BADUNG, jarrakposbali.com – Di balik angka belasan triliun rupiah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027, tersimpan tanggung jawab besar untuk memastikan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Pesan itulah yang mengemuka dalam Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung yang disampaikan I Gede Suraharja, SH, dalam Rapat Paripurna DPRD Badung, Kamis (5/11/2026).
Fraksi Golkar menegaskan, APBD tidak boleh berhenti sebagai deretan angka pendapatan dan belanja. Setiap rupiah yang direncanakan harus memiliki arah, memberikan manfaat nyata, serta mencerminkan keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat Badung.
Dengan nada konstruktif namun penuh penekanan, Golkar mengingatkan bahwa kehormatan sebuah kebijakan terletak pada manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Pandangan tersebut menjadi landasan Fraksi Golkar dalam mencermati empat rancangan peraturan daerah yang diajukan Pemerintah Kabupaten Badung, mulai dari RAPBD 2027, penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, penyertaan modal pada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara, hingga pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Golkar juga menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun Mangupura ke-17. Momentum tersebut diharapkan semakin memperkokoh Mangupura sebagai pusat pemerintahan yang melayani, pembangunan yang berkeadilan, serta kemajuan Badung yang tetap berakar pada nilai-nilai luhur budaya Bali.
APBD Rp13,37 Triliun, Golkar Minta Perhitungan Fiskal Tetap Realistis
Sorotan utama Fraksi Golkar tertuju pada RAPBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027 yang memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp11,634 triliun dan belanja daerah mencapai Rp13,379 triliun.
Target pendapatan daerah tersebut meningkat 10,76 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan mencapai Rp10,904 triliun, dengan kontribusi sekitar 93,73 persen terhadap total pendapatan daerah.
Besarnya kontribusi PAD menunjukkan kapasitas fiskal Badung yang kuat. Namun, Golkar menilai tingginya ketergantungan terhadap pendapatan daerah sendiri harus diiringi dengan perhitungan yang cermat, terutama dalam menghadapi dinamika sektor pariwisata dan perkembangan usaha pendukungnya.
Fraksi Golkar juga mencermati peningkatan belanja operasi sebesar 11,91 persen, sementara belanja modal mengalami penurunan sekitar 10,85 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius. Golkar mendorong agar pengendalian belanja operasi dilakukan secara terukur, dengan memastikan setiap pengeluaran memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.
Di sisi lain, belanja modal perlu diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang produktif, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, serta memberikan manfaat jangka panjang.
Persoalan pembiayaan defisit juga menjadi catatan penting. Dalam RAPBD 2027, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp2,614 triliun, termasuk penerimaan utang daerah sebesar Rp2,079 triliun.
Fraksi Golkar memberikan perhatian khusus terhadap rencana pembiayaan utang baru sebesar Rp1,673 triliun yang dimohonkan untuk tidak ditampung pada tahap pengambilan keputusan kesepakatan RAPBD 2027.
Golkar menekankan perlunya penyesuaian postur anggaran secara menyeluruh agar perubahan rencana pembiayaan tetap menjaga keseimbangan fiskal daerah.
Setelah mencermati keseluruhan postur RAPBD 2027, Fraksi Partai Golkar menyatakan dapat menyetujui rancangan tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan penyelarasan dari Provinsi Bali, dengan sejumlah catatan strategis terkait realisme target pendapatan, pengendalian belanja operasi, serta penutupan defisit melalui sumber pembiayaan yang sah dan berkelanjutan.
Penyertaan Modal Rp150 Miliar, Pelayanan Air Bersih Harus Terukur
Dalam pembahasan penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Fraksi Golkar menegaskan bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus faktor penting bagi kesehatan, kegiatan ekonomi, dan keberlanjutan pariwisata Badung.
Rencana penyertaan modal sebesar Rp150 miliar secara bertahap pada 2027 hingga 2029 dinilai perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan yang dapat diukur secara nyata.
Golkar mendorong agar investasi tersebut memberikan dampak terhadap perluasan jaringan pelayanan, peningkatan jumlah pelanggan, pengurangan gangguan distribusi, serta terjaganya kualitas dan keterjangkauan tarif air.
Khusus kawasan Kuta Selatan, persoalan kebutuhan air bersih dinilai membutuhkan perhatian lebih serius. Pertumbuhan permukiman dan usaha pariwisata, keterbatasan sumber air baku, kondisi topografi, serta keandalan jaringan distribusi harus menjadi bagian dari perencanaan.
Fraksi Golkar juga mendorong kajian terhadap teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) sebagai alternatif penyediaan air baku tambahan, terutama untuk menjawab kebutuhan kawasan yang menghadapi keterbatasan pasokan konvensional.
Atas dasar pertimbangan tersebut, Fraksi Golkar menyatakan persetujuannya terhadap Raperda Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama.
Penjaminan Kredit Bali Mandara, UMKM Harus Menjadi Penerima Manfaat
Fraksi Golkar turut memberikan perhatian terhadap rencana penyertaan modal daerah pada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara.
Dengan rencana akumulasi penyertaan modal mencapai Rp150 miliar hingga tahun 2030, Golkar menekankan pentingnya kajian kelayakan investasi yang komprehensif, termasuk kondisi keuangan perusahaan, tingkat klaim penjaminan, kualitas portofolio, kebutuhan modal, serta proyeksi imbal hasil.
Lebih jauh, Golkar menggarisbawahi bahwa tujuan strategis penyertaan modal harus diarahkan pada perluasan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dan koperasi yang memiliki usaha layak, tetapi menghadapi keterbatasan agunan.
Pemerintah Kabupaten Badung didorong untuk menetapkan target yang jelas dan terukur, mulai dari jumlah UMKM yang memperoleh penjaminan hingga nilai kredit yang dijamin.
Fraksi Golkar juga meminta agar aspek pengawasan, hak suara, hak atas dividen, akses informasi, dan keterwakilan pemerintah daerah dalam tata kelola perusahaan diperhatikan seiring meningkatnya porsi kepemilikan modal.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi Golkar menyatakan dapat menyetujui Raperda Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara.
Harmonisasi Regulasi, Pelayanan Adminduk Harus Tetap Berjalan
Terkait pencabutan Perda Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Fraksi Golkar memandang langkah tersebut sebagai bagian dari upaya harmonisasi regulasi daerah agar selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional.
Namun, Golkar mengingatkan agar pencabutan regulasi tidak menimbulkan kekosongan hukum maupun mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pelayanan penerbitan KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen kependudukan lainnya harus tetap berjalan dengan prinsip mudah, cepat, transparan, dan tanpa diskriminasi.
Penguatan tata kelola administrasi kependudukan menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang berkualitas.
Golkar Soroti Water Taxi, Kemacetan Kuta Utara hingga Kabel Utilitas
Di luar empat Raperda yang dibahas, Fraksi Partai Golkar menyampaikan sejumlah usulan strategis yang menyentuh persoalan riil pembangunan dan pelayanan masyarakat Badung.
Salah satu sorotan tajam diarahkan pada rencana pengoperasian water taxi di kawasan Pantai Batu Bolong, Berawa, dan Canggu. Golkar meminta agar rencana tersebut ditinjau kembali secara mendalam, mengingat Pantai Batu Bolong telah dikenal luas sebagai destinasi selancar dunia.
Menurut Golkar, pengembangan transportasi laut perlu mempertimbangkan karakteristik kawasan, keselamatan, keberlanjutan lingkungan, serta perlindungan aset pariwisata yang telah memiliki reputasi internasional.
Fraksi Golkar juga mendesak kelanjutan program trotoarisasi di Jalan Raya Padonan, Kecamatan Kuta Utara, yang hingga kini baru mencapai Banjar Kulibul Kangin, Desa Tibubeneng.
Pembangunan trotoar dinilai penting untuk memberikan ruang aman bagi pejalan kaki sekaligus meningkatkan kualitas tata kawasan.
Di bidang kesehatan, Golkar mendorong percepatan kerja sama pelayanan BPJS Kesehatan pada Rumah Sakit Giri Asih di Kecamatan Abiansemal dan Rumah Sakit Suwiti di Kecamatan Petang. Langkah ini diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang merata.
Persoalan kabel utilitas yang masih semrawut dan melintang di sepanjang ruas jalan juga menjadi perhatian Fraksi Golkar. Penataan jaringan kabel, termasuk melalui metode penanaman di bawah tanah, dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang tertib, indah, aman, dan mendukung kegiatan adat, budaya, serta keagamaan masyarakat Bali.
Sementara itu, kompleksitas kemacetan di kawasan Kuta Utara mendorong Golkar untuk meminta adanya perencanaan transportasi yang terintegrasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Kabupaten Badung.
Pengembangan water taxi, transportasi massal berbasis rel atau commuter line, serta pembangunan tunnel atau terowongan bawah tanah dinilai sebagai gagasan yang patut dikaji berdasarkan kelayakan teknis, ekonomi, dan lingkungan.
Golkar menegaskan bahwa seluruh rencana tersebut harus disusun dalam satu sistem transportasi yang saling terhubung, efektif, efisien, dan berkelanjutan.
UKS Sekolah Perlu Didukung Tenaga Kesehatan
Catatan strategis lainnya menyasar sektor pendidikan dan kesehatan anak. Fraksi Golkar meminta Pemerintah Kabupaten Badung memberikan perhatian terhadap fasilitas Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang telah tersedia di berbagai sekolah, tetapi belum sepenuhnya didukung tenaga kesehatan yang memadai.
Golkar mendorong agar UKS dapat difungsikan secara optimal sebagai pusat pelayanan kesehatan dasar, pertolongan pertama, edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, serta deteksi dini gangguan kesehatan peserta didik.
Ketersediaan fasilitas UKS harus disertai dukungan tenaga, sistem pelayanan, dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan setempat sehingga lingkungan pendidikan benar-benar menjadi ruang yang sehat, aman, dan nyaman bagi anak-anak.
Golkar Tegaskan Komitmen Pembangunan Badung
Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar yang disampaikan I Gede Suraharja, SH, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung, Kamis (5/11/2026), menjadi penegasan bahwa pembangunan daerah membutuhkan perencanaan fiskal yang cermat, investasi yang terukur, regulasi yang harmonis, serta pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Berbagai catatan yang disampaikan Fraksi Golkar mencerminkan perhatian terhadap persoalan mendasar masyarakat, mulai dari air bersih, akses kesehatan, kemacetan, infrastruktur pejalan kaki, penataan utilitas, hingga kesehatan peserta didik.
Pada akhirnya, arah pembangunan Badung diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kualitas pelayanan, pelestarian budaya, dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Partai Golkar menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara konstruktif, demi mewujudkan Kabupaten Badung yang semakin maju, berkeadilan, berdaya saing, dan berkelanjutan.(JpBali).
