Oleh : I Made Suyasa
TABANAN, Jarrakposbali.com – Kabut gelap yang menyelimuti kawasan Warisan Budaya Dunia (WBD) Jatiluwih pasca-penyegelan 13 usaha akomodasi milik petani lokal oleh Pansus TRAP pada awal Desember 2025, kini mulai tersingkap. Bukan sekadar masalah pelanggaran tata ruang, polemik ini diduga kuat ditunggangi oleh konflik kepentingan dan persaingan bisnis yang tidak sehat.
Titik Terang dan Moratorium
Kisruh yang sempat memicu aksi protes pemasangan seng dan spanduk hitam di area persawahan ini sempat melumpuhkan pariwisata Jatiluwih. Laporan menunjukkan angka kunjungan wisatawan merosot tajam hingga 80%.
Kondisi kritis ini membuat Bupati Tabanan turun langsung untuk melakukan mediasi dengan para petani, Pemerintah Desa, dan Desa Adat. Hasilnya, sebuah kesepakatan dicapai: seng penutup dibuka, dan pemerintah menyepakati moratorium bagi 13 usaha akomodasi tersebut. Pertimbangannya, usaha-usaha tersebut telah berdiri jauh sebelum regulasi RTRW Jatiluwih ditetapkan dan pendukung pariwisata di Jatiluwih. Pansus TRAP pun akhirnya mengeluarkan rekomendasi bangunan tersebut tidak dibongkar, melainkan ditata ulang agar selaras dengan standar WBD.
Aroma Konflik Kepentingan Sang Manajer
Di balik reda-nya konflik di permukaan, publik kini mulai menyoroti akar permasalahan yang sebenarnya. Sorotan tajam tertuju pada manajemen DTW Jatiluwih.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, muncul dugaan kuat adanya conflict of interest (konflik kepentingan) yang melibatkan Manajer DTW Jatiluwih. Berikut hal krusial yang kini tengah menjadi perbincangan hangat:
Pembangunan Restoran Baru: Di saat 13 usaha kecil milik petani disegel, Sang Manajer justru diketahui membangun 2 unit restoran besar di area Jatiluwih dalam rentang waktu 2023-2025.
Fasilitas Mewah di Tengah Sawah: Berbeda dengan usaha warga yang sederhana, bangunan milik Manajer DTW ini berskala besar, bahkan dikabarkan dilengkapi dengan landasan helipad.
Bisnis Pariwisata Pribadi: Sang Manajer ditengarai juga memiliki usaha agen perjalanan wisata, yang memicu dugaan bahwa jabatan publik yang diembannya digunakan untuk memuluskan bisnis pribadinya.
Dugaan Monopoli dan Tebang Pilih
Para petani merasa menjadi korban ketidakadilan. Muncul indikasi penyalahgunaan wewenang di mana Pansus TRAP dianggap “tebang pilih” hanya menyasar usaha kecil masyarakat namun menutup mata terhadap bangunan masif milik pejabat pengelola.
“Kami merasa ada upaya monopoli. Jalur trekking baru dibuka justru mengarah ke akomodasi miliknya, sementara usaha kami yang sudah ada sejak lama malah ditutup paksa,” keluh salah satu pemilik usaha lokal.
Tuntutan: Kembalikan Jatiluwih ke Tangan Petani
Kesewenang-wenangan ini memicu gelombang desakan dari masyarakat subak. Mereka menuntut agar pengelolaan Jatiluwih dikembalikan sepenuhnya kepada Masyarakat Subak dan Petani Jatiluwih.
Masyarakat menilai bahwa pengelolaan di bawah kendali langsung petani akan lebih adil dan menjaga kelestarian alam, sekaligus menutup ruang bagi oknum yang ingin mencari keuntungan pribadi melalui jabatan. Mereka tidak ingin keserakahan satu-dua orang merusak tatanan sosial dan ekonomi yang telah dibangun turun-temurun di tanah warisan dunia tersebut.
Kini, bola panas ada di tangan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Akankah ada audit menyeluruh terhadap manajemen DTW Jatiluwih, ataukah jeritan petani hanya akan menjadi angin lalu di tengah hamparan sawah hijau Jatiluwih?
