Haluan Pembangunan Bali 2025–2125 Resmi Dimulai

DENPASAR,jarrakposbali.com – Bali memilih berhenti sejenak untuk merapikan arah. Di tengah denyut pariwisata yang sering padat dan perubahan yang datang tanpa banyak tanda, ada satu keputusan penting yang diambil dengan kesadaran penuh. Bali meneguhkan kompas pembangunannya. Bukan sekadar lewat teks kebijakan, tetapi melalui laku budaya yang hidup. Niskala dan sakala berjalan beriringan.

Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025 sampai 2125 disahkan sebagai pegangan jangka panjang. Prosesi dimulai dari pasupati di Pura Penataran Agung Besakih, lalu dikukuhkan dalam bentuk peraturan daerah. Sejak awal, arah ini tidak diposisikan sebagai simbol. Ia dirancang untuk menuntun seluruh perencanaan pembangunan, dari RPJPD hingga RPJMD di seluruh kabupaten dan kota se Bali.

Kesadaran yang terasa kuat adalah bahwa pembangunan tidak hanya bicara target. Ia juga menyentuh etika hidup. Cara manusia memperlakukan alam, menjaga kebudayaan, dan menahan diri agar arah besar tidak berubah setiap kali musim berganti.

“Haluan ini bukan sekadar gagasan, tetapi sudah menjadi norma yang memberi arah, batas, dan kewajiban. Karena itu Bali memilih waktu pelaksanaan yang jelas, dimulai tahun 2025,” ujar I Wayan Koster saat peresmian di Gedung Ksirarnawa, Denpasar, Senin 22 Desember 2025.

Secara sakala, haluan ini telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023. Penetapannya dilakukan pada Jumat, 28 Juli 2023, Sukra Kliwon Sungsang. Penyebutan hari dan tanggal yang presisi memberi kesan bahwa arah ini dipilih dengan perhitungan, bukan sekadar prosedur administratif.

Haluan tersebut kemudian diturunkan menjadi dasar penyusunan RPJPD Semesta Berencana 2025 sampai 2045 serta RPJMD 2025 sampai 2029. Bahkan visi misi kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 disebut telah menjabarkan pelaksanaannya hingga 2030. Arah besar langsung masuk ke mesin perencanaan.

“Arah pembangunan Bali harus terpola dan konsisten. Dengan haluan ini, pembangunan tidak berjalan sporadis, tetapi mengikuti satu kompas yang sama,” kata Koster.

Pada fondasi nilai, Pancasila ditegaskan sebagai landasan idiil dan sumber dari segala sumber hukum. Nilai nasional ini dijahit dengan kearifan lokal Bali. Tujuannya dirumuskan sederhana namun padat makna. Mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia, niskala sakala, dalam bingkai NKRI.

Wejangan leluhur kembali dihidupkan. Naskah haluan mengutip Bhisama Lontar Batur Kelawasan tentang gunung dan laut sebagai poros kesucian. Pesan ini kemudian diformulasikan menjadi Sad Kerthi, enam upaya pemuliaan sumber kehidupan. Dalam praktik kebijakan, Sad Kerthi berfungsi sebagai peta etik, sekaligus tolok ukur apakah sebuah program masih setia pada roh pembangunan Bali.

“Pembangunan Bali tidak boleh tercerabut dari akar nilainya. Ia harus seirama dengan alam dan kebudayaan,” tutur Koster.

Arah 100 tahun Bali Era Baru ditempatkan sebagai implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana. Prinsip Trisakti Bung Karno ikut menjadi rujukan. Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam praktik, prinsip ini hadir lewat keputusan sehari hari. Cara menata ruang, mengelola pariwisata, hingga menjaga subak agar tetap hidup.

Kerangka ini membawa Bali menuju tatanan kehidupan yang dicita citakan. Bali yang kawista, suci dan menyucikan. Bali yang tata titi, tentram dan sejahtera. Bali yang gemah ripah loh jinawi. Di atas semuanya, Bali Padma Bhuwana, sebagai mental kolektif yang mendunia dan memberi inspirasi.

“Tanpa keseimbangan alam, manusia, dan kebudayaan, setiap kemajuan akan selalu menyisakan beban bagi generasi berikutnya,” imbuhnya.

Pada level implementasi, haluan ini diterjemahkan ke langkah konkret. Perlindungan gunung, laut, dan kawasan konservasi. Pengendalian abrasi, pembatasan pengambilan air tanah, mitigasi bencana, hingga larangan pembangunan pariwisata yang melanggar sempadan. Di sektor kehutanan dan pertanian, penekanan diberikan pada pelarangan perambahan, reboisasi, serta pengendalian alih fungsi lahan.

Isu iklim direspons melalui energi bersih, kendaraan listrik, pembatasan plastik sekali pakai, dan pengelolaan sampah berbasis sumber. Langkah langkah ini menyentuh kebiasaan sehari hari. Di situlah ujian keseriusan sebuah haluan diuji.

“Haluan ini memastikan kesejahteraan dibangun dari kebutuhan paling dekat dengan hidup krama Bali,” kata Koster.

Pada sisi manusia, perhatian diberikan pada udara bersih, air, pangan, sandang, dan papan. Pendidikan diarahkan pada kualitas dan karakter berbasis nilai adat dan budaya. Kesehatan dan jaminan sosial diposisikan sebagai kebutuhan dasar yang harus terjangkau. Pengetahuan dan teknologi diarahkan agar menyentuh produksi dan daya saing, bukan berhenti di ruang akademik.

Ekonomi Bali diarahkan menuju Ekonomi Kerthi Bali yang hijau, berbasis sumber daya lokal, dan bernilai tambah. Pariwisata ditempatkan sebagai hilir kebudayaan, ditata agar berkualitas dan bermartabat. Sementara kebudayaan sendiri diposisikan sebagai hulu pembangunan. Desa adat, subak, lontar, aksara, bahasa, dan arsitektur tradisional dijaga agar tetap hidup dalam keseharian.

“Pembangunan Bali harus berangkat dari kebudayaannya sendiri, karena di sanalah nilai dan kekuatan ekonomi tumbuh,” ujarnya.

Di bagian akhir, haluan pembangunan ini terasa seperti doa yang sekaligus menjadi etika bersama. Ajakan untuk menyingkirkan egoisme dan menggantinya dengan semangat gilik saguluk salunglung sabayantaka. Semua bergerak bersama.

Dengan kompas yang telah diteguhkan secara niskala dan sakala, Haluan Pembangunan Bali Era Baru 2025 sampai 2125 menandai pilihan Bali untuk berjalan dengan kesadaran. Tidak tergesa, namun pasti. Menjaga alam, memuliakan manusia, dan menghidupkan kebudayaan dalam satu tarikan napas panjang. Sebuah arah yang disiapkan bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk generasi yang belum lahir, agar kelak masih menemukan Bali yang utuh dan bermartabat.(JpBali).