MANGUPURA, jarrakposbali.com – Arah pembangunan Kabupaten Badung tahun 2027 mulai menemukan pijakan. Di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III Kantor Sekretariat DPRD Badung, Rabu (11/11/2026), legislatif dan eksekutif menyatukan langkah melalui penandatanganan Nota Kesepakatan terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026-2027 tersebut menjadi momentum penting dalam menentukan kebijakan strategis daerah. Empat Raperda yang disepakati mencakup penyertaan modal daerah pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, penyertaan modal pada PT Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara, pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti memimpin jalannya rapat didampingi Wakil Ketua I Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II I Made Wijaya, dan Wakil Ketua III I Made Sunarta. Rapat turut dihadiri Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, direksi perusahaan daerah, serta unsur pemerintahan dan instansi terkait lainnya.
Di balik penandatanganan nota kesepakatan tersebut, terdapat proses pembahasan yang harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Terutama APBD 2027 yang menjadi instrumen utama dalam menggerakkan program pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.
Anom Gumanti menegaskan, pengambilan keputusan terhadap APBD 2027 telah dilaksanakan melalui tahapan pembahasan yang memperhatikan ketentuan hukum dan tata kelola keuangan daerah.
“Jadi, hasil pembahasan sampai pada tingkat memberikan persetujuan sekarang, kami sudah melaksanakan proses dan tahapan-tahapan dan sudah berjalan dengan baik, tentu memperhatikan dan mempertimbangkan dengan dasar hukum yang kami sampaikan tadi,” kata Anom Gumanti.
Ia menjelaskan, ketepatan waktu dalam penetapan APBD merupakan kewajiban yang harus dijalankan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurut Anom, persetujuan yang telah diberikan menjadi bagian penting agar APBD 2027 dapat diberlakukan mulai 1 Januari 2027, setelah melalui evaluasi Gubernur Bali.
“Harapan kami, mudah-mudahan setelah nanti per 1 Januari APBD 2027 ini sudah bisa diberlakukan, setelah mendapatkan evaluasi dari Gubernur Bali,” ujarnya.
Sementara itu, tiga Raperda lainnya akan menjalani proses fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bali. Tahapan tersebut menjadi bagian dari mekanisme pembentukan peraturan daerah agar produk hukum yang dihasilkan memiliki landasan yang kuat dan dapat diterapkan secara efektif.
Bagi Badung, kesepakatan empat Raperda ini memiliki arti penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Penyertaan modal pada perusahaan daerah diharapkan mendukung penguatan layanan dan kapasitas usaha, sementara pencabutan regulasi administrasi kependudukan menjadi bagian dari penyesuaian kebijakan daerah. APBD 2027 sendiri akan menjadi penentu bagaimana prioritas pembangunan diterjemahkan ke dalam program nyata.
Anom Gumanti menaruh harapan besar agar seluruh keputusan yang telah disepakati mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa manfaat pembangunan harus menjadi orientasi utama dari setiap kebijakan yang dirumuskan.
“Astungkara, mudah-mudahan dengan APBD 2027 ini tentu yang sangat kami inginkan adalah mampu memberikan asas manfaat bagi masyarakat Badung,” pungkasnya.
Penandatanganan Nota Kesepakatan ini sekaligus menandai babak lanjutan dalam proses penyusunan kebijakan daerah. Kini, perhatian tertuju pada tahapan evaluasi dan implementasi.
Sebab, pada akhirnya, keberhasilan APBD dan regulasi daerah akan diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menjaga pembangunan Badung tetap berjalan secara berkelanjutan.(JpBali).
