KLUNGKUNG, jarrakposbali.com – Desa bukan sekadar tempat pemerintahan berjalan. Di tingkat paling dekat dengan masyarakat inilah pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan hingga pengelolaan anggaran benar-benar diuji. Karena itu, tata kelola desa tak boleh berjalan sekadar rutinitas.
Pesan tersebut mengemuka saat Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra memimpin Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Gunaksa dan Desa Sampalan Kelod, Kecamatan Dawan, Kamis (10/9).
Monev tersebut menjadi ruang untuk melihat langsung sejauh mana roda pemerintahan desa berjalan, sekaligus memastikan program yang dirancang di tingkat desa tetap sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Klungkung hingga pemerintah pusat.
Bagi Wabup Tjok Surya, sinkronisasi bukan sekadar persoalan administratif. Program desa harus memiliki arah yang jelas, terukur, dan pada akhirnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, pengelolaan anggaran menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian serius. APBDesa maupun Dana Desa harus dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap rupiah yang dikelola pemerintah desa harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat dan dilaksanakan sesuai ketentuan.
“Kelola dana desa secara transparan dan efisien. Utamakan koordinasi agar seluruh tata kelola pemerintahan berjalan tertib dan lancar,” tegas Wabup Tjok Surya.
Penekanan tersebut menjadi penting karena kekuatan pemerintahan desa bukan hanya terletak pada besarnya anggaran, tetapi bagaimana anggaran tersebut diterjemahkan menjadi pelayanan dan pembangunan yang benar-benar dirasakan warga.
Monev juga tidak berhenti pada persoalan administrasi. Empat bidang utama menjadi ruang evaluasi, yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.
Empat bidang tersebut menjadi gambaran utuh tentang wajah pemerintahan desa. Pemerintahan harus tertib, pembangunan harus tepat sasaran, masyarakat harus dibina, dan potensi warga harus diberdayakan.
Di sinilah Monev menemukan maknanya. Pengawasan bukan semata mencari kekurangan, tetapi memastikan setiap program tidak keluar dari jalur dan setiap kebijakan memiliki dampak nyata.
Pemerintah desa pun didorong tidak bekerja sendiri. Koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Klungkung menjadi bagian penting agar berbagai program strategis dapat berjalan beriringan dan tidak tumpang tindih.
Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan pemerintahan desa pada akhirnya sederhana: pelayanan semakin mudah, pembangunan semakin terasa, dan tata kelola semakin dipercaya.
Karena itu, pembinaan dan evaluasi secara rutin diharapkan mampu menjadi pagar agar pemerintahan desa tetap berjalan sesuai aturan. Transparansi bukan sekadar slogan, melainkan menjadi fondasi kepercayaan masyarakat.
Pemkab Klungkung berharap seluruh instrumen pemerintahan desa mampu menjalankan program secara efektif, tertib dan bertanggung jawab. Tujuannya satu, pembangunan tidak hanya selesai di atas kertas, tetapi benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Turut mendampingi kegiatan tersebut Asisten I Setda Klungkung I Gusti Ketut Suardika, Staf Ahli Bupati Ni Made Sulistiawati, Kabag Pemkesra I Komang Widyasa Putra, serta Camat Dawan I Dewa Gede Widiantara.
Pada akhirnya, tata kelola desa bukan hanya tentang laporan yang rapi atau program yang tercantum dalam dokumen anggaran. Lebih jauh, tata kelola adalah tentang kepercayaan.
Kepercayaan masyarakat akan tumbuh ketika pemerintah desa mampu bekerja terbuka, menggunakan anggaran secara bertanggung jawab, memberikan pelayanan dengan baik, dan menghadirkan pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Monev di Gunaksa dan Sampalan Kelod menjadi pengingat bahwa semakin besar tanggung jawab desa, semakin besar pula tuntutan untuk mengelolanya dengan hati-hati.
Sebab, dana desa bukan sekadar angka dalam APBDesa. Di baliknya ada harapan masyarakat. Dan setiap rupiah yang dikelola, pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan bukan hanya dalam laporan, tetapi juga di hadapan warga. (JpBali).
