DENPASAR, jarrakposbali.com – Bali tidak cukup hanya menjaga keamanan di jalanan, kawasan wisata, hotel, dan destinasi unggulan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, ancaman terhadap keamanan dan citra Pulau Dewata kini juga bergerak melalui ruang digital. Hoaks, penipuan daring, pencurian data pribadi hingga manipulasi informasi menjadi tantangan baru yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
Di balik kemudahan wisatawan mencari destinasi, memesan vila, menggunakan transportasi daring hingga melakukan transaksi elektronik, tersimpan risiko kejahatan siber yang dapat merugikan masyarakat sekaligus mencederai kepercayaan dunia terhadap Bali.
Persoalan inilah yang menjadi perhatian Gubernur Bali Wayan Koster. Saat membuka Webinar Literasi Digital bertema “Bali Aman Digital” di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (29/10/2026), Koster mengingatkan bahwa keamanan ruang digital harus menjadi tanggung jawab bersama.
Baginya, menjaga Bali bukan semata memastikan situasi tetap kondusif di dunia nyata. Ruang digital juga harus sehat, aman, dan bertanggung jawab karena kini menjadi salah satu wajah Bali di mata masyarakat internasional.
Koster mengapresiasi inisiatif Polda Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Menurutnya, literasi digital bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, melainkan bagian penting dari perlindungan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan keberlanjutan pariwisata.
Ia mengakui, perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Akses informasi semakin mudah, komunikasi semakin cepat, dan peluang ekonomi semakin terbuka. Namun, kemajuan tersebut juga menghadirkan sisi lain berupa penipuan daring, penyebaran berita bohong, pencurian data pribadi, hingga berbagai kejahatan siber.
“Ketika saya kuliah pada tahun 1981, persoalan seperti ini belum menjadi isu yang kita hadapi. Namun, sekarang kita berada pada tahun 2026, ketika perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat. Manfaat positifnya kita rasakan, tetapi dampak negatifnya juga harus kita hadapi. Karena itu, seminar seperti ini sangat penting agar kita semakin memahami bagaimana memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab,” ujar Koster.
Pariwisata Bali dan Pertaruhan Reputasi Digital
Peringatan Koster bukan tanpa alasan. Bali merupakan salah satu destinasi pariwisata internasional utama Indonesia. Sektor pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian daerah sekaligus membawa nama Indonesia ke panggung dunia.
Sepanjang 2025, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai sekitar 7,05 juta kunjungan. Angka tersebut bahkan melampaui capaian sebelum pandemi COVID-19 pada 2019.
Capaian ini menjadi modal penting bagi Bali. Namun, mempertahankan kepercayaan wisatawan membutuhkan kerja yang tidak sederhana. Keamanan, kenyamanan, kualitas pelayanan, dan reputasi destinasi harus terus dijaga.
Di era digital, sebuah informasi dapat menyebar dalam hitungan detik. Informasi yang benar bisa menjadi sarana promosi, tetapi informasi keliru dan konten negatif juga dapat membentuk persepsi buruk terhadap sebuah destinasi.
Karena itu, Koster menilai pemanfaatan teknologi digital harus berjalan seiring dengan tanggung jawab dan kewaspadaan. Platform digital semestinya menjadi kekuatan untuk memperkenalkan kekayaan alam, budaya, dan kehidupan masyarakat Bali, bukan justru menjadi ruang yang merusak kepercayaan publik.
Ia bahkan menyinggung persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, persoalan yang menyangkut kepentingan publik harus ditangani secara cepat dan cermat, sekaligus diikuti penyampaian informasi yang akurat agar tidak berkembang menjadi keresahan.
Koster menyebut persoalan tersebut, astungkara, telah dapat diatasi. Bahkan, penanganannya memperoleh apresiasi dari sejumlah duta besar yang berkunjung ke Bali.
” Bali harus tetap kondusif, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Kita harus mampu mengambil manfaat sebesar-besarnya dari perkembangan teknologi, sekaligus mencegah dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat dan mengganggu citra pariwisata Bali,” tegasnya.
Ancaman Siber Bukan Lagi Sekadar Isu
Sementara itu, Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Pasma Royce, S.I.K., M.H., yang hadir sebagai pembicara utama, mengingatkan bahwa transformasi digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem pariwisata Bali.
Mulai dari promosi destinasi, pemesanan hotel dan vila, penggunaan aplikasi transportasi hingga pembayaran elektronik, hampir seluruh aktivitas pariwisata kini terhubung dengan teknologi digital.
Namun, kemudahan tersebut juga membuka celah bagi pelaku kejahatan. Penipuan melalui tautan dan penawaran palsu, pencurian data wisatawan, pembajakan akun pribadi maupun usaha, pemalsuan reservasi hotel dan vila, hingga penyalahgunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi ancaman yang perlu diwaspadai.
Gambaran ancaman tersebut terlihat dari data Direktorat Reserse Siber Polda Bali yang mencatat sebanyak 1.583 pengaduan masyarakat terkait dugaan kejahatan siber sepanjang 2026. Penipuan daring menjadi jenis kasus yang paling banyak dilaporkan.
Angka tersebut menjadi peringatan bahwa keamanan digital bukan persoalan abstrak. Dampaknya nyata, mulai dari kerugian finansial, penyalahgunaan identitas, hingga terganggunya aktivitas usaha dan pelayanan pariwisata.
Kapolda Bali menekankan pentingnya meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam beraktivitas di dunia digital. Pelaku pariwisata juga perlu memperkuat perlindungan terhadap sistem dan data pelanggan agar tidak menjadi sasaran kejahatan siber.
Kolaborasi Menjadi Kunci Bali Aman Digital
Direktur Reserse Siber Polda Bali Kombes Pol. Aszhari Kurniawan dalam laporannya menjelaskan, Webinar Literasi Digital “Bali Aman Digital” diselenggarakan sebagai respons terhadap perkembangan teknologi yang semakin memengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi dan pariwisata.
Menurutnya, Bali sebagai destinasi internasional membutuhkan sistem keamanan yang tidak hanya kuat di ruang fisik, tetapi juga mampu memberikan perlindungan di ruang digital.
Ada tiga tujuan utama kegiatan tersebut, yakni meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai literasi digital, memperkuat koordinasi pemerintah, TNI, dan Polri, serta mendorong seluruh pemangku kepentingan mengambil peran aktif dalam menjaga keamanan ruang digital Bali.
Webinar ini juga menghadirkan Rektor Universitas Primakara Dr. I Made Artana, S.Kom., M.M.; Chairman CISSReC Dr. Pratama Dahlian Persadha; serta Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali I Putu Sundika, S.T., M.T. Diskusi dipandu moderator Dr. Agus Made Yoga Iswara.
Pada akhirnya, menjaga Bali di era digital bukan hanya pekerjaan pemerintah ataupun aparat kepolisian. Pelaku usaha, pengelola hotel dan vila, pekerja pariwisata, komunitas digital, hingga masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama.
Sebab, reputasi Bali hari ini tidak hanya dibangun melalui keindahan pantai, kekayaan budaya, dan keramahan masyarakatnya. Reputasi itu juga ditentukan oleh bagaimana Bali mampu melindungi masyarakat dan wisatawan dari ancaman kejahatan di dunia maya.
Bali harus tetap menjadi destinasi yang aman dan dipercaya. Bukan hanya ketika wisatawan menginjakkan kaki di Pulau Dewata, tetapi juga sejak pertama kali mereka mengenal Bali melalui layar digital.(JpBali).
