BADUNG, jarrakposbali.com – Di balik angka triliunan rupiah dalam laporan keuangan daerah, tersimpan harapan masyarakat agar setiap rupiah benar benar hadir dalam bentuk jalan yang lebih baik, pelayanan publik yang semakin mudah, lahan pertanian yang tetap produktif, hingga pembangunan yang terasa manfaatnya. Semangat itulah yang mewarnai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung saat seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, rapat berlangsung dinamis. Meski seluruh fraksi pada prinsipnya menerima pembahasan Raperda untuk dilanjutkan, berbagai catatan strategis turut disampaikan sebagai bahan evaluasi pembangunan daerah ke depan.
Sorotan pertama datang dari Fraksi PDI Perjuangan. Melalui juru bicaranya, Yayuk Agustin Lessy, fraksi ini menerima Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 untuk diproses lebih lanjut hingga penetapan setelah evaluasi Gubernur Bali. Namun, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SILPA yang mencapai sekitar Rp1,19 triliun.
“Postur APBD yang terukur akan mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat banyak. Sehingga anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan termasuk juga dengan anggaran belanja dan realisasinya bisa dimaksimalkan,” ujar Yayuk Agustin Lessy.
Pandangan berikutnya disampaikan Fraksi Partai Golkar. Selain menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, Fraksi Golkar juga memberi perhatian terhadap rendahnya realisasi belanja daerah. Dari total anggaran yang tersedia, realisasi belanja baru mencapai sekitar 64,5 persen. Sementara belanja modal hanya terealisasi 47,19 persen. Kondisi tersebut dinilai masih menyisakan ruang besar untuk meningkatkan efektivitas pembangunan.
“Hal tersebut mencerminkan bahwa alokasi dan penyerapan anggaran belum mampu menghasilkan output pembangunan yang optimal sesuai prinsip value for money,” tegas juru bicara Fraksi Golkar, I Made Suparta.
Sementara itu, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Badung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Meski demikian, penghargaan tersebut dinilai belum cukup apabila belum diikuti peningkatan kualitas pelayanan dan optimalisasi pendapatan daerah.
Fraksi Gerindra mencatat realisasi PAD masih berada pada angka 79,20 persen dari target yang ditetapkan. Menurut mereka, potensi pendapatan masih dapat ditingkatkan melalui pembaruan data wajib pajak, khususnya pada sektor hotel, restoran, dan kafe yang menjadi tulang punggung ekonomi Badung.
“Masih terdapat target pendapatan yang belum tercapai sebesar 21,80 persen. Kondisi ini perlu dioptimalkan melalui pemutakhiran dan validasi data NPWPD pada sektor Horeka beserta turunannya,” ujar Ida Bagus Gede Putra Manubawa saat membacakan pandangan umum Fraksi Gerindra.
Rapat paripurna hari itu tidak sekadar menjadi agenda penyampaian pandangan politik. Setiap catatan yang disampaikan fraksi menggambarkan harapan agar APBD tidak berhenti sebagai dokumen administrasi, melainkan menjadi instrumen yang mampu menghadirkan pembangunan yang terukur, tepat sasaran, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Badung.
Evaluasi terhadap besarnya SILPA, percepatan serapan belanja, penguatan sektor pertanian, hingga optimalisasi pendapatan daerah menjadi pesan penting yang mengiringi pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025. Pada akhirnya, kualitas pengelolaan keuangan daerah akan selalu diukur dari seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat, bukan semata dari besarnya angka yang tercatat dalam laporan keuangan.(JpBali).
