DENPASAR, jarrakposbali.com – Rumah layak huni menjadi salah satu fondasi penting bagi kesejahteraan keluarga. Di tengah kebutuhan hunian yang terus menjadi perhatian, percepatan Program 3 Juta Rumah di Bali membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan agar kebijakan yang dirancang dapat menjangkau masyarakat secara nyata.
Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah di Provinsi Bali yang dipimpin langsung Gubernur Bali, I Wayan Koster, di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jumat (9/10/2026). Kehadiran pimpinan legislatif Badung ini menjadi bagian dari dukungan terhadap langkah pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Rapat koordinasi tersebut digelar sebagai tindak lanjut upaya percepatan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak. Pembahasan ini menjadi penting karena pelaksanaan program perumahan membutuhkan kesiapan tata kelola, pengendalian risiko, serta sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia hadir sebagai narasumber. Pemaparan yang disampaikan diharapkan memberikan pemahaman mengenai mekanisme tata kelola, langkah mitigasi risiko, serta strategi untuk mendukung pelaksanaan program secara terarah dan akuntabel.
Bagi Kabupaten Badung, dukungan terhadap program perumahan memiliki arti penting dalam agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan program yang efektif memerlukan koordinasi kebijakan, kesiapan pemerintah daerah, serta perhatian terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan hunian terjangkau.
Kehadiran Anom Gumanti dalam forum tersebut juga mencerminkan peran DPRD dalam mendukung arah kebijakan pembangunan. Sinergi antara lembaga legislatif dan pemerintah daerah diperlukan agar berbagai program strategis dapat dikawal sesuai kewenangan, kebutuhan masyarakat, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah perlu diwujudkan melalui koordinasi yang konsisten, tata kelola yang akuntabel, serta pelaksanaan program yang memperhatikan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, upaya penyediaan hunian layak diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi keluarga yang membutuhkan.
Pada akhirnya, keberhasilan Program 3 Juta Rumah akan ditentukan oleh pelaksanaan yang terukur dan kemampuan pemerintah menerjemahkan kebijakan menjadi akses hunian yang benar-benar dirasakan masyarakat. Koordinasi di tingkat provinsi menjadi salah satu langkah untuk menyelaraskan peran pemerintah pusat dan kabupaten/kota.
Dukungan Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, dalam rapat koordinasi tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai unsur pemerintahan dalam agenda penyediaan rumah layak huni. Harapannya, sinergi yang terbangun dapat memperkuat pelaksanaan program perumahan di Bali sekaligus membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau.(JpBali).
