BADUNG, jarrakposbali.com – Pada Kamis 9 April 2026 Pagi itu, suasana ruang rapat Gosana III terasa cukup serius. Sejumlah anggota dewan duduk berhadapan dengan para kepala dinas, membawa catatan dan perhatian yang sama. Ada hal-hal yang selama ini sering dibicarakan publik, dan kini kembali mengemuka dalam forum resmi.
Rapat kerja Komisi II DPRD Badung membahas LKPJ Bupati Tahun 2025 menghadirkan empat OPD strategis. Pembahasan berjalan dengan ritme yang cukup intens, terutama saat menyentuh isu-isu yang dekat dengan keseharian masyarakat.
“Kami melihat beberapa target belum tercapai karena efisiensi, tetapi ke depan harus lebih fokus pada hal yang krusial,” ujar I Made Sada.
Dalam diskusi, persoalan kemacetan, banjir, dan sampah muncul sebagai topik yang berulang. Hal ini terasa wajar karena ketiganya sering menjadi perhatian publik, terutama di kawasan yang terus berkembang seperti Badung.
“Isu seperti kemacetan, banjir, dan sampah ini sangat sensitif dan cepat menjadi perhatian masyarakat,” jelasnya.
Dari sisi infrastruktur, Dinas PUPR disebut telah mulai menjalankan langkah-langkah penanganan banjir. Kegiatan normalisasi sungai hingga pembenahan senderan menjadi bagian dari upaya yang sedang berjalan.
“Program penanganan banjir sudah berjalan dan akan dimaksimalkan pada 2026,” ungkapnya.
Yang menarik, sektor pariwisata juga ikut menjadi sorotan dalam pembahasan ini. Tidak hanya soal promosi, tetapi juga bagaimana menjaga citra Bali di mata dunia.
“Kami tidak ingin ada travel warning hanya karena persoalan sampah,” katanya.
Isu sampah terasa semakin kompleks karena melibatkan banyak pihak. Koordinasi lintas dinas menjadi hal yang sering dibahas dalam rapat, terutama antara pariwisata, lingkungan, dan pekerjaan umum.
“Penanganan sampah perlu kolaborasi semua pihak, tidak bisa berjalan sendiri,” tegasnya.
Di sisi lain, rencana pembangunan PSEL atau pengolahan sampah menjadi energi listrik juga disinggung. Prosesnya masih membutuhkan waktu, sehingga perlu solusi sementara yang tetap berjalan.
“PSEL butuh waktu sekitar satu setengah tahun, jadi kita harus siapkan langkah lain,” jelasnya.
Pembahasan kemudian bergeser ke sektor promosi pariwisata. Dalam banyak kasus, promosi tetap menjadi kunci untuk menjaga stabilitas kunjungan wisatawan.
“Promosi tidak boleh dikurangi, karena itu cara kita menjangkau pasar secara langsung,” ujarnya.
Sementara itu, program bedah rumah juga menjadi perhatian tersendiri. Jumlah pengajuan yang belum terealisasi masih cukup besar, dan ini menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Ada sekitar 1.200 pengajuan bedah rumah yang belum terealisasi,” katanya.
Pembahasan ini juga menyentuh isu penataan kawasan permukiman. Dalam perkembangan wilayah yang cepat, muncul tantangan baru terkait kawasan kumuh yang perlu ditangani dengan pendekatan yang lebih tegas.
“Kami tidak ingin muncul kawasan kumuh, apalagi jika tidak sesuai dengan aturan,” tegasnya.
Rapat kerja ini berjalan seperti cerminan dari dinamika Badung hari ini. Ada pertumbuhan yang terus bergerak, diikuti kebutuhan untuk menjaga keseimbangan. Pada akhirnya, yang terasa bukan hanya soal laporan tahunan, tetapi juga bagaimana arah kebijakan ke depan akan dijalankan dengan lebih terukur.(JpBali).
