DENPASAR, jarrakposbali.com – Di tengah arus modernisasi dan derasnya pengaruh global, Bali tetap berdiri dengan kekuatan budayanya. Di balik setiap upacara yang khusyuk dan harmoni kehidupan masyarakatnya, ada peran para sulinggih yang menjaga keseimbangan sekala dan niskala. Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban moral dan struktural untuk memfasilitasi kebutuhan para sulinggih sebagai garda spiritual yang merawat ajegnya Bali.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri perayaan HUT ke-4 Sabha Kertha Hindu Dharma Nusantara (SKHDN) Pusat di Denpasar. Minggu 22 Februari 2206. Dalam suasana penuh kekhidmatan, Koster mengingatkan bahwa Bali yang secara geografis kecil dan tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, justru hidup dan tumbuh dari kebudayaan yang dijalankan dalam keseharian masyarakatnya.
Budaya bukan sekadar identitas, tetapi telah menjadi sistem kehidupan. Mulai dari saiban dan canang yang sederhana hingga upacara besar seperti Eka Dasa Rudra, seluruhnya menjadi kekuatan spiritual sekaligus daya tarik dunia.
“Bali dibedakan oleh kebudayaannya. Jangan sampai kita kehilangan jati diri karena mengimpor budaya asing yang justru mematikan budaya lokal. Kekuatan Bali ada pada adat, tradisi, dan nilai-nilai spiritualnya,” tegas Koster.
Menurutnya, kebudayaan yang dijalankan secara konsisten itulah yang menjadikan Bali memiliki magnet pariwisata yang kuat. Karena itu, melalui visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, keseimbangan sekala dan niskala harus terus dijaga secara berkelanjutan oleh seluruh krama Bali.
Dalam konteks niskala, peran sulinggih menjadi sangat sentral. Mereka bukan hanya pemimpin ritual, tetapi juga penjaga dresta dan tatanan spiritual yang memastikan keharmonisan pulau ini tetap terpelihara.
“Para sulinggih adalah penjaga Bali secara niskala. Pemerintah sebagai guru wisesa wajib memberikan perlindungan dan perhatian agar mereka dapat menjalankan swadharma dengan baik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar dresta Bali tetap dijaga tanpa mengalami distorsi berlebihan di tengah perkembangan zaman. Keberadaan desa adat dinilai menjadi benteng utama dalam menjaga praktik budaya dan ritual tetap berjalan tertib dan berkelanjutan.
Dari sinilah lahir optimisme bahwa pembangunan Bali tidak boleh tercerabut dari akar budayanya. Ekonomi, pariwisata, hingga tata kehidupan sosial harus bertumpu pada nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun.
“Kalau budayanya kuat, Bali akan tetap ajeg, damai, dan mampu menghadapi berbagai ancaman, baik dari luar maupun dari dalam,” tambahnya.
Sementara itu, Manggala Uttama SKHDN Pusat, Ida Shri Bhagawan Putra Natha Nawa Wangsa Pemayun, menegaskan komitmen para sulinggih se-Bali untuk tetap konsisten menjaga keseimbangan sekala dan niskala melalui pelaksanaan swadharma.
“Keseimbangan sekala dan niskala akan melahirkan kedamaian dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Ini sejalan dengan program pemerintah dalam menjaga Bali,” ungkapnya.
Di tengah perubahan zaman yang bergerak cepat, Bali kembali diingatkan pada fondasi utamanya: budaya dan spiritualitas. Ketika sulinggih dijaga, dresta ditegakkan, dan desa adat diperkuat, maka Bali bukan hanya bertahan tetapi juga terus bersinar sebagai pulau yang hidup dari harmoni tradisi dan masa depan.(JpBali).
