Cegah TPPO, Kanwil Kemenkumham Bali Siap Dukung Pembentukan Tim Operasi Intelijen KRESNA
Jbm.co.id-DENPASAR | Rapat Teknis Keimigrasian mengenai pembentukan Tim Operasi Intelijen Keimigrasian “KRESNA” diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali, Anggiat Napitupulu, dalam rangka pencegahan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) secara virtual pada Selasa, 4 Juli 2023.
Dalam kegiatan rapat tersebut, Kepala Kantor Wilayah turut didampingi Kepala Divisi Keimigrasian Barron Ichsan, Kepala Bidang Inteldakim Kanwil Bali, Kepala Bidang Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Kasi Wasdakim Kanim Kelas I TPI Denpasar dan Kasubsi Intelijen Keimigrasian Kanim Denpasar.
Koordinator Penyelidikan dan Operasi Intelijen, Komang Trisna Diatmika menyampaikan adanya kegiatan ini dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi yang mendukung sebagai langkah awal pembentukan Tim Operasi Intelijen Terpusat Keimigrasian atau KRESNA.
“Adapun kerjasama dan kolaborasi Direktorat Jenderal Imigrasi yang membutuhkan partisipasi dari Kantor Wilayah bersama UPT Imigrasi dalam memberikan informasi berupa bahan keterangan agar nantinya dapat menjadi rekomendasi ke pimpinan dalam mendapatkan penyelesaian masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di seluruh Indonesia,” terangnya.
Sementara itu, Kakanwil Anggiat Napitupulu menyatakan dukungan bagi Ditjen Imigrasi dengan memberikan data awal terkait tindak pidana TPPO di Bali.
“Selain itu, penyampaian apresiasi adanya kegiatan Rapat Teknis Keimigrasian dapat menjadi langkah strategis dan tindakan cepat tanggap menyelesaikan permasalahan TPPO,” jelasnya.
Anggiat mengungkap bahwa dengan adanya pembentukan tim operasi ini menunjukkan komitmen serius dari Kementerian Hukum dan HAM dalam melawan tindak pidana perdagangan orang.
“Tim ini akan melakukan kerjasama yang erat dengan berbagai pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum, untuk mengumpulkan intelijen, menganalisis data, dan melakukan tindakan penegakan hukum yang diperlukan untuk mencegah dan menghentikan praktik TPPO,” ungkapnya.
Diharapkan dengan kehadiran Tim Operasi Intelijen Keimigrasian atau KRESNA akan meningkatkan efektivitas langkah-langkah pencegahan dan penindakan terhadap TPPO.
“Apalagi Bali sebagai tujuan wisata populer di Indonesia sering menjadi target bagi pelaku perdagangan orang. Oleh karena itu, upaya ini sangat penting dalam melindungi masyarakat dan menjaga keamanan wilayah tersebut,” pungkasnya. (red).
