SINGARAJA,JARRAKPOSBALI.COM – Setelah mendapat tambahan ilmu dari Kemendagri tentang refocusing anggaran untuk penanganan virus corona (COVID-19), Komisi III DPRD Buleleng, Bali, Rabu (13/5/2020) langsung melakuan sidak BLT di tiga desa di Kecamatan Sawan.
Tiga desa yang menjadi sasaran sidak BLT para wakil rakyat itu meliputi Desa Bebetin, Desa Sekumpul dan Desa Lemukih. Mereka diterima oleh masing-masing perbekel.
Rombongan Komisi III itu terdiri atas Luh Marleni (Ketua Komisi III DPRD Buleleng) dan bersama anggota Komisi III I Nyoman Meliun. Kebetulan kedua anggota dewan itu berasal dari Dapil Kecamatan Sawan.
Luh Marleni berdalih, aksi sidak itu sebagai tindaklanjut arahan Kemendagri tentang refocusing anggaran untuk penanganan covid, dan sesuai amanat Salus Populi Supreme Lex (Hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat).
Kata Luh Marleni, berdasarkan data yang diperoleh dari masing-masing perbekel disebutkan bahwa Desa Bebetin memiliki Dana Desa Sebesar Rp 1,1 miliar lebih, 30% digunakan untuk pemberian bantuan BLT kepada masyarakatnya yang belum tercover untuk bantuan dari pusat sebesar Rp 600 ribu per KK / bulan selama 3 bulan. “Sebanyak 183 KK yang menerima dana BLT dari desa,” papar srikandi Fraksi Gerindra itu.
Kemudian untuk Desa Sekumpul, dijelaskan oleh Perbekel Made Suarta bahwa Dana Desa sebesar Rp 900 juta lebih, dianggarkan 25% yaitu Rp 282 juta untuk 215 KK yang total berjumlah Rp 387 juta. “Sedangkan untuk kekurangan Rp 105 juta akan melakukan kolaborasi antara dana desa, BKK desa Pakraman, dana dari Badan Usaha Milik Desa, dan Dana Sosial dari LPD,” jelasnya.
Perbekel Desa Sekumpul juga menyampaikan bahwa di Desa Sekumpul sendiri juga ada program PKT (padat Karya Tunai) yang dianggarkan sebesar Rp 150 juta. Itu akan diberikan kepada masayarakat desa yang kehilangan mata pencaharian akibat COVID-19 dengan cara diajak bekerja oleh desa dengan upah sebesar RP 15.000/jam per orang.
Bagaimana dengan Lemukih? Perbekel Desa Lemukih Drs. I Nyoman Singgih menjelaskan Dana Desa berjumlah Rp 966 Juta. 30%nya dianggarkan untuk 161 KK penerima BLT yaitu sekitar Rp 289 juta, yang dibagi menjadi Rp 96 juta lebih perbulannya selama 3 bulan.
Ketua Komisi III Luh Marleni menyampaikan bahwa dana desa yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat desa harus tepat sasaran, sehingga tidak ada lagi kericuhan yang akan ditimbulkan karena kurang tepatnya sasaran saat pemberian bantuan.
“Jadi kita lakukan kunjungan ini dalam rangka menindaklanjuti arahan dari kemendagri kemarin tepatnya, diadakan webminar yang diadakan secara teleconference, ya harapan saya agar dana desa itu digunakan sebenar-benarnya, bantuan-bantuannya juga harus tepat sasaran,” ujarnya
Politisi berparas ayu dan juga instruktur senam ini juga menambahkan bahwa setelah diadakannya kunjungan mendapakankan informasi berupa, sudah ada beberapa dana bantuan yang diterima, baik itu dari pusat, terutama bantuan BNPT, dan PKH.
Penulis: Francelino
Editor: Jering Buleleng
