jarrakposbali.com,DENPASAR – Pada Minggu (19/10/2025), bertempat di ruang pertemuan Four Star By Trans Hotel terisi penuh oleh jajaran manajemen, pejabat pengawas, dan staf PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda).
Mereka datang untuk satu agenda kunci, menyamakan arah menghadapi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dan mencari cara agar BUMD tetap menjadi penggerak ekonomi lokal.
Ketua DPRD Kabupaten Bangli, Ketut Suastika, hadir sebagai narasumber utama, memberi perspektif kebijakan yang akan menjadi pijakan menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2026.
Inti diskusi sederhana, ketika TKD turun, kemampuan fiskal daerah ikut menyempit. Di situ peran BUMD termasuk BPR dituntut lebih tajam.
Materi dibuka dengan peta dampak penurunan TKD terhadap belanja layanan dasar, ruang investasi publik, dan dukungan pembiayaan UMKM.
Dari sana, forum bergerak pada strategi konkret, memperkuat tata kelola, mengefisienkan biaya, dan memperluas basis pendapatan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.
PT BPR Bank Daerah Bangli menempatkan kualitas SDM sebagai kunci. Agenda pelatihan dan coaching diarahkan ke tiga fokus, penguatan analisis risiko kredit untuk sektor produktif,literasi digital frontliner hingga middle office, serta etika layanan yang konsisten.
Tujuannya jelas portofolio lebih sehat, layanan lebih cepat, dan dampak ke pelaku usaha lokal lebih nyata.
Dalam sesi tanya jawab, mengemuka dua kebutuhan: model pembiayaan yang relevan dengan ekosistem Bangli (pertanian, pariwisata, dan ekonomi domestik), serta kolaborasi lintas OPD agar program penyaluran kredit selaras dengan prioritas daerah.
Rekomendasi yang dirumuskan akan dibawa ke meja penyusunan RBB 2026 sebagai target yang terukur, peningkatan porsi kredit produktif yang berkualitas, penurunan NPL terkendali, dan penguatan cadangan kerugian penurunan nilai.
“Ketika TKD menurun, kita tidak boleh pasif. BUMD harus menjadi akselerator. Fokusnya pada penyaluran pembiayaan yang produktif, governance yang rapi, dan layanan yang dekat dengan kebutuhan warga,” ujar Ketut Suastika dalam paparannya.
Acara ditutup dengan rangkuman aksi, finalisasi peta risiko akibat penurunan TKD, daftar inisiatif pemberdayaan BUMD yang selaras prioritas daerah, dan kerangka RBB 2026 yang terukur.
BPR menyiapkan ruang belajar berkelanjutan untuk SDM, sementara DPRD siap mengawal kebijakan agar BUMD bekerja efektif dan tetap dekat dengan kebutuhan masyarakat Bangli.
Singkatnya, tantangan fiskal dijawab dengan disiplin tata kelola dan keberanian berinovasi tanpa kehilangan orientasi pelayanan publik.(JpBali).
