
DENPASAR, jarrakposbali.com – Akses keuangan tidak boleh berhenti sebatas kemudahan masyarakat mendapatkan pinjaman atau layanan perbankan. Lebih dari itu, akses keuangan harus menjadi jalan untuk membuka peluang usaha, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pesan itulah yang ditegaskan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Bali Tahun 2026 di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (16/11/2026).
Di tengah dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, Giri Prasta mengingatkan bahwa keberhasilan program TPAKD tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan maupun angka penyaluran pembiayaan. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana program tersebut mampu mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.
Menurutnya, perluasan akses keuangan harus menjadi instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, industri jasa keuangan, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan harus semakin diperkuat.
Pembiayaan Harus Menyentuh Sektor Produktif
Giri Prasta menilai Bali memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Mulai dari UMKM, pertanian, perikanan, industri kerajinan, perdagangan hingga pariwisata. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan, pendampingan, dan akses pasar agar mampu berkembang secara optimal.
Ia menegaskan, masyarakat tidak hanya membutuhkan akses permodalan, tetapi juga kepastian bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan dan mampu meningkatkan produktivitas usaha.
“Tujuan kita adalah bagaimana menyinergikan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, mulai dari UMKM, pertanian, nelayan, pariwisata, dan sektor lainnya. Ini harus dievaluasi secara matang agar benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain pembiayaan, peningkatan literasi keuangan juga menjadi perhatian penting. Masyarakat harus memiliki pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, risiko pembiayaan, hingga perlindungan konsumen agar tidak terjebak dalam praktik keuangan yang merugikan.
Empat Arahan Strategis untuk TPAKD
Untuk memastikan program berjalan lebih efektif, Giri Prasta menyampaikan empat arahan strategis.
Pertama, seluruh TPAKD diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tahun 2026. Evaluasi harus melihat capaian, manfaat, serta dampak langsung yang dirasakan masyarakat.
Kedua, memperkuat koordinasi antara TPAKD tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Program yang berhasil di suatu daerah diharapkan dapat menjadi contoh dan direplikasi dengan menyesuaikan potensi masing-masing wilayah.
Ketiga, memperluas pembiayaan produktif yang tepat sasaran bagi UMKM, petani, nelayan, pelaku kerajinan, dan kelompok usaha lainnya. Pembiayaan harus dibarengi pendampingan, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi pemasaran.
Keempat, menyusun program kerja TPAKD tahun 2027 yang lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada hasil. Setiap program harus memiliki sasaran, indikator keberhasilan, penanggung jawab, serta mekanisme evaluasi yang jelas.
Dengan demikian, TPAKD tidak hanya hadir dalam agenda koordinasi, tetapi benar-benar menjadi penggerak akses keuangan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ekonomi Bali Tumbuh 5,82 Persen
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman memaparkan bahwa perekonomian Bali menunjukkan kinerja positif pada triwulan III tahun 2026 dengan pertumbuhan mencapai 5,82 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Angka tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen.
Kinerja positif tersebut turut didukung sektor jasa keuangan yang terus menjalankan fungsi intermediasi dalam mendukung aktivitas ekonomi.
Hingga September 2026, aset perbankan berdasarkan lokasi bank di Bali mencapai Rp247,46 triliun atau tumbuh 4,84 persen. Penyaluran kredit mencapai Rp126,90 triliun atau meningkat 7,78 persen, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp217,02 triliun atau tumbuh 4,21 persen. Rasio kredit bermasalah atau NPL berada pada level 2,34 persen.
Dari sisi literasi dan inklusi keuangan, Bali juga mencatatkan capaian membanggakan.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2026, tingkat literasi keuangan masyarakat Bali mencapai 78,77 persen, melampaui angka nasional sebesar 69,57 persen.
Sementara tingkat inklusi keuangan mencapai 96,24 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 93,53 persen. Capaian tersebut menempatkan Bali pada peringkat ketiga nasional untuk literasi keuangan dan enam besar nasional untuk inklusi keuangan.
Apresiasi untuk Daerah Berprestasi
Dalam Rakorda tersebut, OJK Provinsi Bali juga memberikan penghargaan kepada TPAKD atas capaian kinerja, inovasi, dan komitmen dalam memperluas akses keuangan.
TPAKD Provinsi Bali meraih penghargaan kategori Program Literasi Keuangan Terbaik. TPAKD Kota Denpasar memperoleh penghargaan kategori Program Implementasi KEJAR Terbaik, sedangkan TPAKD Kabupaten Badung meraih penghargaan kategori Program Dukungan UMKM Terbaik.
Penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh TPAKD untuk terus meningkatkan kualitas program dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Bukan Sekadar Angka, tetapi Kesejahteraan
Pada akhirnya, keberhasilan TPAKD tidak semata-mata ditentukan oleh tingginya angka inklusi keuangan, besarnya aset perbankan, maupun banyaknya program pembiayaan yang disalurkan.
Lebih penting dari itu, seberapa banyak pelaku UMKM yang mampu mengembangkan usahanya, petani yang memperoleh akses modal, nelayan yang semakin produktif, serta masyarakat yang semakin mandiri secara ekonomi.
Inilah tantangan sekaligus pekerjaan besar TPAKD Bali ke depan.
Giri Prasta berharap seluruh program yang dirancang untuk tahun 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak terjebak pada kegiatan seremonial.
Sebab, akses keuangan yang ideal bukan hanya membuka pintu bagi masyarakat untuk memperoleh modal, melainkan juga membuka jalan menuju kesempatan ekonomi yang lebih luas dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat Bali.(JpBali).



