat antara investor dan pelaku usaha lokal, termasuk biro perjalanan wisata yang legal dan profesional.

Sebab pertumbuhan pariwisata seharusnya tidak hanya terlihat dari bertambahnya investasi atau jumlah wisatawan, tetapi juga dari semakin besarnya ruang yang tersedia bagi masyarakat lokal untuk ikut tumbuh.

ASITA ingin menjadi jembatan

Di titik inilah keberadaan ASITA dalam ekosistem dunia usaha menjadi penting.

ASITA Bali tercatat aktif membangun hubungan dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan pariwisata. Dalam sejumlah agenda sebelumnya, ASITA juga terlibat dalam pengembangan promosi destinasi dan program pariwisata berkelanjutan.

Menurut Winastra, ASITA ingin memperkuat posisi sebagai jembatan antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan seluruh stakeholder pariwisata.

“Kami ingin ASITA menjadi jembatan antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh stakeholder pariwisata. Suara pelaku usaha perjalanan harus menjadi bagian dari pembahasan mengenai arah ekonomi dan pariwisata Bali.”

Dengan demikian, MUSDA XV ASITA Bali tidak hanya menjadi forum organisasi untuk menentukan arah internal asosiasi.

Lebih jauh, forum tersebut diharapkan menjadi momentum untuk membicarakan kembali arah industri perjalanan wisata dan kontribusinya terhadap masa depan pariwisata Bali.

Bukan soal berapa banyak wisatawan, tetapi apa yang ditinggalkan

Pada akhirnya, “Repositioning The Future Tourism” membawa pertanyaan yang lebih mendasar.

Apa yang sebenarnya ingin dicapai Bali dari pariwisata?

Apakah sekadar semakin banyak wisatawan datang?

Atau menciptakan pariwisata yang memberikan pengalaman berkualitas kepada wisatawan, sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar dan lebih merata kepada masyarakat Bali?

Bagi ASITA Bali, ukurannya tidak semata-mata angka kedatangan.

Yang lebih penting adalah kualitas manfaatnya.

“Masa depan pariwisata Bali bukan hanya tentang berapa banyak wisatawan yang datang. Yang lebih penting adalah bagaimana pariwisata memberikan manfaat yang berkualitas, berkelanjutan, dan semakin merata bagi masyarakat Bali.”

Kalimat tersebut menjadi garis besar pesan ASITA Bali menjelang MUSDA XV.

Karena Bali tidak sedang mencari lebih banyak alasan untuk menjadi ramai.

Bali sedang mencari cara agar tetap menjadi destinasi dunia tanpa kehilangan kendali atas masa depannya sendiri.

Dan di situlah makna repositioning menjadi penting: bukan meninggalkan pariwisata yang telah membawa Bali dikenal dunia, tetapi menata ulang arah pertumbuhannya agar lebih tertib, berkualitas, berkelanjutan, dan memberi ruang yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

“Kita ingin Bali tetap menjadi destinasi dunia, tetapi dengan pariwisata yang lebih tertata, lebih berkualitas, lebih berkelanjutan, dan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat lokal. Bali harus tetap tumbuh. Tetapi pertumbuhan itu harus kita arahkan agar manfaatnya dapat dirasakan bersama.”

Repositioning The Future Tourism, pada akhirnya, bukan hanya tentang masa depan ASITA. Ini adalah tentang bagaimana Bali memilih untuk tumbuh dan siapa saja yang ikut menikmati hasil dari pertumbuhan tersebut.(JpBali).