ASITA Bali Soroti Pungutan Wisatawan Asing

DENPASAR, jarrakposbali.com – Di tengah arus wisatawan yang terus berdatangan ke Bali, satu kebijakan ikut berjalan dalam diam namun membawa dampak luas. Pungutan Wisatawan Asing atau PWA menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara kunjungan dan pelestarian.

Dalam sebuah forum yang berlangsung cukup hangat, ASITA Bali mencoba membaca kembali arah kebijakan ini, sekaligus menyuarakan hal-hal yang sering kali luput dari perhatian publik.

Pertemuan antara ASITA Bali dan Anggota DPD RI Bali menjadi ruang refleksi bersama. Tidak sekadar membahas angka ratusan miliar rupiah, tetapi juga bagaimana sistem ini berjalan di lapangan. Ada banyak detail kecil yang ternyata menentukan kepercayaan pelaku usaha dan wisatawan.

“ASITA dalam MoU hanya bertugas melakukan sosialisasi kepada anggota. Kami mendukung PWA karena tujuannya untuk budaya dan alam Bali,” ujar I Putu Winastra pada Kamis (16/4).

Dalam praktiknya, peran ASITA terasa lebih sebagai penghubung. Mereka tidak berada di titik pengambilan keputusan, tetapi cukup dekat dengan dinamika wisatawan. Hal ini membuat mereka melihat langsung bagaimana sistem pembayaran dijalankan.

“Kami tidak melakukan pemungutan cash. Dari awal kami menolak jika harus memungut langsung, karena akan menjadi pendapatan perusahaan dan berdampak pada aspek pajak,” jelasnya.

Pendekatan digital melalui QR code menjadi pilihan yang dirasa lebih aman dan transparan. Di banyak kasus, wisatawan juga cenderung lebih nyaman dengan sistem yang jelas sejak awal. Namun, di sisi lain, ada ruang yang masih terasa belum lengkap.

“Jadi kami hanya memfasilitasi QR code agar wisatawan membayar langsung,” tegas Winastra.

Seiring waktu, muncul pertanyaan yang cukup wajar dari pelaku usaha. Mereka ikut bergerak di lapangan, tetapi belum melihat adanya skema penghargaan atas kontribusi tersebut. Dalam industri pariwisata, hal seperti ini sering kali menjadi perhatian karena menyangkut keberlanjutan peran masing-masing pihak.

“Kalau memang ada imbal jasa yang diberikan alangkah baiknya, karena kami berada di garda terdepan dalam mendatangkan wisatawan,” ungkapnya.

Selain itu, arah pengembangan sistem juga mulai dibicarakan. Banyak yang melihat bahwa titik masuk wisatawan menjadi kunci. Jika prosesnya sederhana sejak awal, maka perjalanan wisata bisa terasa lebih nyaman.

“Ke depan saya setuju kalau PWA ini selesai di airport sebagai pintu masuk,” jelasnya.

Yang menarik, pembahasan tidak berhenti pada pungutan saja. Ada ide yang muncul dari pengalaman sehari-hari di lapangan. Sebuah pendekatan yang lebih terintegrasi, yang mungkin bisa memberi pengalaman berbeda bagi wisatawan sekaligus mempermudah pengelolaan.

“Kami memberikan solusi ticket pass per kabupaten, sehingga wisatawan tidak perlu lagi membayar berulang di setiap destinasi,” kata Winastra.

Pada akhirnya, diskusi ini menunjukkan bahwa kebijakan pariwisata tidak hanya soal regulasi, tetapi juga soal pengalaman. Di banyak kasus, hal-hal teknis justru menjadi penentu bagaimana sebuah destinasi dikenang. Bali, dengan segala daya tariknya, sedang berada di titik di mana pengelolaan yang rapi bisa memperpanjang cerita wisatawan, bukan sekadar kunjungan singkat, tetapi pengalaman yang ingin diulang kembali.(JpBali).