Bau Amis Proyek Finising Senderan Pura Puseh Melaya, Bendahara Panitia Pembangunan Blak-Blakan
JEMBRANA, jarrakposbali.com | Proyek finising senderan Pura Puseh Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Jembrana diduga bermasalah karena pengerjaannya tidak sesuai spek atau RAB yang telah ditentukan.
Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, proyek tersebut merupakan bantuan BKK dari Provinsi Bali atas pengajuan proposal pihak desa adat setempat senilai Rp 100 juta pada anggaran induk 2023.
Dalam pelaksanaannya, pengerjaan proyek yang sebenarnya swakelola, kemudian diborongkan kepada salah seorang warga lokal dengan nilai borongan Rp 90 juta.
Sayangnya dari keterangan sumber, pengerjaan proyek tersebut tidak sesuai spek atau RAB yang tertuang dalam proposal. Salah satunya tidak ada terpasang batu candi ketebalan 2CM.
Sementara dalam spek/RAB, seharusnya yang dipasang batu candi ketebalan 2CM, 3CM dan 5CM. Dalam pelaksanaannya hanya terpasang batu candi kètebalan 1CM (tidak ada dalam RAB), batu candi ketebalan 3CM dan ketebalan 5CM.
Dengan tidak terpasangnya batu candi dengan ketebalan 2CM tersebut diduga ada nilai kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp 27.950.000, dengan rincian harga satuan batu candi ketebalan 2CM sesuai RAB Rp 130.00 dikalikan 215 meter persegi sesuai RAB.
Terkait informasi tersebut, Bendahara Pembagunan Pura Puseh Melaya I Komang Suardika dikonfirmasi melalui telpon membenarkan pekerjaan finising senderan Pura Puseh Melaya tersebut tidak sesuai spek atau RAB yang tertuang dalam proposal.
“Itu memang tidak dipasang batu candi ketebalan 2CM, padahal dalam RAB ada. Saya sudah pernah mempertanyakan ini, bahkan sampai mengaku ke Inspektorat Kabupaten Jembrana, tapi tidak ada tanggapannya,” tegasnya.
Dia juga membenarkan proyek tersebut merupakan bantuan dari BKK Provinsi Bali pada tahun 2023, senilai Rp 100 juta. Pengerjaannya diborongkan kepada salah satu warga setempat dengan nilai borongan Rp 90 juta. Bahkan dia sendiri yang membayar borongan tersebut dengan disertai bukti kwitansi.
Saat ditanya, kenapa harga borongannya Rp 90 juta, padahal bantuan BKK Provinsi sebesar Rp 100 juta, Suardika menjelaskan, bantuan Rp 100 juta tersebut dipotong oleh salah satu staf DPR Provinsi yang mempasilitasi bantuan tersebut sebesar 10 persen.
“Karena dipotong sepuluh persen kan sisa dana masih sembilan puluh juta rupiah, ya hanya itu yang dijalankan. Untuk pemotongan 10 pesen, saya sendiri yang menyerahkan uangnya kepada staf dewan itu atas persetujuan dari panitia pembanguan,” pungkasnya.(ded)
